HOME  ⁄  Nasional

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Atur Penyitaan Tanpa Putusan Pidana

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Atur Penyitaan Tanpa Putusan Pidana
Foto: (Sumber :Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto : Farhan/Andri.)

Pantau - Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI dan pemerintah menyatakan persetujuan setelah menyelesaikan pembahasan serta menyampaikan pendapat akhir masing-masing.

RUU tersebut memuat sejumlah ketentuan mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk prosedur perampasan tanpa putusan pidana dengan tetap melalui pemeriksaan pengadilan.

Seluruh Fraksi Setuju RUU Perampasan Aset Dilanjutkan

Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah setelah mendengarkan laporan Panitia Kerja (Panja) serta pandangan akhir fraksi.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco dalam rapat.

Seluruh peserta rapat menyatakan setuju agar rancangan undang-undang tersebut dibawa ke tahap pengambilan keputusan berikutnya.

Dalam pendapat akhir masing-masing, fraksi menekankan pentingnya pengawasan pengadilan dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Fraksi juga menyoroti perlunya badan pengelola dan badan pengawas aset agar pelaksanaan perampasan aset berlangsung secara akuntabel.

Panja DPR Rampungkan Pembahasan 397 DIM

Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman melaporkan bahwa pembahasan telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM dinyatakan tetap, 135 DIM bersifat redaksional, dan 40 DIM berkaitan dengan substansi.

Selain itu, terdapat 44 DIM yang dihapus serta 18 DIM substansi baru yang masuk dalam pembahasan.

Habiburokhman menjelaskan bahwa Panja juga menghimpun masukan dari masyarakat dan para ahli untuk memperkaya materi rancangan undang-undang.

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.

Menurutnya, proses tersebut dilakukan agar regulasi yang disusun dapat mendukung efektivitas penegakan hukum sekaligus menjamin prinsip keadilan.

RUU Atur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Salah satu materi utama RUU Perampasan Aset adalah pengaturan prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana.

Mekanisme tersebut mencakup tahapan penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, dan pengajuan permohonan ke pengadilan.

Proses selanjutnya meliputi pemeriksaan dalam sidang pengadilan, penerbitan putusan, serta pelaksanaan putusan pengadilan.

RUU juga mengatur pembagian kewenangan lembaga yang terlibat dalam setiap tahapan perampasan aset.

Pengaturan tersebut diarahkan untuk memastikan proses perampasan dilakukan berdasarkan prosedur hukum dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Penipuan Digital dan Investasi Bodong Masuk Cakupan

Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Rancangan undang-undang tersebut juga mengatur ruang lingkup tindak pidana lain beserta jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas.

Salah satu kategori yang menjadi perhatian adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Contoh yang disebut dalam pembahasan meliputi investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Selain itu, RUU menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya.

Ketentuan tersebut juga mencakup keberlakuan ancaman pidana mati apabila diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pihak Ketiga dan Korban Tindak Pidana Dilindungi

RUU Perampasan Aset turut memuat jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Perlindungan tersebut diberikan melalui pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang dalam proses hukum.

Pengaturan ini bertujuan mencegah pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana kehilangan hak atas aset secara tidak semestinya.

RUU juga menekankan optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana.

Selain dikembalikan kepada korban, aset yang berhasil dirampas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai ketentuan hukum.

Badan Pengelola dan Pengawas Aset Akan Diatur

Materi lainnya mencakup pengaturan tugas dan kewenangan badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset hasil perampasan.

Pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

RUU juga memuat ketentuan mengenai pengawasan oleh badan independen terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.

Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum maupun pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset.

Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi juga menjadi bagian dari pengaturan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Pemerintah Dukung RUU Perampasan Aset Disahkan

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyampaikan persetujuan untuk melanjutkan RUU Perampasan Aset ke Pembicaraan Tingkat II.

Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.

Menurut pemerintah, pengaturan tersebut diperlukan untuk menangani kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah persetujuan dicapai, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU.

Penandatanganan tersebut menandai selesainya Pembicaraan Tingkat I sebelum rancangan undang-undang dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

RUU Perampasan Aset selanjutnya menunggu pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna untuk menentukan persetujuan pengesahannya menjadi undang-undang.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026