HOME  ⁄  Nasional

Menteri PPN Rachmat Pambudy Tegaskan SDGs Jadi Kunci Peningkatan Kualitas Kebijakan Pembangunan Pemerintah

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Menteri PPN Rachmat Pambudy Tegaskan SDGs Jadi Kunci Peningkatan Kualitas Kebijakan Pembangunan Pemerintah
Foto: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dalam agenda SDGs Annual Conference (SAC) 2026 | Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Pencapaian SDGs di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu 18/11/2026 (sumber: ANTARA/Muhammad Baqir Idrus Alatas)

Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi pendekatan penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat dalam agenda SDGs Annual Conference (SAC) 2026 bertema Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Pencapaian SDGs yang diselenggarakan di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rachmat menjelaskan bahwa penerapan SDGs tidak sekadar menambah indikator maupun kegiatan pembangunan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“SDGs membantu pemerintah meningkatkan kualitas, meningkatkan pengambilan keputusan bukanlah sekadar menambah daftar indikator dan kegiatan,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur berdasarkan dampak yang dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan manfaat dari berbagai program pemerintah.

Program MBG dan B50 Jadi Contoh Penerapan SDGs dalam Pembangunan

Rachmat mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang menunjukkan keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan anak-anak dan pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi makanan yang disalurkan, tetapi juga harus mempertimbangkan ketepatan distribusi kepada penerima manfaat.

Pemenuhan kebutuhan gizi anak melalui program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain MBG, Rachmat menyoroti program B50 atau kebijakan mandatori penggunaan bahan bakar biodiesel sebagai contoh keputusan pemerintah di sektor energi yang memiliki dampak terhadap berbagai bidang pembangunan.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan energi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target campuran bahan bakar, tetapi juga harus memperhatikan keterhubungannya dengan sektor ekonomi, pangan, dan lingkungan.

Program B50 dinilai menunjukkan bahwa keputusan pemerintah dalam sektor energi dapat memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk terhadap upaya perlindungan lingkungan.

Menurut Rachmat, keberhasilan transisi energi harus dilihat dari kemampuan pemerintah membangun sistem energi yang terintegrasi dengan ekosistem ekonomi, pangan, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip SDGs yang menempatkan keterhubungan antarsektor sebagai bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pengelolaan Sampah dan Sekolah Rakyat Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Rachmat juga menyoroti program Waste to Energy sebagai contoh kebijakan pemerintah yang menghubungkan perbaikan kualitas perkotaan dengan perlindungan lingkungan.

Menurutnya, pengelolaan sampah menjadi energi harus disertai upaya pencegahan, pengurangan, dan pemilahan sampah agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara menyeluruh.

Pengelolaan sampah tersebut perlu dimulai dari tingkat rumah tangga sebagai bagian dari upaya membangun sistem lingkungan perkotaan yang lebih baik.

Selain kebijakan lingkungan, Rachmat menekankan pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai bentuk penerapan prinsip pembangunan yang memastikan tidak ada kelompok masyarakat tertinggal.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun hambatan jarak menuju sekolah.

Rachmat menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan tidak cukup hanya diukur dari jumlah anak yang berhasil masuk sekolah, tetapi juga dari pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung proses pembelajaran.

“Oleh karena itu, akses pendidikan, gizi, kesehatan, keselamatan, kualitas pembelajaran harus selalu berdampingan dalam menuju kehidupan yang lebih baik," katanya.

Ia menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat bertujuan membuka kesempatan belajar sekaligus memutus rantai keterbatasan dan kemiskinan yang dapat menghambat masa depan anak-anak.

Menurutnya, setiap anak harus memperoleh kesempatan mengakses pendidikan karena pendidikan merupakan investasi penting untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Rachmat Tekankan Kebijakan Pemerintah Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Rachmat menegaskan bahwa SDGs harus menjadi landasan berpikir dan bekerja bagi pemerintah dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program pembangunan.

“SDGs adalah cara berpikir, SDGs adalah cara bekerja, SDGs juga cara memastikan bahwa setiap langkah membawa dampak yang nyata dan keberhasilan harus dinilai dari manfaat serta tujuannya, terutama tujuan penerima manfaatnya," katanya.

Ia menyampaikan bahwa empat program pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis, B50, Waste to Energy, dan Sekolah Rakyat, menunjukkan pentingnya keterhubungan antarsektor dalam menentukan kualitas kebijakan pembangunan.

Menurutnya, kebijakan yang berkualitas tidak cukup hanya didasarkan pada niat baik pemerintah, tetapi juga harus mempertimbangkan hubungan antara berbagai persoalan pembangunan.

Pemerintah perlu memahami keterkaitan tersebut agar setiap keputusan dapat memberikan manfaat optimal tanpa mengabaikan dampaknya terhadap sektor lain.

Selain itu, kemampuan mengidentifikasi dan mengelola risiko menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai tujuan.

Rachmat menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah harus dinilai dari manfaat nyata yang diterima masyarakat, bukan semata-mata dari jumlah kegiatan maupun pencapaian indikator administratif.

Ia juga mengingatkan bahwa manfaat pembangunan harus menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan secara menyeluruh.

Melalui pendekatan SDGs, pemerintah diharapkan mampu memperkuat keterpaduan kebijakan pembangunan sekaligus memastikan setiap program memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026