HOME  ⁄  Pertambangan

Gubernur Sherly Tjoanda Minta DBH Tambang Maluku Utara Ditingkatkan untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Gubernur Sherly Tjoanda Minta DBH Tambang Maluku Utara Ditingkatkan untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur
Foto: Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos saat menghadiri Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-XXXV PERHAPI di Ternate, Selasa 17/11/2026 (sumber: ANTARA/Mona Kaisupy)

Pantau - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, meminta Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) ikut memperjuangkan peningkatan dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kesejahteraan masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Sherly saat menghadiri Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-XXXV Perhapi yang berlangsung di Ternate, Maluku Utara, Selasa.

Sherly menilai tingginya pertumbuhan industri pertambangan di Maluku Utara harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat perekonomian masyarakat.

"Perhapi membantu kami mentransformasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan APBD Maluku Utara melalui dana bagi hasil," kata Sherly.

Menurut Sherly, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 34 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp133 triliun.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut dinilai belum cukup apabila tidak diikuti peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

Sherly Soroti Kondisi Jalan Provinsi Maluku Utara yang Baru 46 Persen Mantap

Sherly mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah keterbatasan infrastruktur dasar, terutama konektivitas jalan yang menghubungkan berbagai wilayah.

Dari total sekitar 1.100 kilometer jalan provinsi di Maluku Utara, tingkat kemantapan jalan saat ini baru mencapai 46 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat sekitar 600 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan penanganan dan perbaikan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Selain jalan, pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan anggaran besar untuk membangun jembatan dan pelabuhan sebagai sarana transportasi serta distribusi barang.

Sherly menilai peningkatan penerimaan DBH pertambangan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat APBD sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih besar dalam membiayai pembangunan tersebut.

Pembangunan infrastruktur dinilai mendesak karena sebagian besar masyarakat Maluku Utara menggantungkan kehidupan pada sektor ekonomi di luar industri pertambangan.

Petani dan Nelayan Maluku Utara Membutuhkan Infrastruktur untuk Tekan Biaya Logistik

Sherly menyebutkan sekitar 60 persen masyarakat Maluku Utara bekerja sebagai petani, sedangkan sekitar 20 persen lainnya merupakan nelayan.

Kedua kelompok masyarakat tersebut membutuhkan akses transportasi yang memadai agar hasil pertanian dan perikanan dapat didistribusikan ke pasar secara lebih mudah dan efisien.

Menurut Sherly, pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra produksi dengan wilayah pemasaran akan membantu menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu kendala bagi petani dan nelayan.

Penurunan biaya distribusi diharapkan dapat meningkatkan keuntungan pelaku usaha karena biaya pengiriman hasil produksi menjadi lebih rendah.

"Kalau sudah terkoneksi, petani dan nelayan bisa mengirim produknya. Biaya logistik turun, margin mereka lebih banyak, dan nilai tukar petani serta nelayan lebih tinggi," ujarnya.

Sherly menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah, tetapi juga memperkuat daya saing produk lokal dan memperluas akses pasar bagi masyarakat.

Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, sektor pertanian dan perikanan diharapkan mampu berkembang seiring dengan pertumbuhan industri pertambangan di Maluku Utara.

Gubernur Dorong Hilirisasi Kelapa, Cengkeh, Pala, dan Hasil Laut

Selain memperjuangkan peningkatan DBH pertambangan, Sherly juga mendorong pengembangan hilirisasi pada sektor ekonomi lainnya, khususnya pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Sejumlah komoditas unggulan Maluku Utara yang menjadi perhatian pemerintah daerah meliputi kelapa, cengkeh, pala, serta berbagai hasil laut.

Pengembangan hilirisasi komoditas tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi sehingga manfaat ekonomi tidak hanya diperoleh melalui penjualan bahan mentah.

Sherly menilai keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan besarnya investasi yang masuk maupun tingginya produksi industri pertambangan.

Menurutnya, manfaat jangka panjang dari aktivitas pertambangan dan hilirisasi harus dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan penerimaan daerah serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Penerimaan pajak dan DBH dari sektor pertambangan diharapkan dapat digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kalau ditanya nanti 10 tahun lagi, apa yang dihasilkan dari hilirisasi tambang di Maluku Utara? Yang dihasilkan adalah eksplorasi ini menghasilkan pajak. Pajak itu namanya dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu dipakai untuk membangun jalan dan jembatan," katanya.

Sherly berharap Perhapi dapat berperan dalam memperjuangkan peningkatan DBH pertambangan agar pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang ditopang industri tambang berjalan seiring dengan penguatan APBD.

Peningkatan kemampuan keuangan daerah tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan sekaligus memperkuat konektivitas bagi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Sherly menegaskan bahwa perkembangan industri pertambangan dan hilirisasi harus menghasilkan manfaat pembangunan jangka panjang sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026