
Pantau - Komisi II DPR RI bersama pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang diarahkan untuk mengubah sistem pelayanan publik menjadi lebih aktif, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat, termasuk melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal dalam berbagai layanan publik.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan pembaruan regulasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini mengandalkan masyarakat mengurus sendiri kebutuhan dokumennya.
Melalui RUU Adminduk, pemerintah didorong mengambil peran lebih aktif dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak administrasi kependudukan tanpa harus selalu menunggu laporan atau permohonan dari masyarakat.
“Perubahan paradigma tersebut menjadi salah satu arah penting dalam penyusunan RUU Adminduk. Melalui pendekatan stelsel aktif, pemerintah didorong untuk lebih proaktif dalam menyelenggarakan pelayanan adminduk,” ucap Khozin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Khozin, perubahan sistem pelayanan tersebut perlu didukung dengan integrasi data kependudukan antarlembaga agar proses administrasi menjadi lebih sederhana dan efisien.
NIK Diproyeksikan Jadi Identitas Tunggal untuk Berbagai Layanan Publik
Salah satu poin penting dalam RUU Adminduk adalah rencana menjadikan NIK sebagai nomor identitas tunggal yang dapat digunakan dalam berbagai layanan publik.
Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi kerumitan administrasi akibat penggunaan berbagai nomor identitas dan dokumen yang berbeda.
Khozin menilai integrasi data kependudukan antarlembaga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih praktis.
“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” ujarnya.
Menurutnya, data kependudukan yang telah tersimpan dalam sistem pemerintah seharusnya dapat dimanfaatkan secara terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu terus-menerus menyerahkan informasi yang sama ketika mengakses layanan dari instansi pemerintah yang berbeda.
RUU Adminduk diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat keterhubungan sistem administrasi kependudukan dengan berbagai layanan pemerintah.
DPR Tekankan Perlindungan Data Pribadi dalam Digitalisasi Adminduk
Selain menyederhanakan pelayanan, Khozin menegaskan bahwa transformasi administrasi kependudukan berbasis digital harus disertai penguatan perlindungan data masyarakat.
Menurutnya, penggunaan teknologi dalam pelayanan publik tidak boleh mengabaikan aspek keamanan informasi kependudukan yang dikelola pemerintah.
RUU Adminduk turut memuat sejumlah materi mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pengaturan sanksi.
Pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola administrasi kependudukan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.
Khozin berharap pembaruan regulasi dapat menghadirkan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.
Ia menilai administrasi kependudukan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kegiatan pencatatan identitas warga.
Administrasi kependudukan juga menjadi fondasi penting bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan dan hak sebagai warga negara.
Mendagri Tito Karnavian Minta Pembahasan RUU Adminduk Dipercepat
Komisi II DPR RI bersama pemerintah telah memulai pembahasan RUU Adminduk pada Senin (16/11/2026).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan pembahasan rancangan undang-undang tersebut untuk mendukung transformasi pelayanan publik.
Menurut Tito, penguatan sistem administrasi kependudukan akan mendukung pengembangan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government serta implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.
Integrasi data kependudukan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi.
Meski mendorong percepatan pembahasan, Tito mengingatkan agar proses penyusunan regulasi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
“Kita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” kata Tito.
Pembahasan RUU Adminduk diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mendukung integrasi data antarlembaga pemerintah.
Melalui perubahan tersebut, pemerintah diarahkan untuk lebih aktif memastikan masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara mudah, terintegrasi, dan sesuai dengan haknya sebagai warga negara.
- Penulis :
- Aditya Yohan




