HOME  ⁄  Nasional

Baleg DPR Setujui RUU Perubahan Provinsi NTB dan NTT, Daerah Berpeluang Pungut Biaya Wisatawan Asing

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Baleg DPR Setujui RUU Perubahan Provinsi NTB dan NTT, Daerah Berpeluang Pungut Biaya Wisatawan Asing
Foto: (Sumber :Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi NTB dan NTT Sturman Panjaitan berfoto bersama Ketua dan Anggota Baleg usai menetapkan RUU tentang Provinsi NTB dan NTT jadi Usul Inisiatif Baleg DPR di Gedung DPR, Rabu (18/11/2026). Foto: Runi/jk.)

Pantau - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui dua rancangan undang-undang (RUU) perubahan tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai usul inisiatif Baleg untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kedua rancangan tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Persetujuan diberikan dalam rapat Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Perubahan kedua undang-undang tersebut diarahkan untuk memperkuat potensi pariwisata, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta membuka peluang pendanaan pembangunan melalui sejumlah instrumen baru.

Baleg DPR Sepakati Dua RUU Provinsi NTB dan NTT

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan memimpin proses pengambilan keputusan terhadap hasil penyusunan kedua rancangan undang-undang tersebut.

Dalam rapat, Bob meminta persetujuan anggota Baleg agar RUU perubahan tentang Provinsi NTB dan NTT dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

“Selanjutnya meminta persetujuan rapat apakah hasil penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" kata Bob Hasan.

Pertanyaan tersebut dijawab "Setuju," oleh anggota Baleg yang hadir dalam rapat.

Persetujuan itu menandai selesainya proses penyusunan kedua RUU di tingkat Baleg untuk kemudian diproses sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.

Panja Fokus Perkuat Pariwisata dan Pendapatan Daerah

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi NTB dan NTT Sturman Panjaitan menjelaskan bahwa kedua rancangan tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Keempat Tahun 2026.

Menurutnya, Panja telah melakukan pembahasan secara intensif dengan melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah.

Pembahasan dilakukan melalui rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, serta Gubernur NTB dan Gubernur NTT pada 16 November 2026.

Proses tersebut dilanjutkan dengan rapat Panja pada 17 November 2026 untuk merumuskan materi perubahan kedua undang-undang.

Sturman menyampaikan bahwa perubahan dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan masing-masing provinsi.

"Panja menyepakati bahwa rancangan undang-undang tentang Provinsi NTB dan rancangan undang-undang tentang Provinsi NTT dilakukan perubahan secara terbatas dengan semangat memperkuat potensi daerah, khususnya sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Sturman.

Penguatan sektor pariwisata menjadi salah satu perhatian utama karena dinilai dapat mendukung peningkatan penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

RUU Buka Peluang Pungutan bagi Wisatawan Asing

Salah satu materi perubahan yang disepakati Panja adalah penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam memperoleh sumber pendanaan pembangunan.

Melalui rancangan tersebut, pemerintah daerah NTB dan NTT direncanakan memperoleh kewenangan melakukan pungutan terhadap wisatawan asing.

Pungutan tersebut diarahkan untuk mendukung perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam di masing-masing wilayah.

Selain pungutan wisatawan asing, RUU juga memuat pengaturan mengenai penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan.

Pemerintah daerah juga dapat menerima bantuan dari pihak nonpemerintah, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta kontribusi sah lainnya.

Seluruh mekanisme pendanaan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karakteristik Wilayah dan Budaya Jadi Pertimbangan

Sturman menjelaskan bahwa perubahan kedua undang-undang juga mencakup penyesuaian karakteristik wilayah dan potensi sumber daya alam.

Karakteristik budaya masyarakat NTB dan NTT turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan materi regulasi.

Pengaturan tersebut dimaksudkan agar kebijakan pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi masing-masing provinsi.

Selain itu, instrumen pendanaan pembangunan dirancang untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan.

Melly Goeslaw Ingatkan Risiko Tumpang Tindih Kewenangan

Anggota Baleg DPR RI Melly Goeslaw menilai penguatan fiskal daerah harus tetap mempertimbangkan karakteristik dan budaya masyarakat setempat.

Menurutnya, pengaturan sumber pendanaan perlu disusun secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan kewenangan dalam pelaksanaannya.

“RUU tersebut merupakan upaya untuk memperkuat fiskal daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya dari masing-masing wilayah. Materi pendanaan pembangunan perlu dipertimbangkan secara cermat dan selaras sehingga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara masyarakat dan dunia usaha”, tambah Melly.

Ia menekankan pentingnya keselarasan pengaturan agar penguatan kapasitas fiskal daerah dapat berjalan tanpa menimbulkan beban atau konflik kewenangan.

Dengan persetujuan Baleg, kedua RUU perubahan tentang Provinsi NTB dan NTT akan diproses lebih lanjut melalui tahapan legislasi yang berlaku.

Ketentuan mengenai pungutan wisatawan asing, obligasi daerah, dan sumber pendanaan lainnya masih berupa usulan dalam rancangan undang-undang dan belum menjadi aturan baru yang berlaku.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026