HOME  ⁄  Nasional

KemenPPPA dan Uni Eropa Libatkan 50 Organisasi Masyarakat Sipil untuk Perkuat Aksi Iklim Responsif Gender

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

KemenPPPA dan Uni Eropa Libatkan 50 Organisasi Masyarakat Sipil untuk Perkuat Aksi Iklim Responsif Gender
Foto: Peluncuran Civil Society Organisations Working Group (CSO WG) di Jakarta, Senin 16/11/2026 (sumber: ANTARA FOTO/HO-Uni Eropa)

Pantau - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Uni Eropa melibatkan 50 organisasi masyarakat sipil dari delapan simpul wilayah di Indonesia untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanganan perubahan iklim yang responsif gender.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pembentukan Civil Society Organisations Working Group (CSO WG), yakni kelompok kerja organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menegaskan pentingnya memastikan perempuan dan kelompok rentan memperoleh kesempatan yang setara untuk terlibat dalam pelaksanaan aksi iklim maupun proses pengambilan keputusan.

"Perubahan iklim membawa dampak yang menjadi perhatian bersama, khususnya bagi perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Karena itu, penting untuk memastikan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi serta mengambil peran dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim," kata Amurwani dalam siaran pers Uni Eropa di Jakarta, Selasa.

Menurut Amurwani, keterlibatan perempuan dan kelompok rentan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan penanganan perubahan iklim mampu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak secara langsung.

KemenPPPA Bentuk Kelompok Kerja untuk Dukung RAN GPI 2024–2030

Pembentukan CSO WG merupakan inisiatif KemenPPPA dengan dukungan Uni Eropa untuk memperluas keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanganan perubahan iklim di Indonesia.

Kelompok kerja tersebut dibentuk untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030 yang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam aksi iklim.

Amurwani menjelaskan bahwa kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil diperlukan agar pengalaman, pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat di tingkat komunitas dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penanganan perubahan iklim.

Melalui keterlibatan 50 organisasi masyarakat sipil dari delapan simpul wilayah, pemerintah berupaya memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim.

"Kami berharap pembentukan CSO Working Group ini dapat memperluas keterlibatan masyarakat dan memperkuat kontribusi bersama dalam aksi iklim di Indonesia," kata Amurwani.

Keberadaan CSO WG diharapkan menjadi wadah kolaborasi bagi organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kontribusi komunitas dalam mendukung kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Selain memperluas partisipasi, kelompok kerja tersebut juga diharapkan mampu memperkuat penyampaian aspirasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan, anak-anak, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya.

Indonesia Catat 4.940 Bencana Hidrometeorologis Sepanjang 2023

Penguatan aksi iklim yang responsif gender dinilai semakin penting mengingat Indonesia memiliki tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat karakteristik geografis dan klimatologisnya.

Berdasarkan dokumen RAN GPI, Indonesia mencatat sebanyak 4.940 kejadian bencana hidrometeorologis sepanjang 2023.

Jumlah tersebut meningkat sebesar 28 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan besarnya tantangan dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologis di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperkuat kebijakan penanganan perubahan iklim yang mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

Melalui RAN GPI 2024–2030, pemerintah berupaya memastikan perspektif gender terintegrasi dalam berbagai kebijakan dan program adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan aksi iklim.

Keterlibatan masyarakat di tingkat komunitas juga menjadi bagian penting karena kelompok tersebut memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai dampak perubahan iklim.

Uni Eropa Dukung Penguatan Aksi Iklim Melalui Global Gateway

Uni Eropa turut memberikan dukungan terhadap penguatan aksi iklim di Indonesia melalui strategi Global Gateway yang mendorong peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim serta pembangunan hijau.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari kerja sama dengan KemenPPPA dalam memperkuat keterlibatan organisasi masyarakat sipil sekaligus mendorong pelaksanaan aksi iklim yang memperhatikan kesetaraan gender.

Melalui kolaborasi tersebut, organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

KemenPPPA juga mengajak pemerintah, dunia usaha, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan CSO WG sebagai mitra strategis dalam memperkuat pelaksanaan aksi iklim yang inklusif.

Penguatan peran kelompok kerja tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, pengembangan jejaring kolaborasi, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam berbagai program penanganan perubahan iklim.

Dengan melibatkan 50 organisasi masyarakat sipil dari delapan simpul wilayah, kerja sama KemenPPPA dan Uni Eropa diharapkan mampu mendukung pelaksanaan RAN GPI 2024–2030 sekaligus memastikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan semakin diperhatikan dalam kebijakan perubahan iklim di Indonesia.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026