HOME  ⁄  Nasional

Komisi II DPR Dukung Transformasi BNPP Jadi BNPPDT, Dorong Percepatan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Komisi II DPR Dukung Transformasi BNPP Jadi BNPPDT, Dorong Percepatan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil
Foto: (Sumber :Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin RDP dengan Kepala BNPPDT. Foto : Naefuroji/MRI.)

Pantau - Komisi II DPR RI mendukung transformasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan dasar, serta memperkuat perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kepala BNPPDT Maruli Simanjuntak di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda itu membahas transformasi kelembagaan, penyesuaian anggaran, serta strategi percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Komisi II menilai perubahan kelembagaan tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan pelayanan publik.

DPR Minta BNPPDT Serahkan Penyesuaian Anggaran dalam 15 Hari Kerja

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa perubahan nomenklatur kelembagaan harus diikuti penyesuaian anggaran agar pelaksanaan tugas dan program BNPPDT berjalan optimal.

Komisi II meminta BNPPDT segera menyampaikan perubahan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 dan 2027 sebagai bagian dari proses transformasi kelembagaan.

“Terkait perubahan nomenklatur kelembagaan dan penyesuaian anggaran TA 2026 dan TA 2027, Komisi II DPR RI meminta BNPPDT segera menyampaikan perubahan anggaran tersebut kepada Komisi II DPR RI paling lambat 15 hari kerja sejak RDP ini,” ujar Rifqinizamy.

Selain persoalan anggaran, Komisi II juga menyoroti keberlanjutan program Bangun Beranda Negeri yang direncanakan berlangsung pada periode 2027–2029.

Program tersebut diminta dilaksanakan secara berkelanjutan dengan penetapan lokasi berdasarkan tingkat keterisolasian, kemiskinan, kesenjangan layanan dasar, serta kebutuhan nyata masyarakat.

Komisi II juga menekankan pentingnya keberhasilan program percontohan klaster Kampung Mandiri di Beranda Negeri dalam meningkatkan akses pelayanan dasar dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

“Serta memastikan program percontohan klaster Kampung Mandiri di Beranda Negeri dapat meningkatkan akses layanan dasar dan kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga pengembangan koridor ekonomi dan perdagangan lintas negara benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat perbatasan dan daerah terpencil,” terang Rifqinizamy.

Pembangunan Jalan, Listrik hingga Layanan Kesehatan Jadi Prioritas

Komisi II DPR RI meminta BNPPDT memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Pembangunan yang menjadi perhatian meliputi jalan, jembatan, transportasi antarpulau, jaringan listrik, penyediaan air bersih, serta infrastruktur telekomunikasi.

Selain infrastruktur fisik, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pembangunan.

Komisi II menilai koordinasi lintas sektor diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.

Di sisi lain, BNPPDT juga diminta mempercepat penyelesaian persoalan segmen batas negara yang belum tuntas, batas administrasi antardaerah, serta ketidakpastian hak atas tanah.

Penyelesaian persoalan tersebut harus tetap memperhatikan hak masyarakat adat dan tanah ulayat serta mencegah penggusuran maupun hilangnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan.

Komisi II turut mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara agar selaras dengan transformasi kelembagaan dan perluasan tanggung jawab BNPPDT.

Perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kebijakan pengelolaan batas wilayah negara, kawasan perbatasan, serta percepatan pembangunan daerah terpencil.

Kepala BNPPDT Maruli Simanjuntak Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Kepala BNPPDT Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa perluasan tugas lembaganya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Maruli yang juga menjabat Wakil Panglima TNI menilai pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga harus mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan produksi yang dimiliki setiap wilayah.

Sektor pertanian, termasuk pengembangan komoditas sayuran, menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan dan daerah terpencil.

Terkait pelaksanaan program Bangun Beranda Negeri, Maruli menjelaskan bahwa pemerintah akan memfokuskan kegiatan pada sejumlah lokasi percontohan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Meski demikian, kebutuhan masyarakat lainnya yang dinilai mendesak tetap akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pembangunan.

Maruli juga menyoroti pentingnya kejelasan aturan mengenai aktivitas ekonomi dan perdagangan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan negara.

Menurutnya, hubungan kekerabatan dan aktivitas perdagangan lintas negara telah berlangsung sejak lama sehingga diperlukan pengaturan yang jelas untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Melalui transformasi BNPP menjadi BNPPDT, pemerintah diharapkan dapat memperluas jangkauan pembangunan sekaligus meningkatkan akses pelayanan dasar dan peluang ekonomi bagi masyarakat perbatasan serta daerah terpencil.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026