HOME  ⁄  Nasional

KBMI Siap Bela UU Pelindungan Ketenagakerjaan di MK, KASBI Desak DPR Awasi Pelaksanaannya

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

KBMI Siap Bela UU Pelindungan Ketenagakerjaan di MK, KASBI Desak DPR Awasi Pelaksanaannya
Foto: Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sari Yuliati, Sufmi Dasco Ahmad, dan Cucun Ahmad Syamsurijal menerima kunjungan perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 18/11/2026 (sumber: ANTARA/Fath Putra Mulya)

Pantau - Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI), Daeng Wahyudin, menegaskan kesiapan organisasinya menjadi pihak intervensi untuk membela Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan apabila regulasi tersebut digugat melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan tersebut disampaikan Daeng Wahyudin dalam pertemuan perwakilan serikat buruh dengan pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Daeng Wahyudin menilai UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disetujui DPR pada Oktober 2026 merupakan regulasi progresif dan revolusioner karena dinilai mampu mengakomodasi kepentingan serta aspirasi kalangan pekerja.

Menurutnya, kehadiran undang-undang tersebut menjadi langkah maju dalam memperkuat perlindungan hukum bagi buruh di Indonesia.

KBMI Siap Jadi Pihak Intervensi Jika UU Digugat ke MK

Daeng Wahyudin mengungkapkan bahwa KBMI telah memberikan peringatan kepada sejumlah pihak terkait kemungkinan adanya permohonan pengujian UU Pelindungan Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi.

"Beberapa pihak terkait kita sudah warning, apabila ada pihak-pihak yang melakukan judicial review (uji materi) ke MK terkait dengan ini maka kami, minimal KBMI, akan menjadi pihak intervensi untuk membela undang-undang ini, tentunya teman-teman juga bisa bersepakat dengan kita," katanya.

Melalui pernyataan tersebut, Daeng Wahyudin menegaskan komitmen KBMI untuk mempertahankan keberlakuan UU Pelindungan Ketenagakerjaan apabila menghadapi gugatan konstitusional.

Ia juga membuka peluang bagi organisasi serikat buruh lainnya untuk bergabung dalam upaya pembelaan terhadap regulasi tersebut.

Daeng Wahyudin turut menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang dinilai telah memberikan ruang bagi keterlibatan serikat buruh dalam proses penyusunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurutnya, partisipasi organisasi pekerja menjadi aspek penting dalam pembentukan regulasi yang berkaitan langsung dengan hak dan perlindungan buruh.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejak resmi berlaku, UU Pelindungan Ketenagakerjaan mulai digunakan sebagai dasar penyelesaian sejumlah kasus ketenagakerjaan.

KASBI Minta DPR Kawal Pelaksanaan UU dan Aturan Turunannya

Sementara itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Unang Sunarno, meminta DPR RI tidak hanya berhenti pada proses pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

Unang menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPR secara berkelanjutan agar perlindungan terhadap pekerja yang diatur dalam undang-undang tersebut benar-benar diterapkan.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan menteri (permen).

"Terutama karena di undang-undang ini masih banyak yang direkomendasikan itu dalam bentuk PP (peraturan pemerintah), bisa jadi permen (peraturan menteri), dan itu saya pikir perlu dikawal secara ketat, dan lagi-lagi memang harus melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh," ujarnya.

Unang menilai penyusunan aturan turunan tersebut harus mendapatkan pengawasan ketat agar tidak menyimpang dari tujuan utama pembentukan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan organisasi serikat buruh tetap diperlukan dalam proses penyusunan peraturan pelaksana karena berkaitan langsung dengan penerapan hak-hak pekerja.

Menurutnya, pengawasan yang melibatkan unsur buruh menjadi bagian penting untuk memastikan ketentuan dalam undang-undang dapat dijalankan secara efektif.

Empat Wakil Ketua DPR Terima Aspirasi Serikat Buruh

Pertemuan di Gedung DPR RI tersebut dihadiri perwakilan organisasi serikat buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia.

Dalam pertemuan itu, para perwakilan buruh berdialog langsung dengan empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Dialog tersebut menjadi kesempatan bagi organisasi pekerja untuk menyampaikan pandangan mengenai UU Pelindungan Ketenagakerjaan, termasuk dukungan terhadap keberlakuan regulasi dan desakan agar pelaksanaannya diawasi secara berkelanjutan.

Selain membahas perlindungan hukum bagi pekerja, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya pelibatan serikat buruh dalam penyusunan berbagai aturan pelaksana.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Merupakan Tindak Lanjut Putusan MK

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi diundangkan setelah memperoleh persetujuan DPR RI melalui Rapat Paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Pembentukan undang-undang tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan pengaturan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam putusannya, MK antara lain meminta pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan mengenai ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pembentukan regulasi ketenagakerjaan tersendiri yang mengatur berbagai aspek perlindungan pekerja di Indonesia.

Di tengah pemberlakuan regulasi tersebut, KBMI menyatakan kesiapan membela undang-undang apabila diuji di MK, sedangkan KASBI menekankan perlunya pengawasan DPR serta keterlibatan serikat buruh dalam penyusunan aturan turunannya.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026