
Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan jaminan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 201.000 orang yang terdiri atas 185.000 petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan 16.000 pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) di seluruh wilayah Banten.
Penyerahan jaminan sosial tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni dalam rangkaian Apel Akbar Satlinmas di Halaman Masjid Raya Al Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (18/11/2026).
Andra Soni menjelaskan bahwa pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap petugas Satlinmas yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, perlindungan sosial tersebut diperlukan untuk membantu petugas dan keluarga mereka menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi selama menjalankan tugas, khususnya di lingkungan desa.
Gubernur Banten Pastikan Satlinmas Juga Mendapatkan Insentif
Selain memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Banten juga menyiapkan pemberian insentif bagi para petugas Satlinmas sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas mereka.
Andra Soni menilai keberadaan Satlinmas saat ini telah mengalami perkembangan yang lebih baik, terutama dari sisi perhatian dan dukungan pemerintah.
"Mereka juga akan mendapatkan insentif. Saat ini keberadaan Satlinmas sudah lebih baik dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah," katanya.
Gubernur menegaskan bahwa petugas Satlinmas memiliki tanggung jawab penting dalam membantu menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.
Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan dukungan melalui pemberian perlindungan sosial dan insentif bagi para petugas yang menjalankan fungsi perlindungan masyarakat.
Program BPJS Ketenagakerjaan tersebut juga diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi petugas Satlinmas dan pengurus Abpednas dalam menjalankan tanggung jawab mereka.
Andra Soni Dikukuhkan Jadi Ketua DPD Aslinmas Banten Periode 2026–2031
Selain penyerahan jaminan sosial, kegiatan Apel Akbar Satlinmas turut dirangkaikan dengan pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) serta Abpednas se-Provinsi Banten.
Kepengurusan organisasi tersebut dikukuhkan untuk masa bakti lima tahun, yakni periode 2026–2031.
Dalam kegiatan itu, Gubernur Banten Andra Soni secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD Aslinmas Provinsi Banten periode 2026–2031.
Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua Pembina Aslinmas yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin.
Pengukuhan tersebut turut disaksikan Ketua Dewan Pengawas Aslinmas Reda Manthovani bersama jajaran pengurus pusat Aslinmas dan Abpednas.
Sejumlah kepala daerah di Provinsi Banten, termasuk para bupati dan wali kota, juga menghadiri rangkaian kegiatan pengukuhan organisasi tersebut.
Pengukuhan kepengurusan Aslinmas dan Abpednas diharapkan dapat memperkuat koordinasi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat di tingkat daerah hingga desa.
Empat Gubernur Hadiri Apel Akbar Satlinmas di Banten
Kegiatan Apel Akbar Satlinmas tersebut juga dihadiri empat gubernur dari provinsi lain yang menjadi inisiator pembentukan organisasi Aslinmas.
Keempat kepala daerah tersebut adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Kehadiran para gubernur menjadi bagian dari rangkaian penguatan organisasi Aslinmas yang melibatkan sejumlah pemimpin daerah.
Andra Soni menegaskan bahwa penyelenggaraan Apel Akbar Satlinmas tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran dan kerja sama berbagai pihak.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar keberadaan Satlinmas dan organisasi terkait dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
"Saatnya kita bersama-sama dengan seluruh pihak berkolaborasi dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal," ujarnya.
Gubernur berharap penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, organisasi Satlinmas, dan berbagai pihak terkait dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat.
Pemprov Banten Dorong Penguatan Perlindungan Sosial dan Keamanan Desa
Pemerintah Provinsi Banten menempatkan pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan perlindungan terhadap petugas yang berperan menjaga ketenteraman masyarakat.
Melalui program tersebut, sekitar 185.000 petugas Satlinmas dan 16.000 pengurus Abpednas diharapkan memperoleh perlindungan sosial dalam menjalankan tugas masing-masing.
Rencana pemberian insentif kepada petugas Satlinmas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan dukungan terhadap keberadaan satuan perlindungan masyarakat di daerah.
Sementara itu, pengukuhan kepengurusan Aslinmas dan Abpednas periode 2026–2031 diarahkan untuk memperkuat koordinasi organisasi serta meningkatkan kerja sama dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan pemberian jaminan sosial, rencana insentif, dan penguatan kelembagaan, Pemprov Banten berharap peran Satlinmas dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat dapat semakin optimal, khususnya di tingkat desa.
- Penulis :
- Shila Glorya




