HOME  ⁄  Nasional

Lestari Moerdijat Tegaskan Perlindungan Warga dari DBD Amanat Konstitusi, Pemerintah Didorong Perkuat Pencegahan Menuju 2030

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Lestari Moerdijat Tegaskan Perlindungan Warga dari DBD Amanat Konstitusi, Pemerintah Didorong Perkuat Pencegahan Menuju 2030
Foto: (Sumber :Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan pengantar diskusi dalam Dialog Kebijakan: Dampak Perubahan Iklim Terhadap Beban Dengeu dan Strategi Pencegahan yang digelar MPR RI bersama Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengeu dan Forum Diskusi Denpasar 12 yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.)

Pantau - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dari ancaman demam berdarah dengue (DBD) merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi negara, terutama di tengah meningkatnya risiko penularan akibat perubahan iklim.

Lestari meminta pemerintah memperkuat strategi pencegahan DBD melalui penyusunan peta risiko berbasis proyeksi iklim serta kerja sama lintas sektor untuk mendukung target Indonesia bebas DBD pada 2030.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk Dampak Perubahan Iklim Terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

"Aspek kesehatan dan perlindungan setiap warga negara dari ancaman kematian adalah mandat dari konstitusi, termasuk dampak dari merebaknya DBD di Tanah Air," kata Lestari dalam keterangan yang diterima Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, peningkatan kasus DBD dari tahun ke tahun menunjukkan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman kesehatan yang berkaitan dengan perubahan iklim.

MPR Dorong Peta Risiko DBD Berbasis Perubahan Iklim

Lestari menilai perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan pencegahan penyakit dengue.

Ia mendorong pemerintah mengembangkan peta risiko penularan DBD berdasarkan proyeksi iklim agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih terarah.

Penyusunan peta risiko tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan kasus.

Selain pemetaan, Lestari menekankan perlunya keterlibatan berbagai sektor dalam pengendalian penyakit yang ditularkan melalui nyamuk tersebut.

Upaya pencegahan yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat kesiapan Indonesia dalam mencapai target bebas DBD pada 2030.

Kemenkes Sebut Pencegahan DBD Butuh Keterlibatan Semua Pihak

Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono menegaskan bahwa pencegahan perkembangbiakan nyamuk harus menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, penyebaran nyamuk penular dengue dapat meningkatkan risiko infeksi hingga menyebabkan kematian.

"Indonesia merupakan negara dengan kasus kematian akibat DBD tertinggi di dunia. Butuh keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia bebas DBD di 2030," ujar Dante.

Ia menilai keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memperkuat langkah pencegahan.

Sementara itu, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Sumarjaya menyampaikan bahwa pengendalian DBD membutuhkan intervensi terpadu.

Intervensi tersebut mencakup faktor lingkungan, vektor atau organisme penular penyakit, serta manusia.

DPR Ungkap 161.752 Kasus DBD dan 673 Kematian Sepanjang 2025

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengungkapkan bahwa Indonesia mencatat 161.752 kasus DBD sepanjang 2025.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 673 orang dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit dengue.

Kasus DBD 2025

161.752

Kematian 2025

673

Beban ekonomi/tahun

Rp8,7 T

Data dan estimasi yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.

Nihayatul juga menyebut penyakit DBD menimbulkan beban ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp8,7 triliun setiap tahun.

Besarnya jumlah kasus, kematian, dan dampak ekonomi tersebut menjadi alasan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan.

Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah pengendalian DBD secara bersama-sama.

BMKG Ingatkan Perubahan Iklim Bisa Perluas Penyebaran Nyamuk Dengue

Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa kondisi iklim memengaruhi penyebaran DBD.

Menurutnya, perubahan iklim pada 2026 diperkirakan dapat memperluas wilayah penyebaran vektor dengue hingga ke daerah dataran tinggi.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena wilayah yang sebelumnya memiliki risiko lebih rendah dapat menghadapi perubahan potensi penularan.

BMKG mendukung langkah pencegahan melalui penyediaan informasi serta data iklim terkini.

Data tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dan sektor kesehatan mengantisipasi peningkatan risiko DBD.

Peneliti UGM Usulkan Sistem Peringatan Dini Dua Tingkat

Peneliti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Aditya Lia Romadona, mendorong pengembangan sistem peringatan dini DBD dua tingkat.

Sistem tersebut diusulkan melibatkan Kementerian Kesehatan dan BMKG untuk mengantisipasi potensi peningkatan kasus berdasarkan kondisi kesehatan dan iklim.

Aditya menjelaskan bahwa pola puncak kasus DBD tidak sama di setiap provinsi.

Secara umum, periode peningkatan kasus terjadi antara Oktober hingga April, meskipun waktunya dapat berbeda antardaerah.

Perbedaan pola tersebut menjadi alasan pentingnya pengembangan sistem peringatan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Peneliti Ingatkan DBD Bisa Menular Sepanjang Tahun

Peneliti Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) Indonesia, Iqbal Elyazar, mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap DBD hanya sebagai penyakit musiman.

Menurutnya, potensi penularan dengue dapat terjadi sepanjang tahun sehingga langkah pencegahan tidak boleh hanya dilakukan ketika kasus meningkat.

Iqbal menyampaikan bahwa penelitian pada 2018 memperkirakan terdapat 7,8 juta kasus infeksi dengue di Indonesia.

Ia menekankan pentingnya pemberantasan sarang nyamuk secara berkelanjutan, terutama dengan memutus siklus perkembangbiakan sejak fase jentik.

Pengendalian sejak tahap tersebut dinilai penting untuk mengurangi populasi nyamuk penular dengue.

Melalui penguatan pencegahan, pemanfaatan data iklim, dan keterlibatan masyarakat, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kesehatan warga sekaligus mendukung pencapaian target Indonesia bebas DBD pada 2030.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026