
Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi III tengah menghimpun aspirasi dari pakar hukum, akademisi, hingga masyarakat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan guna mengatur kewenangan penyadapan sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat melanggar hak privasi warga negara.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan berbagai masukan dari sejumlah pihak akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan ketentuan yang dimuat dalam RUU Penyadapan.
Hal tersebut disampaikan Dasco seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
"Mengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan, itu gunanya RDP-RDP (rapat dengar pendapat) dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III," kata Dasco.
Menurut Dasco, proses penyusunan regulasi tersebut membutuhkan pembahasan bersama berbagai pihak agar ketentuan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan hukum dan keamanan.
Komisi III DPR Serap Aspirasi Pakar Hukum dan Akademisi
Komisi III DPR RI terus melakukan pembahasan RUU Penyadapan melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan keamanan.
Sebelumnya, Komisi III DPR telah menggelar rapat pembahasan RUU Penyadapan bersama Badan Intelijen dan Keamanan Polri pada Senin (16/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan untuk menghimpun informasi mengenai pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh institusi yang memiliki dasar hukum.
Dasco menjelaskan bahwa aspirasi dari pakar hukum, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memperkaya materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.
Ia memastikan pimpinan DPR akan terus berkoordinasi dengan Komisi III sebagai komisi teknis yang menangani pembahasan RUU Penyadapan.
Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan bersama Badan Keahlian DPR RI agar penyusunan regulasi dapat memenuhi kebutuhan yang ada.
DPR Soroti Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Kepala Negara
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti kembali munculnya perhatian publik terhadap persoalan penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oknum aparat penegak hukum terhadap kepala negara.
Menurut Habiburokhman, persoalan tersebut berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan kegiatan penyadapan oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan hukum.
Ia menjelaskan bahwa penyadapan pada prinsipnya merupakan instrumen yang digunakan untuk mendukung kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara.
Kewenangan tersebut diberikan secara terbatas kepada institusi tertentu sebagai sarana pencegahan dan pendeteksian tindak kejahatan.
Namun, Habiburokhman mengingatkan bahwa kewenangan penyadapan juga berpotensi disalahgunakan apabila tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyalahgunaan tersebut dapat menjadikan penyadapan sebagai alat untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan pribadi masyarakat maupun pihak tertentu.
RUU Penyadapan Berkaitan dengan Perlindungan Hak Privasi Warga
Habiburokhman menegaskan bahwa pengaturan penyadapan memiliki keterkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, kegiatan penyadapan merupakan bentuk kewenangan yang dapat membatasi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.
Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan penyadapan menjadi persoalan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.
Pembahasan RUU Penyadapan juga berkaitan dengan batas kewenangan lembaga yang diperbolehkan melakukan penyadapan dalam menjalankan tugasnya.
Melalui rangkaian rapat dengar pendapat, Komisi III DPR berupaya menghimpun berbagai pandangan untuk menyusun ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan hukum.
Pimpinan DPR memastikan koordinasi dengan Komisi III dan Badan Keahlian DPR RI akan terus dilakukan selama proses penyusunan RUU Penyadapan berlangsung.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




