HOME  ⁄  Nasional

Cegah Beda Tafsir, Sarifah Ainun Pertanyakan Dasar Istilah Siber

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

Cegah Beda Tafsir, Sarifah Ainun Pertanyakan Dasar Istilah Siber
Foto: Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Sarifah Ainun Jariyah. (Dok. DPR RI)

Pantau – Penggunaan istilah cyber atau siber dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) menuai sorotan tajam dari parlemen Senayan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Sarifah Ainun Jariyah menuntut pemerintah memastikan keseragaman makna istilah tersebut dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain.

​Sarifah mengingatkan potensi kerancuan hukum akibat perbedaan penafsiran terminologi siber antarregulasi.

Ketidakjelasan definisi hukum berisiko menyulitkan aparat maupun masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan di lapangan.

​"Jangan sampai nanti cyber di RUU KKS ini akan berbeda arti dengan cyber ketika masuk di undang-undang lain," tegas Sarifah Ainun Jariyah dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KKS Komisi I DPR bersama Panja Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

​Legislator PDIP itu mendesak kehadiran ahli bahasa dalam forum Panja guna mengklarifikasi ketepatan pemakaian kata siber secara langsung.

Apabila tenaga ahli bahasa belum dihadirkan, pemerintah wajib memaparkan landasan akademik penggunaan terminologi tersebut dalam draf beleid.

​Sarifah menegaskan kejelasan terminologi merupakan fondasi utama dalam proses pembentukan hukum nasional.

Konsistensi makna akan menjamin seluruh ketentuan dalam RUU KKS berjalan selaras tanpa memicu tumpang tindih tafsir bersama regulasi lainnya.

​"Dengan demikian, penggunaan istilah dalam RUU KKS dapat dipahami secara konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan ketika diterapkan bersama ketentuan perundang-undangan lainnya," pungkasnya.

Penulis :
Khalied Malvino
FLOII 2026