HOME  ⁄  Nasional

Kemendes PDT Lobi Kemenkeu untuk Isi 10.000 Posisi Pendamping Desa yang Kosong, Yandri Ungkap Kendala Anggaran

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Kemendes PDT Lobi Kemenkeu untuk Isi 10.000 Posisi Pendamping Desa yang Kosong, Yandri Ungkap Kendala Anggaran
Foto: Tangkapan layar Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan paparan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 17/11/2026 (sumber: ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

Pantau - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) tengah melobi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendapatkan dukungan anggaran guna mengisi sekitar 10.000 posisi pendamping desa yang masih kosong di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa pengisian posisi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tetap berjalan.

Hal itu disampaikan Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, saat membahas persoalan kekurangan tenaga pendamping desa.

Yandri mengungkapkan bahwa sekitar 10.000 posisi pendamping desa belum terisi karena proses pengadaan tenaga pendamping membutuhkan dukungan anggaran pemerintah.

"Tentang pendamping desa, memang lebih kurang ada 10.000 yang kosong. Ini sedang kami lakukan lobi kepada Kemenkeu untuk ada anggarannya supaya diisi, Pak," kata Yandri.

Yandri Sebut Pengisian Pendamping Desa Terkendala Anggaran

Yandri menjelaskan bahwa pengisian posisi pendamping desa yang kosong tidak dapat dilakukan apabila pemerintah belum menyediakan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Karena itu, Kemendes PDT terus berupaya memperoleh dukungan pembiayaan dari Kementerian Keuangan agar proses perekrutan tenaga pendamping desa dapat kembali dilaksanakan.

Menurut Yandri, keterbatasan anggaran juga menjadi persoalan pada tahun sebelumnya sehingga sejumlah posisi pendamping desa yang kosong tidak dapat diisi.

"Karena itu yang kalau ada anggarannya bisa kita isi. Tapi kalau enggak ada anggarannya, ya seperti tahun lalu, enggak bisa diisi," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pengisian sekitar 10.000 posisi pendamping desa masih bergantung pada keputusan pemerintah terkait penyediaan anggaran.

Kemendes PDT berharap dukungan pembiayaan dapat tersedia agar kebutuhan tenaga pendamping untuk menjalankan berbagai program pembangunan desa dapat terpenuhi.

Kemendes PDT Evaluasi Kompetensi Pendamping Desa Setiap Desember

Selain memperjuangkan anggaran, Kemendes PDT juga melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi tenaga pendamping desa yang telah bertugas.

Evaluasi tersebut bertujuan memastikan pendamping desa memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat dan mendukung pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa.

Yandri menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala, termasuk setiap Desember, dengan perhatian khusus terhadap tenaga pendamping yang dinilai tidak kompeten.

"Kalau yang betul-betul ndamblek dan tidak kompeten, ya setiap Desember kan kami lakukan evaluasi," kata Yandri.

Menurutnya, proses evaluasi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah posisi pendamping desa yang kosong mencapai sekitar 10.000.

Dengan demikian, kekosongan tenaga pendamping desa tidak hanya disebabkan keterbatasan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan proses penilaian terhadap kualitas dan kompetensi tenaga pendamping.

"Itu bagian dari evaluasi, Pak," kata Yandri.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendes PDT menjaga kualitas tenaga pendamping yang bertugas membantu masyarakat dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan desa.

Komisi V DPR Soroti Data 10.000 Pendamping Desa yang Kosong

Penjelasan Yandri disampaikan sebagai tanggapan atas perhatian anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, mengenai banyaknya posisi pendamping desa yang belum terisi.

Yasti mempertanyakan data terkait sekitar 10.000 posisi pendamping desa yang disebut masih kosong di berbagai wilayah.

Menurut Yasti, hingga rapat kerja berlangsung, Komisi V DPR RI belum menerima data mengenai jumlah posisi pendamping desa yang belum terisi tersebut.

Ketersediaan data dinilai penting agar DPR dapat mengetahui kondisi tenaga pendamping desa sekaligus memahami kebutuhan pendampingan masyarakat di lapangan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena keberadaan tenaga pendamping desa memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

Yasti menilai bahwa kebutuhan pendamping desa harus diperhatikan, baik dari sisi jumlah tenaga yang tersedia maupun kualitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas.

DPR Minta Pendamping Desa Kompeten Dukung Kopdes Merah Putih

Yasti menekankan pentingnya keberadaan pendamping desa dalam mendukung berbagai program pemerintah yang dilaksanakan langsung di tengah masyarakat.

Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian adalah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang membutuhkan dukungan pendampingan dalam pelaksanaannya.

Menurut Yasti, tenaga pendamping desa tidak cukup hanya tersedia secara jumlah, tetapi juga harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendamping desa juga dinilai perlu memahami kondisi sosial dan karakter masyarakat di wilayah tempat mereka bertugas.

Pemahaman tersebut diperlukan agar proses pendampingan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

"Saya kira perlu pendamping desa yang punya kompetensi baik dan dia memiliki pemahaman terhadap karakter masyarakat yang ada di desa itu," ujar Yasti.

Yasti menilai kualitas tenaga pendamping menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Karena itu, pengisian posisi pendamping desa yang kosong perlu memperhatikan kemampuan tenaga pendamping dalam memahami persoalan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pengisian 10.000 Pendamping Desa Tunggu Dukungan Kemenkeu

Dalam rapat kerja tersebut, Kemendes PDT menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk mengatasi kekurangan tenaga pendamping desa.

Sementara itu, Komisi V DPR RI memberikan perhatian terhadap ketersediaan data dan kompetensi tenaga pendamping yang dibutuhkan masyarakat.

Hingga rapat berlangsung, pengisian sekitar 10.000 posisi pendamping desa masih bergantung pada hasil komunikasi Kemendes PDT dengan Kementerian Keuangan mengenai alokasi anggaran.

Apabila dukungan anggaran tersedia, Kemendes PDT berpeluang melaksanakan kembali proses pengisian posisi pendamping desa yang kosong sesuai kebutuhan.

Namun, apabila anggaran belum tersedia, pengisian posisi tersebut berpotensi kembali tertunda sebagaimana terjadi pada tahun sebelumnya.

Kemendes PDT juga tetap melakukan evaluasi terhadap tenaga pendamping yang telah bertugas untuk memastikan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.

Upaya memperoleh anggaran dan meningkatkan kompetensi tenaga pendamping tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026