
Pantau - Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan Penyebaran Budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) dengan melibatkan pemuka agama, akademisi, serta praktisi hukum.
Penyusunan naskah akademik tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 yang memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman pertahanan negara nonmiliter.
Ketua Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Iswandi Syahputra, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
"Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ merupakan salah satu ancaman pertahanan negara nonmiliter," ujar Iswandi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Sebagai tindak lanjut, Kemenag menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1115 tentang Tim Kerja Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ pada Kementerian Agama.
Kemenag Siapkan Pencegahan LGBTQ Melalui Kurikulum Keagamaan
Iswandi menjelaskan bahwa tim kerja awalnya merumuskan dua pendekatan utama dalam upaya pencegahan penyebaran budaya LGBTQ, yakni pendekatan preventif di bagian hulu dan pendekatan penanganan di bagian hilir.
Pendekatan hulu direncanakan melalui penyisipan materi pencegahan LGBTQ ke dalam kurikulum mata pelajaran keagamaan sebagai bagian dari langkah preventif.
Sementara itu, pendekatan hilir dilakukan melalui penyusunan pedoman bagi penyuluh agama di berbagai daerah agar memiliki acuan dalam menjalankan kegiatan pencegahan penyebaran budaya LGBTQ.
"Dan di bagian hilir, kita menyusun semacam pedoman bagi penyuluh-penyuluh keagamaan kita di daerah yang berisi atau bermuatan tentang pencegahan penyebaran budaya LGBTQ," ujar Iswandi.
Menurut Iswandi, penyusunan kebijakan tersebut perlu segera dilakukan karena ia menilai kampanye kelompok pendukung LGBTQ telah memasuki ruang moral publik secara terbuka.
Ia mencontohkan adanya aksi deklarasi dan tindakan yang dinilainya tidak senonoh di ruang publik sebagai salah satu alasan perlunya langkah pencegahan.
"Ini bukan lagi urusan privat, ini bukan lagi urusan orientasi seksual yang sifatnya privat, tetapi sudah masuk ke ruang moral publik. Oleh karena itu, kita tidak bisa diam, kita harus mengambil inisiatif," katanya.
Dalam proses penyusunan naskah akademik, forum pembahasan dibagi menjadi dua sesi utama dengan sesi pertama berfokus pada pemetaan pandangan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan serta perspektif berbagai agama terhadap isu penyebaran budaya LGBTQ.
Wamenag Tegaskan RUU Bertujuan Melindungi Bangsa dan Keyakinan Umat
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi tersebut bertujuan melindungi bangsa sekaligus menjaga keyakinan umat beragama.
Romo berpandangan bahwa upaya pencegahan penyebaran budaya LGBTQ tidak dapat secara langsung dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).
Menurutnya, HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipahami selaras dengan kodrat penciptaan manusia dan lembaga perkawinan.
Ia juga berpendapat bahwa penyebaran perilaku yang dinilainya menyimpang bertentangan dengan substansi HAM serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.
"Oleh karena itu, dari awal saya memberikan underline bahwa pembahasan ini justru ingin memuliakan manusia seperti manusia yang seutuhnya, tidak ada sedikitpun anasir pelanggaran terhadap hak asasi manusia menyebarkan budaya LGBT," ujar Romo.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pandangan pemerintah yang disampaikan dalam proses penyusunan naskah akademik, sementara rancangan regulasi masih harus melalui tahapan legislasi sebelum dapat diberlakukan.
Naskah Akademik Akan Disampaikan ke DPR untuk Pembahasan RUU
Terkait proses legislasi, Romo menjelaskan bahwa naskah akademik yang disusun tim kerja Kemenag akan disampaikan kepada anggota Komisi VIII DPR RI sebagai bahan masukan dalam pengajuan rancangan undang-undang.
Anggota DPR memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Melalui mekanisme tersebut, naskah akademik yang disiapkan Kemenag diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi anggota DPR dalam mengajukan RUU Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ.
Pemerintah dan DPR selanjutnya dapat berkolaborasi dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bagian dari proses pembahasan rancangan undang-undang.
Penyusunan DIM diharapkan dapat mempercepat pembahasan regulasi yang ditujukan untuk melarang penyebaran budaya LGBTQ sebagaimana direncanakan dalam kebijakan tersebut.
Kemenag menempatkan rencana pembentukan regulasi ini sebagai salah satu bentuk implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
Meski demikian, hingga tahap yang dijelaskan dalam proses penyusunannya, RUU Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ masih berada pada tahap penyusunan naskah akademik dan belum menjadi undang-undang yang disahkan.
- Penulis :
- Shila Glorya




