
Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyatakan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) akan mengatur larangan penggunaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan pelayanan administrasi, disertai ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana transformasi pelayanan administrasi kependudukan menuju sistem digital yang terintegrasi antara instansi pemerintah dan swasta.
Khozin menjelaskan bahwa masyarakat nantinya tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP setiap kali mengurus layanan yang membutuhkan informasi kependudukan.
Pernyataan tersebut disampaikan legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melalui keterangan tertulis pada Rabu (18/11/2026).
“Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial,” ungkap Khozin.
Larangan Fotokopi KTP Masih dalam Pembahasan DPR
Khozin menjelaskan bahwa ketentuan larangan fotokopi KTP merupakan bagian dari RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Rancangan aturan tersebut saat ini masih dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI sehingga ketentuannya belum berlaku sebagai undang-undang.
Menurut Khozin, perubahan regulasi diperlukan untuk mengurangi beban administrasi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
Selama ini, masyarakat kerap diminta menyerahkan kembali dokumen kependudukan meskipun informasi tersebut sebenarnya telah tersimpan dalam sistem pemerintah.
Melalui revisi undang-undang, DPR mendorong perubahan pola pelayanan agar instansi dapat memanfaatkan data kependudukan yang sudah tersedia.
NIK Akan Menjadi Identitas Tunggal untuk Layanan Publik
Salah satu perubahan yang didorong dalam RUU Adminduk adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal untuk berbagai pelayanan publik.
Khozin mengatakan integrasi tersebut bertujuan menyederhanakan proses administrasi yang selama ini menggunakan beragam nomor identitas dan dokumen.
Menurutnya, sistem yang terhubung antarlembaga akan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk menyerahkan data yang sama secara berulang.
“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” tegas Khozin.
Dengan sistem tersebut, informasi kependudukan diharapkan dapat digunakan secara terintegrasi oleh instansi pemerintah maupun swasta sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Didorong Lebih Aktif Melayani Masyarakat
Khozin menyebut revisi UU Adminduk juga mengubah pendekatan pelayanan dari sistem pasif menjadi sistem aktif.
Dalam pendekatan pasif, pemerintah cenderung menunggu masyarakat melaporkan atau mengurus sendiri kebutuhan administrasi kependudukannya.
Sementara itu, pendekatan aktif menuntut pemerintah mengambil peran lebih besar dalam memastikan seluruh warga memperoleh hak administrasi kependudukan.
“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan,” kata Khozin.
Ia menilai perubahan tersebut penting agar pelayanan publik tidak terus membebani masyarakat dengan prosedur administratif yang sebenarnya dapat difasilitasi pemerintah.
“Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah,” jelasnya.
RUU Adminduk Atur Perlindungan Data dan Identitas Digital
Selain penyederhanaan pelayanan, Khozin menegaskan bahwa transformasi administrasi kependudukan harus disertai penguatan keamanan data masyarakat.
RUU Adminduk juga memuat pengaturan mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan mekanisme pengaduan masyarakat.
Ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar aturan juga menjadi bagian dari materi yang dibahas dalam rancangan undang-undang tersebut.
“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas,” sebut Khozin.
Menurutnya, pengembangan layanan digital harus memastikan informasi pribadi warga tetap terlindungi dari penyalahgunaan.
DPR Dorong Penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Khozin menjelaskan bahwa RUU Adminduk turut mengatur penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Sistem tersebut diarahkan menjadi sarana pengelolaan data kependudukan yang terpadu, akurat, dan mendukung kebutuhan pelayanan publik.
“RUU ini juga mengatur penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagai sistem pengelolaan informasi kependudukan yang terpadu, akurat, dan mendukung pelayanan publik,” papar Khozin.
Ia berharap pembaruan regulasi dapat menghasilkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih sederhana, mudah diakses, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.
“Dengan perubahan tersebut, administrasi kependudukan tidak semata-mata menjadi urusan pencatatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi warga untuk memperoleh berbagai layanan dan hak sebagai warga negara,” tutup Khozin.
- Penulis :
- Aditya Yohan




