
Pantau - Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Hindun Anisah, mengusulkan penghapusan frasa "sudah kawin atau pernah kawin" sebagai salah satu persyaratan hak pilih dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Usulan tersebut disampaikan Hindun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Hindun menilai status perkawinan seseorang tidak seharusnya menjadi dasar untuk menentukan kelayakan warga negara dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum.
Menurut dia, ketentuan yang mengaitkan hak pilih dengan status perkawinan perlu ditinjau kembali karena masih terdapat perempuan yang menikah pada usia anak melalui mekanisme dispensasi perkawinan.
Hindun menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan saat ini menetapkan batas usia minimal perkawinan sebesar 19 tahun, tetapi dalam kondisi tertentu perkawinan di bawah usia tersebut dapat berlangsung melalui dispensasi.
Kondisi tersebut memungkinkan seseorang yang belum mencapai batas usia minimal pemilih memperoleh hak pilih karena telah berstatus menikah.
"Kalau kemudian terjadi perempuan yang menikah di usia di bawah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sekarang sudah 19 tahun, sementara dia menikah karena dispensasi, itu saya kira tidak bisa untuk menentukan pilihan," kata Hindun.
KPPI Soroti Perkawinan Anak dalam Penentuan Hak Pilih Pemilu
Hindun mencontohkan perempuan yang menikah pada usia 14 atau 15 tahun melalui dispensasi perkawinan sebagai salah satu kondisi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Menurut dia, status perkawinan yang diperoleh pada usia tersebut tidak semestinya secara otomatis menjadi dasar pemberian hak pilih kepada seseorang yang belum memenuhi batas usia pemilih.
Ketentuan yang berlaku saat ini memungkinkan warga negara yang belum berusia 17 tahun menggunakan hak pilih apabila telah menikah atau pernah menikah.
KPPI memandang ketentuan tersebut perlu dievaluasi agar persyaratan pemilih tidak lagi bergantung pada status perkawinan seseorang.
Oleh karena itu, Hindun mendorong agar frasa "sudah kawin atau pernah kawin" dihapus dari ketentuan persyaratan pemilih dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Usulan tersebut menjadi salah satu masukan dalam pembahasan perubahan aturan pemilu yang sedang disusun melalui Panitia Kerja DPR RI.
Titi Anggraini Usulkan Usia Minimal Pemilih Naik Menjadi 18 Tahun
Selain usulan penghapusan kriteria status perkawinan, pembahasan RUU Pemilu juga memunculkan usulan perubahan batas usia minimal pemilih dari 17 tahun menjadi 18 tahun.
Usulan tersebut disampaikan Pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, yang hadir sebagai perwakilan gerakan Maju Perempuan Indonesia.
Titi menjelaskan bahwa kenaikan batas usia minimal pemilih menjadi 18 tahun didasarkan pada pertimbangan batas usia anak serta praktik penetapan usia memilih di berbagai negara.
Menurut dia, batas usia anak berakhir pada usia 18 tahun sehingga ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan usia minimal warga negara untuk menggunakan hak pilih.
Selain itu, Titi mengacu pada data internasional yang menunjukkan bahwa mayoritas negara di dunia menetapkan usia minimal pemilih sebesar 18 tahun.
"Karena usia anak itu berhenti di 18 tahun dan dari sisi data, ternyata di dunia itu mayoritas 86 persen usia memilih adalah usia 18 tahun," ujar Titi.
Berdasarkan data yang disampaikan Titi, sekitar 86 persen negara di dunia menerapkan batas usia minimal pemilih sebesar 18 tahun.
Titi juga menyebutkan bahwa hanya terdapat tujuh negara yang menetapkan batas usia minimal pemilih sebesar 17 tahun.
Dengan mempertimbangkan ketentuan batas usia anak dan praktik internasional tersebut, Titi mengusulkan agar persyaratan usia pemilih dalam revisi Undang-Undang Pemilu ditetapkan menjadi 18 tahun pada hari pemungutan suara.
Usulan tersebut berbeda dengan ketentuan yang saat ini berlaku di Indonesia, yakni batas usia minimal pemilih sebesar 17 tahun pada hari pemungutan suara.
Aturan Hak Pilih dalam UU Pemilu Masih Berlaku
Ketentuan mengenai persyaratan pemilih saat ini diatur dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berdasarkan ketentuan tersebut, warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau telah menikah maupun pernah menikah, memenuhi persyaratan usia atau status perkawinan untuk menjadi pemilih.
Dengan demikian, terdapat dua pokok usulan perubahan persyaratan pemilih yang disampaikan dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR RI.
Usulan pertama berasal dari Hindun Anisah yang mendorong penghapusan status sudah menikah atau pernah menikah sebagai dasar pemberian hak pilih.
Sementara itu, usulan kedua disampaikan Titi Anggraini yang menginginkan kenaikan batas usia minimal pemilih dari 17 tahun menjadi 18 tahun.
Kedua usulan tersebut menjadi masukan dalam proses penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang dibahas melalui Panitia Kerja DPR RI.
Hingga Selasa (17/11/2026), ketentuan mengenai batas usia minimal 17 tahun serta kriteria sudah menikah atau pernah menikah masih berlaku, sedangkan perubahan yang diusulkan masih berada dalam tahap pembahasan RUU Pemilu.
- Penulis :
- Shila Glorya




