
Pantau - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mendata dan mendalami perusahaan pertambangan yang diduga melanggar ketentuan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan minimal 70 persen hasil pertambangan dapat dinikmati negara.
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa pendataan tersebut akan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan kemungkinan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.
Pendataan dilakukan untuk mengidentifikasi perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran sekaligus menentukan prioritas pemeriksaan dan target penindakan kepolisian.
"Tentunya nanti kita akan datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target," ujar Kapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Polri Pastikan Perusahaan Tambang Legal Tetap Mendapat Perlindungan
Kapolri menegaskan bahwa kepolisian akan mengambil tindakan terhadap perusahaan pertambangan yang terbukti melanggar ketentuan hukum, terutama apabila kegiatan usahanya menimbulkan kerugian bagi negara.
Meski demikian, Polri memastikan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha secara legal tetap mendapatkan perlindungan dan pengawalan agar aktivitas investasi dapat berlangsung dengan baik.
Menurut Kapolri, penegakan hukum terhadap perusahaan bermasalah harus berjalan seiring dengan upaya menjaga iklim investasi nasional.
"Untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung. Tapi kalau yang mengganggu, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, kita harus sama-sama tertibkan ini. Polri tentunya ada di depan dalam hal ini," tegasnya.
Polri akan memanfaatkan hasil pendataan untuk menentukan perusahaan yang perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan dugaan pelanggaran di sektor pertambangan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam sekaligus memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Prabowo Instruksikan Minimal 70 Persen Hasil Pertambangan Dinikmati Negara
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk memastikan minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan dapat dinikmati negara.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).
Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi bangsa dan negara.
Presiden bahkan membuka kemungkinan negara mengambil kepemilikan saham pada perusahaan pemegang izin usaha pertambangan apabila diperlukan untuk memastikan keuntungan pengelolaan sumber daya alam lebih banyak dinikmati Indonesia.
Menurut Prabowo, keterlibatan investor dalam menyediakan modal tetap diperbolehkan, tetapi pembagian keuntungan harus mengutamakan kepentingan nasional.
"Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia," ujar Prabowo.
Kebijakan tersebut diarahkan agar pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan atau pemodal, tetapi juga menghasilkan penerimaan dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
Presiden Perketat Pengawasan Ekspor Melalui Sistem Satu Pintu
Selain menyoroti pengelolaan hasil pertambangan, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekspor harus dilakukan melalui sistem satu pintu.
Kebijakan tersebut bertujuan memperketat pengawasan terhadap volume barang yang dikirim ke luar negeri sekaligus memastikan kesesuaian antara laporan ekspor dan jumlah barang sebenarnya.
Presiden menyoroti potensi praktik pelaporan volume ekspor yang lebih rendah dibandingkan jumlah barang yang dikirim, sehingga dapat mengurangi penerimaan negara.
"Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," tegas Prabowo.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa sejumlah gubernur dari berbagai daerah telah menyampaikan laporan mengenai persoalan serupa dalam kegiatan pengelolaan dan ekspor sumber daya alam.
Melalui sistem ekspor satu pintu, pemerintah berupaya memastikan seluruh aktivitas pengiriman komoditas ke luar negeri tercatat secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prabowo Tegaskan Pengelolaan Tambang Harus Sesuai Pasal 33 UUD 1945
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan memperbesar manfaat hasil pertambangan bagi negara serta memperketat pengawasan ekspor berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia berlandaskan prinsip ekonomi kekeluargaan yang menempatkan kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas dalam pengelolaan kekayaan alam.
Dengan dasar tersebut, pemerintah berupaya memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Sementara itu, Polri akan berperan dalam mengidentifikasi dugaan pelanggaran izin pertambangan, menentukan prioritas pemeriksaan, serta melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Prabowo untuk memperkuat pengawasan sektor pertambangan, menjaga iklim investasi yang sehat, dan memastikan kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- Penulis :
- Arian Mesa




