
Pantau – Klaim capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar 82,92 persen di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendapat kritik tajam dari Senayan.
Anggota Komisi V DPR, Erna Sari Dewi menilai angka tersebut belum mencerminkan kualitas penyelesaian rekomendasi maupun pemulihan kerugian negara secara nyata.
Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Selasa (17/11/2026), Erna membedah metode penghitungan data BPK.
Dari total 1.095 rekomendasi pemeriksaan, status rekomendasi yang benar-benar tuntas ditindaklanjuti hanya mencapai 736 butir atau sekitar 67,21 persen, sedangkan 172 butir lainnya berstatus tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD).
"Saya melihat kok kayak kosmetika statistik dalam angka ini. Saya tentu tidak bisa terima begitu saja, karena dengan angka 82,92 persen ini tidak ada apa-apanya kalau kita tidak bisa bedah kualitas tindak lanjutnya dan bagaimana terkait dengan pemulihan kerugian negara secara real," ujar Erna.
Legislator Partai NasDem itu mendesak penyajian data antara rekomendasi sukses dan rekomendasi gagal dipisahkan guna menghindari bias informasi kepada publik.
Ia juga menyoroti paradoks perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan adanya temuan kerugian negara sebesar Rp4,15 miliar pada laporan keuangan tahun anggaran 2025.
"Ini juga harus jadi perhatian. Kalau kita lihat, ada paradoks opini Wajar Tanpa Pengecualian ini dengan kebocoran belanja di angka Rp4,15 miliar di tahun 2025," tegasnya.
Pada forum rapat yang sama, Erna menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program pemberangkatan pemuda desa untuk mengikuti magang kerja ke Jepang.
Berdasarkan temuan langsung di lapangan, calon peserta diwajibkan merogoh kocek hingga Rp80 juta untuk memenuhi biaya kursus bahasa Jepang, pengurusan visa, serta pembuatan paspor sebelum keberangkatan.
Erna mempertanyakan keberpihakan program tersebut mengingat tingginya beban biaya mustahil dijangkau oleh kalangan pemuda desa prasejahtera.
Skema pembiayaan saat ini berpotensi membatasi akses program hanya bagi masyarakat mampu secara ekonomi.
"Artinya ini sebenarnya program mau nolongin anak-anak muda atau enggak. Karena setelah usut punya usut, dan saya turun sendiri, ternyata biaya yang dibutuhkan untuk dipersiapkan sebelum pemberangkatan, termasuk kursus bahasa Jepangnya, kemudian pengurusan visa-nya, paspornya, itu lebih kurang Rp80 juta," ungkapnya.
Erna mengusulkan Kemendes PDT menjalin kerja sama konkret bersama pemerintah daerah dan DPRD guna menanggung biaya persiapan keberangkatan peserta magang secara inklusif.
- Penulis :
- Khalied Malvino




