HOME  ⁄  Sepakbola

FFI Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI, Persoalkan SK Penunjukan Plt Ketua FFI

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

FFI Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI, Persoalkan SK Penunjukan Plt Ketua FFI
Foto: Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta Pusat, Selasa 12/5/2026 (sumber: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

Pantau - Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi mengajukan laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI terkait penerbitan surat keputusan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan organisasi.

Laporan tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan FFI periode 2024–2028.

Pengaduan ditandatangani Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar yang terpilih melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada 3 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2028.

Dalam keterangan resminya pada Selasa, FFI menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan langkah konstitusional organisasi untuk menguji kepatuhan prosedur, integritas tata kelola, dan batas kewenangan pejabat PSSI.

FFI menyatakan pengaduan itu bukan serangan pribadi terhadap pejabat PSSI maupun upaya menghalangi proses demokrasi organisasi, termasuk penyelenggaraan KLB yang memenuhi ketentuan.

FFI Ungkap Empat Dugaan Pelanggaran dalam Penerbitan SK PSSI

FFI menguraikan empat persoalan utama yang menjadi dasar pengajuan laporan kepada Komite Etik PSSI, mulai dari dugaan pelampauan kewenangan hingga intervensi terhadap independensi asosiasi anggota.

Persoalan pertama menyangkut dugaan tidak adanya dasar kewenangan dalam Statuta PSSI yang memungkinkan pimpinan PSSI mencabut mandat Ketua Umum FFI sebelum masa kepengurusannya berakhir.

FFI menilai Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tidak mencantumkan pasal dalam Statuta PSSI yang secara khusus memberikan kewenangan kepada pimpinan PSSI untuk memberhentikan Ketua Umum FFI.

Menurut FFI, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI mengatur bahwa pemilihan dan pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota merupakan kewenangan kongres asosiasi tersebut.

Berdasarkan ketentuan itu, FFI berpandangan bahwa perubahan kepemimpinan seharusnya dilakukan melalui kongres internal, bukan keputusan sepihak pejabat PSSI.

Persoalan kedua berkaitan dengan dugaan pengabaian hak jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa sebelum keputusan mengenai kepemimpinan FFI diterbitkan.

FFI menyebut keputusan tersebut diambil tanpa proses pemanggilan, permintaan klarifikasi, ataupun pemberian kesempatan kepada pihak terdampak untuk membela diri.

Organisasi tersebut merujuk Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI yang dinilai berkaitan dengan hak klarifikasi serta kesempatan pembelaan dalam pengambilan keputusan.

FFI juga mempersoalkan dugaan tidak dipenuhinya ketentuan sedikitnya tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI.

Selain itu, FFI menilai Sekretariat Jenderal PSSI diduga mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal melalui tim ad hoc dalam batas waktu 30 hari kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.

FFI Soroti Dugaan Konflik Kepentingan dalam Rapat Exco PSSI

Persoalan ketiga yang dilaporkan FFI berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan pada rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI tanggal 28 Agustus 2026.

FFI meminta Komite Etik menyelidiki informasi mengenai anggota Exco PSSI yang sekaligus menjabat sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi dan diduga terlibat dalam upaya menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan permohonan KLB FFI.

Anggota Exco tersebut juga diduga ikut mengambil keputusan dalam rapat pada 28 Agustus 2026 tanpa terlebih dahulu mendeklarasikan potensi konflik kepentingan.

FFI menilai persoalan itu perlu diperiksa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI.

Sementara itu, persoalan keempat berkaitan dengan dugaan intervensi terhadap independensi asosiasi anggota melalui penunjukan Plt Ketua FFI oleh PSSI.

FFI mempersoalkan pemberian mandat kepada Plt Ketua FFI untuk menyelenggarakan KLB Pemilihan karena dinilai berpotensi mengambil alih kewenangan internal organisasi.

Menurut FFI, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip netralitas dan kebebasan asosiasi anggota dari campur tangan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.

Michael Sianipar Tegaskan FFI Terbuka terhadap KLB yang Sah

Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menegaskan bahwa organisasinya tidak menolak penyelenggaraan KLB sepanjang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta. Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama," tegas Michael.

Michael menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keberlangsungan kepengurusan FFI, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepastian tata kelola asosiasi anggota PSSI lainnya.

Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan kewenangan pimpinan PSSI diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya persoalan serupa pada masa mendatang.

Michael mengungkapkan bahwa sejumlah asosiasi anggota PSSI telah menghubunginya untuk mempertanyakan penerbitan surat keputusan tersebut.

“Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga. Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia,” tambah Michael.

FFI Minta Komite Etik PSSI Investigasi 48 Surat Permohonan KLB

FFI secara resmi meminta Komite Etik PSSI membentuk tim investigasi khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam proses penerbitan keputusan tersebut.

Permintaan pembentukan tim investigasi mengacu pada Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI yang mengatur kewenangan terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran.

FFI juga menekankan bahwa Komite Etik merupakan Badan Yudisial independen yang keputusannya tidak dapat diintervensi organ PSSI lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI.

Dalam pengaduannya, FFI meminta tim investigasi memeriksa dokumen dan proses pengambilan keputusan pada rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026.

Selain itu, FFI meminta verifikasi terhadap 48 surat permohonan KLB untuk memastikan proses pengajuan dan keabsahan dokumen tersebut.

Tim investigasi juga diminta memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan penerbitan keputusan serta proses permohonan KLB secara objektif, independen, dan transparan.

Sebagai bagian dari langkah organisasi, FFI turut menyampaikan tembusan resmi laporan pengaduan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

FFI berharap pemeriksaan Komite Etik PSSI dapat memberikan kepastian mengenai batas kewenangan pimpinan organisasi sekaligus memperkuat perlindungan terhadap independensi asosiasi anggota.

Hingga laporan ini disampaikan, seluruh persoalan yang diajukan FFI masih berstatus dugaan dan keberatan organisasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Komite Etik PSSI.

Belum terdapat keputusan Komite Etik PSSI yang menyatakan bahwa dugaan pelanggaran etik dalam penerbitan surat keputusan tersebut telah terbukti.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026