
Pantau - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ditunjuk sebagai lokasi proyek percontohan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui skema Government to Person (G2P), yang memungkinkan pemerintah mentransfer bantuan langsung ke rekening bank milik penerima.
Uji coba tahap awal melibatkan sekitar 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Glagah, Banyuwangi, untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako triwulan IV 2026.
Koordinator Harian Komite Percepatan Transformasi Digital pada Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Rahmat Danu Andika mengatakan mekanisme tersebut dirancang untuk menyederhanakan proses penyaluran bansos.
Melalui sistem ini, penerima bantuan dapat menggunakan rekening bank yang sudah dimiliki tanpa harus menunggu pembukaan rekening baru secara kolektif.
Penerima Bansos Cukup Daftarkan Satu Rekening Bank
Andika menjelaskan bahwa selama ini penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial maupun program pemerintah lainnya umumnya menggunakan mekanisme pembukaan rekening kolektif.
Dalam mekanisme tersebut, pemerintah terlebih dahulu membuatkan rekening bagi penerima sebelum bantuan dapat disalurkan.
"Selama ini penyaluran bansos dari Kemensos maupun program lainnya biasanya melalui mekanisme pembukaan rekening kolektif, yakni pemerintah terlebih dahulu membuatkan rekening untuk warga, kemudian diserahkan kepada penerima," kata Andika dalam keterangan di Banyuwangi, Kamis (19/11/2026).
Melalui skema G2P, KPM diberikan pilihan untuk mendaftarkan rekening bank yang telah mereka gunakan sebelumnya.
Nomor rekening tersebut kemudian dimasukkan ke dalam basis data Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai rekening tujuan penerimaan berbagai program bantuan pemerintah.
Dengan demikian, satu rekening yang telah terdaftar dapat digunakan untuk menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial.
Sebanyak 1.500 Keluarga di Kecamatan Glagah Ikuti Uji Coba
Andika menyampaikan bahwa uji coba tahap awal melibatkan sekitar 1.500 KPM yang berada di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.
Skema tersebut akan diterapkan untuk penyaluran bantuan PKH dan bantuan sembako periode triwulan IV 2026.
Menurutnya, penerapan G2P diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif yang selama ini dihadapi penerima bantuan.
Salah satu kendala yang ingin diatasi adalah lamanya waktu tunggu akibat proses pembukaan rekening baru.
"Skema ini diharapkan bisa mengatasi berbagai tantangan penyaluran bansos, mulai dari waktu tunggu yang lama hingga proses pembukaan rekening. Ini merupakan bagian dari tahapan akhir digitalisasi Perlinsos secara menyeluruh," kata Andika.
Ia menjelaskan bahwa uji coba tersebut menjadi bagian dari pengembangan sistem perlindungan sosial berbasis digital.
Pendaftaran Rekening Disertai Verifikasi Biometrik
Dalam pelaksanaan uji coba, warga penerima bantuan diundang untuk mendaftarkan rekening bank masing-masing.
Setelah pendaftaran, petugas melakukan pemeriksaan data dan verifikasi biometrik untuk memastikan kesesuaian identitas penerima.
Andika mengatakan pendaftaran rekening sebenarnya dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos.
Namun, pada tahap awal, pemerintah memusatkan pelayanan pendaftaran di kantor kelurahan.
"Pendaftaran sebenarnya juga bisa dilakukan secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos, namun untuk saat ini kami pusatkan di kelurahan karena banyak penerima bantuan yang merupakan warga lanjut usia," kata Andika.
Pemusatan layanan tersebut dilakukan untuk memudahkan pendampingan kepada penerima bantuan, khususnya kelompok lanjut usia yang membutuhkan bantuan dalam proses pendaftaran.
Pemerintah Siapkan Pilihan Bank Swasta dan Dompet Digital
Selain menggunakan rekening bank yang telah dimiliki penerima, pemerintah berencana memperluas pilihan rekening dalam skema G2P.
Andika menyebut pilihan tersebut nantinya dapat mencakup rekening bank swasta hingga dompet digital.
Pengembangan tersebut diharapkan memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat dalam menerima bantuan pemerintah.
Meski demikian, penggunaan bank swasta dan dompet digital masih menjadi bagian dari rencana pengembangan sistem ke depan.
Pada tahap uji coba saat ini, pemerintah berfokus pada pendaftaran rekening penerima serta pengujian mekanisme penyaluran bantuan.
Banyuwangi Jadi Percontohan Digitalisasi Bansos Sejak 2025
Andika menjelaskan bahwa Banyuwangi sebelumnya telah ditunjuk pemerintah pusat sebagai daerah percontohan nasional digitalisasi Perlinsos pada akhir 2025.
Program tersebut kini memasuki tahap pengujian mekanisme penyaluran bantuan secara langsung kepada penerima.
"Sekarang kami memasuki tahapan penyaluran bansos, uji coba mekanisme G2P ini dilakukan di Banyuwangi, tempat pertama kali program Perlinsos dimulai," ujarnya.
Menurutnya, penerapan skema G2P merupakan kelanjutan dari proses transformasi digital sistem perlindungan sosial yang telah berjalan sebelumnya.
Melalui uji coba tersebut, pemerintah akan menguji proses pendaftaran rekening, verifikasi penerima, serta penyaluran bantuan menggunakan rekening yang telah terdaftar.
Hasil pelaksanaan di Banyuwangi diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan mekanisme penyaluran bansos digital di wilayah lainnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan




