
Pantau - Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Persetujuan tersebut menandai selesainya seluruh rangkaian pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat panitia kerja (panja) Komisi III DPR RI.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan selanjutnya akan memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat I melalui rapat kerja sebelum rancangan undang-undang tersebut dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
"Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari timus dan timsin dapat disetujui?" kata Habiburokhman saat memimpin rapat yang kemudian mendapat persetujuan dari sejumlah anggota Komisi III DPR RI.
Pembahasan RUU Perampasan Aset di Tingkat Panja Selesai
Habiburokhman menyampaikan bahwa persetujuan terhadap laporan timus dan timsin menjadi tahapan akhir pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat panja.
Dengan demikian, seluruh rangkaian rapat panja yang membahas rancangan regulasi tersebut telah dinyatakan selesai.
Komisi III DPR RI selanjutnya menjadwalkan rapat kerja untuk mengambil keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset.
"Tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 WIB siang ini," katanya.
Rapat pengambilan keputusan tingkat I tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026) pukul 13.00 WIB.
Setelah tahapan itu, RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR RI untuk proses pembahasan berikutnya.
Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Rampungkan Perbaikan Pasal
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan panja dalam penyempurnaan naskah RUU Perampasan Aset.
Menurut Soedeson, pekerjaan tersebut mencakup perbaikan redaksional terhadap sejumlah ketentuan dalam rancangan undang-undang.
Selain itu, timus dan timsin telah melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antarpasal serta pengacuan pasal dalam naskah RUU.
Proses sinkronisasi dilakukan untuk memastikan setiap ketentuan memiliki keterkaitan yang jelas dan tidak saling bertentangan.
Tim juga menindaklanjuti berbagai perbaikan redaksi berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan di tingkat panja.
Sinkronisasi Dilakukan untuk Mencegah Perbedaan Penafsiran
Soedeson menjelaskan bahwa penyelarasan isi pasal menjadi salah satu fokus utama dalam penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya.
Timus dan timsin juga memeriksa ketentuan yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan undang-undang.
Selain batang tubuh RUU, bagian penjelasan turut diperiksa agar sesuai dengan hasil pembahasan panja.
"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," kata Soedeson.
RUU Perampasan Aset Bersiap Masuki Pengambilan Keputusan Tingkat I
Persetujuan laporan timus dan timsin menjadi langkah lanjutan dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Komisi III DPR RI telah menuntaskan pembahasan di tingkat panja setelah melakukan perbaikan redaksional dan sinkronisasi ketentuan dalam rancangan undang-undang.
Tahapan berikutnya adalah pengambilan keputusan tingkat I yang dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama.
Hasil rapat kerja tersebut akan menentukan kelanjutan RUU Perampasan Aset menuju Rapat Paripurna DPR RI.
- Penulis :
- Aditya Yohan




