HOME  ⁄  Nasional

KemenHAM Rampungkan Draf Inpres Pemulihan Korban 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Natalius Pigai Tunggu Tanda Tangan Presiden

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

KemenHAM Rampungkan Draf Inpres Pemulihan Korban 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Natalius Pigai Tunggu Tanda Tangan Presiden
Foto: (Sumber :Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut membahas empat agenda, salah satunya adalah pembahasan tindak lanjut pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj..)

Pantau - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) telah merampungkan draf Instruksi Presiden (Inpres) tentang pemulihan hak korban 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan kini menunggu penyelesaian proses administrasi sebelum ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan rancangan Inpres tersebut telah selesai disusun sejak enam bulan lalu dan diserahkan kepada Istana sekitar lima bulan lalu.

Menurut Pigai, proses peninjauan ulang dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga telah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pemulihan korban dapat berjalan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11/2026), sebagaimana dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Draf Inpres Pemulihan Korban HAM Telah Diserahkan ke Istana

Natalius Pigai menjelaskan bahwa KemenHAM telah menyelesaikan penyusunan draf Inpres pemulihan korban 12 peristiwa pelanggaran HAM berat sejak sekitar enam bulan lalu.

Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Istana sekitar lima bulan sebelum pernyataan itu disampaikan.

Atas arahan Istana dan Kementerian Sekretariat Negara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ditugaskan mengoordinasikan harmonisasi rancangan tersebut.

Proses harmonisasi dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait agar ketentuan dalam Inpres dapat diterapkan secara terkoordinasi.

"Jadi bahwa sekarang setelah revisit sudah dikoordinasikan oleh Pak Menko. Tinggal diserahkan kepada Setneg untuk ditandatangani Presiden. Sehingga berikut yang proses pemulihan 12 kasus sebelumnya, menurut saya tidak akan mengalami hambatan," ujar Pigai.

Pigai optimistis program pemulihan hak korban dapat segera dilaksanakan setelah Presiden menandatangani Inpres tersebut.

Pigai Minta Penyelesaian 12 Kasus HAM Berat Tidak Dipersoalkan Kembali

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Pigai juga menanggapi masukan anggota DPR dan memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ia meminta agar penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diproses pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak kembali dipersoalkan.

Menurut Pigai, pemerintah sebelumnya telah menangani kasus-kasus tersebut melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice.

"Begini, yang 12 kasus yang lama yang sudah diproses Pak Jokowi dan pemerintahannya, itu tidak usah diganggu, itu permintaan saya, karena itu sudah melalui proses restorative justice. Kalau mau ingin yudisial, yang lima kasus yang belakangnya saja setelah itu. Yang di luar yang pernah ditangani oleh pemerintah periode Pak Joko Widodo," kata Pigai.

Pigai berpendapat bahwa negara tidak dapat menjalankan dua mekanisme penyelesaian yang berbeda, yakni restoratif dan yudisial, secara bersamaan terhadap kasus yang sama.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Menteri HAM mengenai pendekatan penyelesaian kasus yang telah ditangani pemerintah sebelumnya.

Jalur Yudisial Diusulkan untuk Lima Kasus Lain

Pigai menyampaikan bahwa pendekatan yudisial dapat difokuskan pada lima kasus pelanggaran HAM berat lain yang belum ditangani pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia membedakan penanganan lima kasus tersebut dari 12 peristiwa yang sebelumnya telah masuk dalam program penyelesaian pemerintah.

Untuk menjelaskan pandangannya, Pigai menyinggung praktik penyelesaian pelanggaran HAM di sejumlah negara.

Menurutnya, Afrika Selatan menjadi contoh negara yang konsisten menggunakan satu pendekatan penyelesaian.

Sementara itu, Yugoslavia disebut menempuh mekanisme yudisial dalam penanganan pelanggaran HAM berat.

Pigai mencontohkan proses hukum terhadap Radovan Karadzic yang dijatuhi hukuman 40 tahun penjara serta penanganan perkara Slobodan Milosevic.

Pemerintah Akui 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Sebanyak 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu telah diakui pemerintah dan menjadi sasaran program pemulihan hak korban.

Peristiwa tersebut mencakup tragedi politik, kekerasan terhadap masyarakat sipil, penghilangan paksa, dan berbagai peristiwa kekerasan di sejumlah daerah.

Dua belas peristiwa yang dimaksud meliputi:

  • Peristiwa 1965–1966.
  • Peristiwa Penembakan Misterius 1982–1985.
  • Peristiwa Talangsari di Lampung pada 1989.
  • Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada 1989.
  • Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997–1998.
  • Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
  • Peristiwa Trisakti dan Semanggi I–II pada 1998–1999.
  • Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998–1999.
  • Peristiwa Simpang KKA di Aceh pada 1999.
  • Peristiwa Wasior di Papua pada 2001–2002.
  • Peristiwa Wamena di Papua pada 2003.
  • Peristiwa Jambo Keupok di Aceh pada 2003.

Program Pemulihan Korban Menunggu Pengesahan Inpres

KemenHAM menyatakan proses koordinasi dan peninjauan ulang rancangan Inpres telah dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait.

Tahapan berikutnya adalah penyampaian dokumen kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk proses penandatanganan oleh Presiden.

Pigai berharap penyelesaian administrasi tersebut dapat mempercepat pelaksanaan program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Meski draf Inpres telah selesai disusun, pelaksanaan program pemulihan masih menunggu penandatanganan instruksi tersebut.

Pemerintah menargetkan langkah pemulihan bagi korban 12 peristiwa pelanggaran HAM berat dapat dilanjutkan setelah dasar kebijakan tersebut ditetapkan.

\

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026