HOME  ⁄  Nasional

Dedi Prasetyo Dorong Penguatan BRAN untuk Percepat Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Dedi Prasetyo Dorong Penguatan BRAN untuk Percepat Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia
Foto: Kepala BRAN Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (sumber: BRAN)

Pantau - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mendorong penguatan kelembagaan BRAN melalui pembentukan organisasi permanen dengan kewenangan yang jelas guna mempercepat penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Penguatan tersebut dinilai penting agar BRAN mampu menangani berbagai persoalan pertanahan yang semakin kompleks, mulai dari tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak atas tanah, hingga ketimpangan akses masyarakat terhadap lahan.

Dedi menegaskan bahwa BRAN membutuhkan struktur organisasi yang proporsional serta kemampuan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

"BRAN hadir untuk memperkuat kemampuan negara dalam menyelesaikan persoalan agraria secara menyeluruh," kata Dedi dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut Dedi, meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan pembangunan turut menambah tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria nasional.

Karena itu, diperlukan kelembagaan yang kuat agar penyelesaian persoalan agraria dapat dilakukan secara terkoordinasi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dedi Prasetyo Tekankan Kepastian Hukum dan Pemulihan Hak Masyarakat

Dedi menjelaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak boleh hanya berfokus pada pengurusan dokumen maupun penyelesaian persoalan administratif pertanahan.

Menurutnya, penanganan konflik harus mampu memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus memulihkan hak masyarakat yang terdampak.

"Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif," ujarnya.

Dedi menilai penyelesaian konflik pertanahan perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak hanya menghasilkan kepastian status hukum tanah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pemanfaatan tanah secara produktif menjadi salah satu tujuan penting dalam pelaksanaan reforma agraria untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penguatan kewenangan BRAN diperlukan agar penanganan persoalan pertanahan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

Dedi menekankan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan penyelesaian konflik agraria dilakukan sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat.

BRAN Minta Dukungan Bappenas untuk Percepat Penyelesaian SOTK

Untuk memperkuat pelaksanaan tugasnya, Dedi meminta dukungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Kepala BRAN Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Pertemuan itu membahas langkah penguatan kelembagaan BRAN, termasuk percepatan penyelesaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga.

Berdasarkan keterangan Dedi, BRAN merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Penyelesaian SOTK dinilai menjadi kebutuhan penting agar BRAN dapat menjalankan mandat nasionalnya dalam mengoordinasikan pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan.

Dedi menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang memandang reforma agraria sebagai bagian strategis dari pembangunan nasional.

Menurutnya, kebutuhan tanah untuk berbagai sektor, termasuk pangan, energi, perumahan, infrastruktur, dan investasi, terus meningkat sehingga memerlukan kebijakan pertanahan yang terkoordinasi.

Dedi menegaskan bahwa kerja sama antara BRAN dan Bappenas diperlukan untuk memastikan reforma agraria tidak hanya berorientasi pada penataan aset, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat," katanya.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan reforma agraria sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan pertanahan.

BRAN Koordinasi dengan Lebih dari 15 Kementerian dan Lembaga

Dedi mengungkapkan bahwa BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian dan lembaga untuk membangun koordinasi dalam pelaksanaan reforma agraria nasional.

Audiensi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menangani persoalan agraria yang berkaitan dengan kewenangan berbagai instansi pemerintah.

Menurut Dedi, koordinasi antarlembaga diperlukan karena penyelesaian konflik pertanahan sering kali melibatkan berbagai aspek penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah.

Melalui penguatan kerja sama tersebut, BRAN diharapkan mampu menjalankan fungsi koordinasi secara lebih efektif hingga tingkat daerah.

Selain membangun komunikasi antarlembaga, BRAN juga memberikan perhatian terhadap penguatan sistem data agraria nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan pertanahan.

BRAN Dorong Integrasi Data Agraria dari 20 hingga 30 Kementerian dan Lembaga

Dedi menjelaskan bahwa penguatan sistem data agraria nasional membutuhkan integrasi informasi dari sekitar 20 hingga 30 kementerian dan lembaga terkait.

Integrasi tersebut diperlukan karena data mengenai penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah tersebar di berbagai instansi pemerintah dengan kewenangan yang berbeda.

Menurutnya, keberadaan sistem data agraria yang kuat menjadi salah satu prasyarat agar pelaksanaan reforma agraria didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang terintegrasi juga dibutuhkan untuk mendukung kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik pertanahan, serta perluasan akses ekonomi bagi masyarakat.

Dedi menekankan bahwa setiap kebijakan dan langkah penyelesaian persoalan pertanahan harus memiliki dasar informasi yang jelas agar pelaksanaannya berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Penguatan sistem data tersebut diharapkan dapat membantu BRAN mengidentifikasi berbagai persoalan agraria sekaligus menentukan langkah penyelesaian yang tepat.

Selain itu, koordinasi data antarkementerian dan lembaga menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan reforma agraria nasional.

Melalui penguatan kelembagaan, percepatan penyelesaian SOTK, koordinasi lintas sektor, dan integrasi data agraria nasional, BRAN diharapkan mampu mempercepat penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia.

Dedi berharap berbagai langkah tersebut dapat mendukung pelaksanaan reforma agraria yang memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, mendorong pemanfaatan tanah secara produktif, serta memperluas akses kesejahteraan bagi rakyat.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026