HOME  ⁄  Nasional

DPR Desak Kemensetneg Perketat Keamanan Presiden Prabowo, Soroti Dugaan Penyadapan dan Risiko Kebocoran Informasi

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Desak Kemensetneg Perketat Keamanan Presiden Prabowo, Soroti Dugaan Penyadapan dan Risiko Kebocoran Informasi
Foto: (Sumber :Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto : Jaka/jk.)

Pantau - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperkuat pengamanan Presiden Prabowo Subianto, baik dari sisi keamanan fisik maupun perlindungan komunikasi dan informasi strategis, menyusul mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Permintaan tersebut disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Sugiat menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara harus mendapat perhatian serius karena berpotensi mengancam kerahasiaan informasi dan memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Ia meminta Kemensetneg memastikan sistem keamanan di lingkungan Istana Kepresidenan mampu mencegah penyusupan serta mendeteksi potensi penyadapan.

DPR Minta Dugaan Penyadapan Presiden Tidak Dianggap Remeh

Sugiat menegaskan bahwa keamanan Presiden merupakan persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan negara.

Menurutnya, dugaan penyadapan tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa, terutama apabila berpotensi berlangsung dalam waktu lama.

“Dua tahun pemerintahan ini kita tidak boleh anggap remeh persoalan penyadapan itu seorang Presiden bisa disadap. Saya ingin ke depan Kementerian Sekretariat Negara memastikan hal ini tidak boleh terulang lagi dengan segala cara,” tegas Sugiat.

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut meminta Kemensetneg meningkatkan pengawasan terhadap seluruh area dan fasilitas yang digunakan Presiden.

Ia menilai langkah pencegahan perlu dilakukan untuk mengurangi risiko kebocoran informasi yang berkaitan dengan kebijakan strategis pemerintah.

Meski demikian, dugaan penyadapan yang disorot Sugiat masih memerlukan pembuktian dan penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Pengamanan Istana Harus Didukung Teknologi Antipenyadapan

Sugiat menjelaskan bahwa perlindungan terhadap Presiden tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan fisik ruangan dan fasilitas Istana Kepresidenan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu memperkuat kemampuan teknologi untuk mendeteksi ancaman penyadapan, termasuk yang dilakukan dari jarak jauh.

Pengamanan tersebut dinilai penting untuk menjaga kerahasiaan komunikasi Presiden serta mencegah akses tidak sah terhadap informasi strategis negara.

“Kami mendukung Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan secara fisik Presiden, keamanan informasi Presiden itu terjaga dan betul-betul steril. Saya berharap dalam usulan-usulan program ke depan, hal ini menjadi prioritas. Kalau dalam kaitan anggaran, sekali lagi, Komisi XIII pasti mendukung,” ujarnya.

Sugiat menyatakan Komisi XIII DPR siap memberikan dukungan terhadap kebutuhan anggaran apabila Kemensetneg mengajukan program penguatan keamanan Presiden.

Ia berharap perlindungan fisik dan informasi kepala negara menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan program kementerian.

Sugiat Dorong Evaluasi Kebijakan Strategis Pemerintah

Selain penguatan keamanan, Sugiat meminta Kemensetneg mengevaluasi kebijakan strategis yang diterbitkan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan tidak terdapat pengaruh kepentingan tertentu yang masuk melalui dugaan kebocoran informasi.

Ia mengkhawatirkan informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat disalahgunakan untuk memengaruhi proses penyusunan kebijakan pemerintah.

Sugiat menyebut evaluasi dapat mencakup berbagai produk kebijakan, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, hingga keputusan menteri.

Langkah tersebut, menurutnya, diperlukan untuk menilai apakah terdapat kebijakan yang berpotensi dipengaruhi oleh pihak tertentu.

DPR Soroti Potensi Penyusupan Kepentingan Oligarki

Sugiat juga mengingatkan pemerintah agar mewaspadai kemungkinan masuknya kepentingan kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan negara.

Ia menilai kelompok oligarki memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mencari celah dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurutnya, seluruh kebijakan nasional harus tetap diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas sebagaimana semangat Pasal 33 UUD 1945.

“Karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden, kebijakan-kebijakan ini perlu disisir kembali. Apakah ada kebijakan yang telah terkena sabotase atau penyusupan secara halus sehingga menguntungkan kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran Sugiat mengenai potensi penyalahgunaan informasi, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi sabotase terhadap kebijakan pemerintah.

Komisi XIII DPR berharap Kemensetneg memperkuat langkah pencegahan, meningkatkan keamanan komunikasi Presiden, serta memastikan proses pengambilan kebijakan terlindungi dari pengaruh yang tidak semestinya.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026