HOME  ⁄  Nasional

Bupati Kupang Diduga Terlibat Kasus Kekerasan Seksual, Menteri HAM Desak Polisi Bergerak Cepat dan Utamakan Korban

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Bupati Kupang Diduga Terlibat Kasus Kekerasan Seksual, Menteri HAM Desak Polisi Bergerak Cepat dan Utamakan Korban
Foto: Menteri HAM Natalius Pigai memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan dengan Forum Perempuan Diaspora NTT, dan Anggota Komisi XIII DPR RI membahas kasus kekerasan seksual melibatkan Bupati Kupang bertempat di Kantor KemenHAM, Jakarta, Rabu 18/11/2026 (sumber: ANTARA/Laily Rahmawaty)

Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mempercepat penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang menyeret Bupati Kupang berinisial YL dengan mengutamakan perlindungan korban dan memastikan proses hukum berjalan secara profesional, objektif, serta imparsial.

Penegasan tersebut disampaikan Pigai dalam konferensi pers setelah menerima perwakilan Forum Perempuan Diaspora NTT dan Komisi XIII DPR RI di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Pigai menekankan bahwa penanganan dugaan kekerasan seksual harus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang diukur berdasarkan perspektif korban, bukan semata-mata pandangan masyarakat, terduga pelaku, ataupun aparat penegak hukum.

"Dalam hal ini harus memberikan kepastian keadilan. Keadilan itu harus diukur oleh mereka yang menjadi korban. Korban merasa adil atau tidak, dan penyataan adil itu menurut versi perspektif korban, bukan umum, bukan pelaku, atau bukan penegak hukum," tegas Pigai.

Menurutnya, pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi bagian penting dalam memastikan keselamatan, pemenuhan hak, serta kebutuhan perempuan yang diduga mengalami kekerasan seksual.

Pigai juga menyampaikan keprihatinannya terhadap laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah tersebut, terlebih karena korban merupakan perempuan muda.

Menteri HAM Ungkap Dugaan Korban Lebih dari Satu Orang

Setelah menerima laporan dari Forum Perempuan Diaspora NTT, Pigai mengungkapkan bahwa perkara tersebut diduga melibatkan Bupati Kupang dengan korban seorang perempuan muda.

Pigai juga menyampaikan adanya kemungkinan korban berjumlah lebih dari satu orang, meskipun informasi tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Menanggapi laporan itu, Pigai telah memerintahkan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Hak Perempuan (Ditjen PDK) beserta seluruh jajaran terkait untuk mengambil langkah sesuai kewenangan dalam memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Selain itu, Kantor Wilayah HAM NTT turut diinstruksikan untuk terlibat dalam pemantauan serta langkah-langkah penanganan perkara, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak korban.

Kementerian HAM juga berencana menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT untuk mendorong penanganan kasus secara komprehensif, menyeluruh, imparsial, dan objektif.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta keselamatan pihak yang diduga menjadi korban.

Pigai Desak Polda NTT Bergerak Cepat dan Profesional

Pigai meminta Polda NTT segera mengambil langkah penanganan yang tepat mengingat perkara tersebut berkaitan dengan persoalan serius mengenai keselamatan perempuan.

Menurutnya, profesionalisme aparat penegak hukum tidak cukup hanya ditunjukkan melalui tindakan administratif atau sekadar menindaklanjuti laporan masyarakat.

Pigai menilai ketepatan tindakan dan kecepatan penanganan menjadi ukuran penting agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa proses hukum benar-benar berjalan.

"Profesional, objektif, dan imparsial itu tidak hanya dilihat apakah Anda menindaklanjuti kasus tersebut, tapi ketepatan dan kecepatan bekerja untuk masyarakat merasa ada proses hukum yang sedang berlangsung di dalam institusi aparat penegak hukum," ujar Pigai.

