HOME  ⁄  Nasional

Yusril Serahkan Rekomendasi Kebijakan Hukum dan HAM 2027 kepada 50 Kementerian dan Lembaga

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Yusril Serahkan Rekomendasi Kebijakan Hukum dan HAM 2027 kepada 50 Kementerian dan Lembaga
Foto: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyerahkan rekomendasi kebijakan di bidang hukum, dan HAM untuk tahun 2027 kepada 50 kementerian dan lembaga di Jakarta, Selasa 17/11/2026 (sumber: ANTARA/Laily Rahmawaty)

Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyerahkan rekomendasi kebijakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) tahun 2027 kepada 50 kementerian dan lembaga di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Jumlah instansi penerima rekomendasi tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 39 menjadi 50 kementerian dan lembaga atau bertambah 11 instansi.

Yusril menjelaskan bahwa rekomendasi kebijakan tersebut difokuskan pada bidang hukum dan HAM karena memiliki cakupan lintas sektor yang berkaitan dengan tugas serta tanggung jawab hampir seluruh kementerian dan lembaga negara.

Menurutnya, persoalan hukum dan HAM berbeda dengan urusan imigrasi serta pemasyarakatan yang memiliki ruang lingkup lebih spesifik sehingga membutuhkan koordinasi lebih luas dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga independen.

Yusril Tegaskan Perlindungan HAM Menjadi Tanggung Jawab Seluruh Kementerian

Yusril menegaskan bahwa pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian HAM, melainkan kewajiban bersama seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas masing-masing.

Tanggung jawab tersebut juga mencakup lembaga independen seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, institusi pertahanan dan penegak hukum seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Kejaksaan Agung memiliki kewajiban menjalankan tugas dengan memperhatikan prinsip perlindungan HAM.

Yusril mencontohkan bahwa TNI dan Polri harus memastikan penghormatan terhadap HAM dalam setiap pelaksanaan tugas pertahanan, keamanan, maupun penegakan hukum.

Di sektor pendidikan, tanggung jawab pemenuhan HAM berada pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, terutama dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kementerian Agama juga memiliki kewajiban menjamin kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Melalui rekomendasi kebijakan tahun 2027, seluruh kementerian dan lembaga diharapkan mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pemenuhan HAM dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta kegiatan pemerintahan.

Kemenko Kumham Imipas Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hukum dan HAM

Yusril menjelaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas secara rutin menyampaikan pokok-pokok kebijakan pemerintah di bidang hukum dan HAM setiap tahun sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam menjalankan program kerja pada tahun berikutnya.

Selain menyerahkan rekomendasi, kementerian koordinator tersebut juga menerima laporan evaluasi dari berbagai instansi mengenai pelaksanaan program, pencapaian kegiatan, serta penyerapan program di bidang hukum dan HAM.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan sekaligus memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan kebijakan hukum dan HAM dapat berjalan secara optimal.

Yusril Soroti Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Dalam kesempatan yang sama, Yusril mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 terdapat penekanan khusus dalam pelaksanaan tugas Kemenko Kumham Imipas, yakni koordinasi penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.

Penanganan kasus tersebut membutuhkan keterlibatan sejumlah lembaga negara, khususnya institusi yang memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Meski menjalankan fungsi koordinasi, Yusril menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas tidak akan mengambil alih kewenangan penegakan hukum yang telah diberikan kepada lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa kewenangan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat berada pada Komnas HAM, sedangkan kewenangan penyidikan menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung.

Dengan pembagian kewenangan tersebut, Kemenko Kumham Imipas berperan memastikan koordinasi antarlembaga berjalan selaras tanpa mengganggu independensi maupun kewenangan masing-masing institusi.

Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk mendukung penanganan persoalan hukum dan HAM sekaligus memastikan program pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif.

Menteri hingga Gubernur Hadiri Penyerahan Rekomendasi Kebijakan HAM 2027

Yusril turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang hadir secara langsung dalam kegiatan penyerahan rekomendasi kebijakan hukum dan HAM tahun 2027.

Acara tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, serta kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Sejumlah gubernur juga mengikuti kegiatan tersebut, termasuk Gubernur Bali dan Gubernur Sulawesi Utara, bersama para bupati serta wali kota.

Kehadiran para pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pelaksanaan kebijakan hukum dan HAM secara lintas sektor.

Rekomendasi yang diserahkan kepada 50 kementerian dan lembaga tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan serta pelaksanaan program kerja pemerintah sepanjang 2027.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan seluruh instansi dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026