
Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengusulkan dua lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sekaligus menegaskan penolakannya terhadap rencana pengalihan fungsi Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk kepentingan pembangunan.
Pramono mengatakan usulan kedua lokasi tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi, satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Pramono, kedua lokasi yang diusulkan memiliki lahan seluas dua hektare dan telah dipersiapkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat.
Penyediaan lokasi tersebut merupakan tindak lanjut atas penambahan kuota program Sekolah Rakyat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.
Pramono menjelaskan bahwa salah satu lokasi yang disiapkan berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur, sedangkan lokasi lainnya terletak di wilayah Jakarta Barat.
"Karena ada penambahan kuota yang diberikan oleh Bapak Presiden, kami menyiapkan dua tempat, satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung," jelas Pramono.
Pramono Tolak Pengalihan Fungsi Hutan Kota UI untuk Sekolah Rakyat
Selain membahas penyediaan dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, Pramono turut menanggapi wacana pemanfaatan lahan Universitas Indonesia untuk mendukung program pendidikan tersebut.
Pramono mengungkapkan bahwa pihak UI sebelumnya memiliki keinginan menyerahkan pengelolaan Hutan Kota UI kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya tidak keberatan apabila diberikan tanggung jawab untuk mengelola kawasan hutan kota.
Menurutnya, pengelolaan hutan kota dapat menjadi beban tersendiri bagi perguruan tinggi karena membutuhkan perhatian, pemeliharaan, dan tanggung jawab yang tidak ringan.
Pramono juga menekankan bahwa Jakarta masih membutuhkan tambahan ruang terbuka hijau untuk mendukung keseimbangan lingkungan perkotaan.
Meski terbuka terhadap kemungkinan pengalihan pengelolaan Hutan Kota UI, Pramono menegaskan bahwa dirinya tidak menyetujui apabila fungsi kawasan tersebut diubah untuk kepentingan pembangunan lain.
"Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan, Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau lebih banyak. Tetapi, saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan," tutur Pramono.
Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin mencampuri persoalan yang berada di luar kewenangannya, termasuk keputusan mengenai pemanfaatan lahan milik pihak lain.
Kendati demikian, ia memastikan pemerintah provinsi tetap mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat melalui penyediaan alternatif lokasi pembangunan.
Mensos Gus Ipul Sempat Sebut Lahan Hutan Kota UI untuk Sekolah Rakyat
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan rencana pemanfaatan sejumlah area lahan yang disebut berada di kawasan Hutan Kota UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Gus Ipul melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Gus Ipul mengatakan pihak Universitas Indonesia telah menyatakan kesediaannya menyediakan lahan guna mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurut penjelasannya, kawasan Hutan Kota UI secara keseluruhan memiliki luas lebih dari 100 hektare, dengan sekitar delapan hektare disebut akan dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Rencana pemanfaatan lahan itu kemudian mendapat penjelasan lebih lanjut dari pihak Universitas Indonesia mengenai lokasi sebenarnya yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
UI Pastikan Pembangunan Sekolah Rakyat Tidak Gunakan Kawasan Hutan Kota
Universitas Indonesia menegaskan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan lahan yang berada di dalam kawasan Hutan Kota UI.
Pihak universitas menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan sebenarnya berada di kawasan kampus UI sisi Jakarta, bukan di dalam kawasan hutan kota yang selama ini dipertahankan sebagai area konservasi.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menjelaskan bahwa lokasi yang diusulkan merupakan bagian dari kawasan kampus sisi Jakarta.
Erwin menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan tersebut masih harus ditentukan berdasarkan hasil penilaian dan kesesuaian peruntukan lahan yang berlaku.
Dengan demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan kampus UI masih memerlukan proses penilaian lebih lanjut sebelum lokasi dapat ditetapkan.
UI juga memastikan kawasan Hutan Kota UI tetap dipreservasi dan dijaga kelestariannya sebagai bagian dari komitmen universitas terhadap perlindungan lingkungan.
Penegasan tersebut sekaligus menjelaskan bahwa usulan pemanfaatan lahan kampus untuk Sekolah Rakyat tidak dimaksudkan untuk mengubah fungsi kawasan konservasi Hutan Kota UI.
Pemprov DKI Siapkan Alternatif Lahan untuk Dukung Program Sekolah Rakyat
Dengan adanya dua lokasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki alternatif lahan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Sementara itu, usulan pemanfaatan lahan kampus UI sisi Jakarta masih memerlukan penilaian lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan penggunaan lahan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Indonesia sama-sama menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Dukungan tersebut tetap mempertimbangkan kewenangan pengelolaan lahan, kesesuaian peruntukan kawasan, serta perlindungan ruang terbuka hijau yang menjadi kebutuhan lingkungan perkotaan.
- Penulis :
- Leon Weldrick