Ia menekankan bahwa aparat kepolisian harus menjalankan proses penanganan secara objektif tanpa mengabaikan hak korban maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Pertemuan di Kementerian HAM tersebut turut dihadiri Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga dari daerah pemilihan NTT II, Ketua Forum Perempuan Diaspora NTT Sere Aba, serta Direktur Advokasi PADMA Indonesia Greg Retas Daeng.

Korban Sudah Jalani Visum, Terlapor Dijadwalkan Diperiksa 21 November

Direktur Advokasi PADMA Indonesia Greg Retas Daeng mengungkapkan bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada 13 November 2026 dan dilaporkan korban kepada kepolisian pada 18 November 2026.

Menurut Greg, hingga tanggal pelaporan tersebut, penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan dan belum meningkat ke tahap penyidikan.

Korban diketahui telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan menjalani proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).

Selain memberikan keterangan, korban juga telah menjalani pemeriksaan visum sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti dalam penanganan laporan dugaan kekerasan seksual.

Namun, Greg menyebut pihak terlapor yang diduga terlibat dalam perkara tersebut belum dimintai keterangan oleh penyelidik hingga 18 November 2026.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, pemeriksaan terhadap terlapor baru dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.

"Kami sampaikan kasus ini belum sampai ke ranah penyidikan, masih penyelidikan. Uniknya kejadian sejak tanggal 13 November. Hari ini tanggal 18 November, terlapor belum diperiksa, dan menurut informasi baru akan diperiksa tanggal 21 November 2026," ungkap Greg.

Hingga informasi tersebut disampaikan, kepolisian juga belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka dalam perkara dugaan kekerasan seksual tersebut.

Rieke Diah Pitaloka Tegaskan Polisi Tak Perlu Izin Mendagri untuk Periksa Bupati

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka turut menyoroti penanganan kasus tersebut, terutama terkait rencana pemeriksaan terhadap terlapor yang merupakan seorang kepala daerah.

Rieke menegaskan bahwa status terlapor sebagai Bupati Kupang tidak mengharuskan kepolisian menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan pemeriksaan.

Menurutnya, Mendagri telah menyampaikan secara terbuka pada 16 November 2026 bahwa aparat kepolisian dapat langsung melakukan pemeriksaan dalam perkara tersebut.

"Mendagri kemarin tanggal 16 November sudah menyatakan secara terbuka bahwa terkait persoalan termasuk masalah ini, sebetulnya kepolisian bisa langsung periksa," ujar Rieke.

Rieke juga mempertanyakan rencana pemeriksaan terlapor yang baru dijadwalkan pada 21 November 2026 karena menilai laporan dugaan kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses hukum berlangsung, termasuk terhadap pihak terlapor yang belum ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Rieke, penerapan asas praduga tak bersalah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mengesampingkan prioritas penanganan laporan dugaan kekerasan seksual.

Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menunggu suatu perkara menjadi viral atau memperoleh perhatian luas masyarakat sebelum mengambil tindakan yang diperlukan.

"Aparat harus berkomitmen bahwa kasus diusut tuntas," tegas Rieke.

Polda NTT Masih Selidiki Dugaan Kekerasan Seksual yang Menyeret Bupati Kupang

Sebelumnya, Polda NTT telah menyatakan sedang menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang berinisial YL.

Laporan tersebut disampaikan oleh seorang perempuan berusia 21 tahun yang mengaku menjadi korban dalam dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut.

Hingga Rabu, 18 November 2026, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sehingga dugaan keterlibatan Bupati Kupang belum dapat dinyatakan terbukti secara hukum.

Kepolisian juga belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pertemuan di Kementerian HAM.

Penanganan kasus ini menjadi perhatian Kementerian HAM, sejumlah anggota DPR RI, serta organisasi masyarakat sipil yang mendorong percepatan pemeriksaan dan perlindungan terhadap korban.

Kementerian HAM menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum agar proses penanganan berjalan secara menyeluruh, profesional, dan objektif.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap proses hukum dapat memberikan kepastian keadilan bagi korban sekaligus memastikan setiap pihak yang terlibat memperoleh perlakuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026