
Pantau - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mencopot foto Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya terpasang di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menyusul informasi mengenai pengajuan pengunduran diri Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menyampaikan bahwa pelepasan foto tersebut mulai dilakukan pada Selasa, 17 November 2026, sebagai langkah penyesuaian administratif berdasarkan pemahaman pemerintah daerah terhadap ketentuan yang berlaku.
"Kalau nggak salah sejak kemarin (17/11) kita lepas foto Pak Wakil Presiden, yang memang realitanya kan beliau sudah mengajukan berhenti," kata Wawan Harmawan di Yogyakarta, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Wawan ketika menanggapi kondisi ruang rapat Yudistira di kompleks Balai Kota Yogyakarta yang sudah tidak lagi menampilkan foto Gibran Rakabuming Raka.
Wawan memberikan penjelasan itu setelah menghadiri salah satu agenda kerja Pemerintah Kota Yogyakarta di kompleks Balai Kota.
Wawan Sebut Pencopotan Foto Gibran Sesuai Ketentuan
Wawan menjelaskan bahwa keputusan mencopot foto Gibran dilakukan berdasarkan pemahaman pemerintah daerah mengenai status jabatan Wakil Presiden.
Menurut Wawan, Gibran telah berhenti menjabat sebagai Wakil Presiden sehingga pemasangan foto pejabat negara di lingkungan kantor pemerintahan perlu disesuaikan.
Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menuju tahapan pemilihan sosok pengganti untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Telah berhenti sebagai wakil presiden dan menuju tahapan pemilihan, tentu justru kami copot kan memang ini momen kesempatan Presiden untuk memberikan, mencari pengganti itu," kata Wawan.
Meski demikian, pernyataan Wawan mengenai pemberhentian Gibran dan proses penggantian Wakil Presiden merupakan klaim yang belum disertai konfirmasi resmi dari lembaga negara berwenang dalam informasi yang tersedia.
Status pemberhentian Wakil Presiden secara ketatanegaraan memerlukan kepastian melalui mekanisme dan keputusan resmi sesuai ketentuan konstitusi.
Pemkot Yogyakarta Tidak Gelar Upacara Pencopotan Foto
Wawan menegaskan bahwa pelepasan foto Wakil Presiden di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak disertai kegiatan resmi, upacara, maupun seremoni khusus.
Menurutnya, pencopotan foto pejabat negara yang dianggap sudah tidak lagi menjabat merupakan tindakan administratif biasa.
"Jadi tidak ada suatu hal yang spesial karena mengikuti dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kalau memang aturannya beliau sudah berhenti dan kita berarti bisa untuk melepas," katanya.
Wawan juga menjelaskan bahwa Pemkot Yogyakarta tidak menerima instruksi khusus dari pemerintah pusat untuk mencopot foto Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan tersebut, menurutnya, dilakukan berdasarkan pemahaman pemerintah daerah terhadap ketentuan pemasangan foto pimpinan negara di kantor pemerintahan.
Ia menyebut bahwa foto pejabat negara dapat dilepas apabila pejabat bersangkutan sudah tidak lagi menduduki jabatannya.
"Jadi tidak ada upacara ataupun yang lain sesuai dengan ketentuan. Dan kita juga intinya Pemkot Yogyakarta tidak ada acara spesial, jadi kita memang sesuai dengan realitas kondisi di lapangan bahwa Wakil Presiden kita sudah berhenti," kata Wakil Wali Kota.
Belum Ada Instruksi Pencopotan Foto Gibran ke Seluruh OPD
Meskipun sejumlah foto Gibran telah dilepas, Pemerintah Kota Yogyakarta belum mengeluarkan instruksi langsung yang berlaku secara menyeluruh kepada seluruh organisasi perangkat daerah.
Pemkot Yogyakarta juga belum memberikan arahan khusus kepada satuan pendidikan di wilayah kota untuk mencopot atau tidak lagi memasang foto Wakil Presiden.
Wawan mengakui bahwa sebelumnya terdapat pertanyaan mengenai foto Gibran yang masih terpasang di salah satu instansi pemerintah daerah.
Instansi tersebut adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang sebelumnya masih memasang foto Wakil Presiden.
Menurut Wawan, foto tersebut telah dilepas pada Rabu, 18 November 2026.
"Belum ada instruksi langsung. Namun kalau dari kita kemarin juga ada beberapa yang tanya, kok yang di Kominfo (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian) masih dipasang? Hari ini sudah (dilepas)," katanya.
Dengan demikian, pencopotan foto Gibran di sejumlah kantor Pemkot Yogyakarta dilakukan tanpa instruksi khusus pemerintah pusat maupun seremoni resmi, berdasarkan penyesuaian administratif yang dipahami pemerintah daerah.
Sementara itu, kepastian mengenai status resmi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan kemungkinan proses penggantiannya masih memerlukan konfirmasi melalui keputusan serta pengumuman lembaga negara yang berwenang.
- Penulis :
- Shila Glorya




