HOME  ⁄  Nasional

Kemensetneg Sterilisasi Lingkar Inti Presiden Prabowo Usai Muncul Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Kemensetneg Sterilisasi Lingkar Inti Presiden Prabowo Usai Muncul Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Foto: Tangkapan layar - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 18/11/2026 (sumber: YouTube/TVR Parlemen)

Pantau - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan langkah sterilisasi dan pemeriksaan terhadap orang-orang di lingkar inti Presiden Prabowo Subianto terus berjalan menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tersangka berinisial LSP.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, mengatakan pemeriksaan terhadap personel yang bekerja di lingkungan Istana Kepresidenan merupakan prosedur rutin untuk menjaga keamanan Kepala Negara.

"Kalau itu sudah otomatis kita berjalan," kata Juri Ardiantoro seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan Juri menanggapi permintaan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, agar Kemensetneg melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan terdekat Presiden yang diduga memiliki keterkaitan dengan LSP.

Sugiat secara khusus meminta pemerintah menelusuri personel di lingkar inti Presiden Prabowo yang sebelumnya pernah mendapatkan rekomendasi dari LSP sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan.

Kemensetneg Pastikan Pemeriksaan Personel Istana Sudah Berjalan

Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang bekerja di lingkungan Istana Kepresidenan bukan merupakan kebijakan baru, melainkan prosedur pengawasan yang selama ini telah dilaksanakan.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut mencakup seluruh personel yang bertugas di lingkungan Istana, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga profesional.

"Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional," ujar Juri Ardiantoro.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keamanan lingkungan kerja Presiden sekaligus menjaga agar seluruh personel yang memiliki akses ke Istana telah melalui pemeriksaan yang diperlukan.

Juri menegaskan bahwa mekanisme pemeriksaan terhadap pegawai dan tenaga profesional di lingkungan Kepresidenan telah berjalan sebagai bagian dari pengawasan internal.

DPR Minta Lingkar Inti Prabowo Disterilkan dari Potensi Penyusupan

Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso menekankan pentingnya penguatan pemeriksaan keamanan terhadap orang-orang yang berada di sekitar Presiden Prabowo Subianto.

Sugiat meminta Kemensetneg menelusuri personel yang pernah direkomendasikan oleh LSP, termasuk mereka yang bertugas di lingkungan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) maupun internal Kementerian Sekretariat Negara.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menutup kemungkinan adanya pihak yang berpotensi mengganggu keamanan Presiden atau melakukan tindakan yang merugikan jalannya pemerintahan.

"Kalau ada kemarin personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Kapolri zaman LSP, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri," ujar Sugiat Santoso.

Sugiat menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan keamanan Kepala Negara dan kerahasiaan penyelenggaraan pemerintahan.

Ia meminta Kemensetneg memastikan sistem pemeriksaan dan pengawasan personel di lingkungan Presiden dilaksanakan secara ketat untuk mencegah potensi penyusupan.

Meski demikian, dugaan keterlibatan personel tertentu dalam tindakan penyusupan maupun gangguan keamanan tersebut belum dipastikan dalam keterangan yang disampaikan.

DPR Usulkan Penelusuran Kebijakan Pemerintah Terkait Kasus Penyadapan

Selain meminta pemeriksaan terhadap personel di lingkar inti Presiden, Sugiat Santoso juga mengusulkan agar Kemensetneg menelusuri sejumlah kebijakan pemerintah yang berpotensi memiliki keterkaitan dengan tersangka kasus penyadapan ilegal.

Menurut Sugiat, penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada keputusan pemerintah yang dipengaruhi oleh tindakan sabotase atau penyusupan secara tersembunyi.

Ia mengkhawatirkan kemungkinan adanya kebijakan yang sengaja diarahkan untuk memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu yang diduga memiliki hubungan dengan LSP.

"Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan disisir kembali. Apakah ada yang telah terkena sabotase, penyusupan secara halus, sehingga menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya LSP supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya," kata Sugiat Santoso.

Sugiat menilai pemeriksaan terhadap kebijakan pemerintah perlu menjadi perhatian karena potensi gangguan keamanan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik Presiden, tetapi juga dapat menyangkut proses pengambilan keputusan.

Namun, dugaan adanya sabotase atau penyusupan dalam kebijakan pemerintahan tersebut masih berupa kekhawatiran yang disampaikan Sugiat dan belum terbukti berdasarkan informasi yang tersedia.

Pemerintah Perkuat Pengawasan Keamanan Lingkungan Presiden

Menanggapi perhatian DPR terhadap keamanan lingkungan Presiden, Juri Ardiantoro kembali memastikan bahwa pemeriksaan terhadap personel Istana telah menjadi bagian dari prosedur pengawasan yang berjalan.

Pemeriksaan tersebut berlaku bagi seluruh pihak yang bekerja di lingkungan Kepresidenan tanpa membedakan status sebagai pegawai pemerintah maupun tenaga profesional.

Sementara itu, permintaan Komisi XIII DPR RI mencakup penguatan pemeriksaan personel, pencegahan potensi penyusupan, serta usulan evaluasi kebijakan yang dikhawatirkan memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal.

Melalui langkah sterilisasi dan pengawasan tersebut, Kemensetneg berupaya menjaga keamanan lingkungan Presiden Prabowo Subianto sekaligus mencegah potensi gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026