
Pantau - Pemerintah Indonesia mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemerataan akses listrik, pengendalian harga energi bersubsidi, dan pembukaan lapangan kerja di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026).
Komitmen tersebut disampaikan Prabowo di hadapan para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dengan menekankan pentingnya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
"Kami juga terus berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan di negara kami sendiri," ujar Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengelolaan sektor energi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera.
"Energi bukan hanya soal pasokan, tetapi soal kesejahteraan rakyat. Rumah yang terang, harga energi yang terjangkau, dan lapangan kerja yang terbuka adalah cara sektor energi ikut mempercepat pengentasan kemiskinan," ujar Bahlil.
Pemerintah Perluas Akses Listrik hingga Pelosok Desa
Pemerintah terus memperluas jaringan listrik ke berbagai wilayah Indonesia melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rasio elektrifikasi nasional saat ini telah mencapai 99,8 persen, sementara pemerintah menargetkan seluruh rumah tangga memperoleh akses listrik pada 2029.
Melalui program Lisdes, pemerintah berhasil menjangkau 955 lokasi desa dan dusun pada 2024 serta meningkatkan cakupannya menjadi 1.403 lokasi pada 2025.
Pada 2026, pemerintah memproyeksikan perluasan jaringan listrik menjangkau 2.065 lokasi desa dan dusun di berbagai wilayah Indonesia.
Selain memperluas jaringan, pemerintah memberikan bantuan pemasangan listrik gratis melalui BPBL bagi keluarga prasejahtera yang belum memiliki sambungan listrik sendiri.
Jumlah penerima BPBL meningkat dari 155.429 rumah tangga pada 2024 menjadi 220.845 rumah tangga pada 2025, dengan target mencapai 250.000 rumah tangga pada 2026.
Salah satu penerima manfaat adalah Ono Taryono, warga Desa Muara Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang sebelumnya harus menumpang aliran listrik dari rumah tetangga dengan waktu penggunaan terbatas.
Melalui program BPBL, Ono kini memperoleh sambungan listrik sendiri sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan listrik dari rumah tetangga.
"Setiap sambungan listrik yang menyala di rumah warga membuka kesempatan baru. Anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman, dan keluarga bisa mulai berusaha. Karena itu, sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo, kita harus memastikan seluruh desa dan rumah tangga di Indonesia dapat menikmati listrik 100 persen pada masa pemerintahannya, agar makin banyak keluarga merasakan manfaatnya," ujar Bahlil.
Harga BBM dan LPG Bersubsidi Dijaga untuk Lindungi Daya Beli
Selain memperluas akses listrik, pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat.
Sepanjang Februari hingga September 2026, harga Pertalite dipertahankan sebesar Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.
Sementara itu, harga LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram tercatat sebesar Rp12.750 per tabung dalam periode yang sama.
Kebijakan mempertahankan harga energi bersubsidi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan program mandatori biodiesel untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus mendukung pengembangan energi dalam negeri.
Program biodiesel B50 pada 2026 diproyeksikan mampu menyerap 2,1 juta tenaga kerja, meningkat dibandingkan program B40 pada 2025 yang menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja.
Pemerintah Libatkan UMKM dan Koperasi dalam Pengelolaan Minyak
Pemerintah turut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya energi melalui program sumur minyak masyarakat.
Sebanyak 22 badan usaha masyarakat yang terdiri atas delapan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), delapan koperasi, serta enam badan usaha milik daerah (BUMD) telah terlibat dalam pengelolaan sumur minyak di 11 kabupaten.
Hingga Oktober 2026, produksi minyak dari badan usaha masyarakat tersebut mencapai 316,8 ribu barel yang telah dibeli oleh negara.
Keterlibatan badan usaha masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak menjadi salah satu langkah pemerintah memperluas partisipasi ekonomi di sektor energi.
Sementara itu, di sektor pertambangan mineral, pemerintah telah menetapkan 2.046 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas mencapai 100.764,97 hektare yang tersebar di 27 provinsi.
Penetapan WPR tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan pertambangan secara legal sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Targetkan Seluruh Rumah Tangga Nikmati Listrik pada 2029
Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi rumah tangga mencapai 100 persen pada 2029 dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Target tersebut menjadi bagian dari agenda pemerataan pembangunan infrastruktur energi agar masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses listrik yang setara.
Melalui perluasan jaringan listrik, subsidi energi, pengembangan biodiesel, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah berupaya menjadikan sektor energi sebagai salah satu penggerak pengentasan kemiskinan.
Komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo dalam KTT ASEAN-Tiongkok itu selanjutnya diwujudkan melalui berbagai program energi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




