
Pantau - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia harus tetap mandiri, independen, dan kuat agar mampu memperjuangkan kepentingan dunia usaha sekaligus memberikan kritik objektif terhadap kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Adisatrya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri bersama pakar dan akademisi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, independensi Kadin diperlukan agar organisasi tersebut dapat menjalankan perannya sebagai pengawal sektor riil dan mitra strategis pemerintah tanpa kehilangan kemampuan menyampaikan pandangan kritis.
“Pada intinya kita menginginkan Kadin yang mandiri, yang independen dan juga yang kuat. Karena bagaimanapun juga untuk pengawal real sector ini begitu besar dan kompleks,” ujar Adisatrya.
DPR Minta Pemerintah Libatkan Kadin Sebelum Membuat Kebijakan
Adisatrya mengatakan pemerintah membutuhkan masukan yang sesuai dengan kondisi dunia usaha sebelum mengambil keputusan yang berdampak terhadap perekonomian.
Menurutnya, Kadin memiliki pemahaman langsung mengenai persoalan yang dihadapi pelaku usaha sehingga dapat memberikan pertimbangan terhadap rencana kebijakan pemerintah.
“Kadin sebagai pelaku usaha yang seharusnya juga lebih paham terkait kondisi di lapangan bisa memberikan banyak masukan kepada pemerintah. Jadi Kadin yang mandiri, yang kuat harusnya secara objektif bisa memberikan masukan, mengkritisi juga rencana kebijakan-kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan Kadin dalam proses penyusunan kebijakan ekonomi.
Adisatrya meminta pemerintah mengajak Kadin berdiskusi sebelum menerapkan kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap dunia usaha.
“Pemerintah juga sebelum mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dampaknya luas terhadap perekonomian dan dunia usaha juga seharusnya mengajak Kadin lebih dahulu untuk diskusi. Karena masukan-masukan Kadin ini sangat penting terkait dampak. Jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut malah mempersulit dunia usaha, khususnya implementasi di lapangan,” tegasnya.
Independensi Kadin Tidak Menghalangi Kerja Sama Pemerintah
Adisatrya menjelaskan bahwa kemandirian organisasi tidak berarti Kadin harus menghindari kerja sama dengan pemerintah.
Menurutnya, kolaborasi tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, terutama ketika pemerintah membutuhkan dukungan dunia usaha untuk menjalankan program strategis.
Ia mencontohkan keterlibatan Kadin dalam mendukung distribusi vaksin bagi pekerja industri selama pandemi Covid-19.
“Kalau soal kerja sama dengan pemerintah, apakah itu penugasan sifatnya, itu mungkin di saat-saat yang tentu diperlukan. Saya ingat seperti waktu Covid kemarin, pemerintah juga dalam mendistribusikan vaksin dan lain-lain, terutama industri yang padat karya, Kadin dilibatkan untuk vaksinasi,” ungkap Adisatrya.
Pengalaman tersebut menjadi contoh kerja sama pemerintah dan Kadin yang tetap dapat dilakukan tanpa menghilangkan kemandirian organisasi.
DPR Dukung Perluasan Keanggotaan Kadin untuk Perkuat UMKM
Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kadin, Adisatrya turut menyampaikan dukungan terhadap usulan perluasan keanggotaan organisasi.
Salah satu usulan yang dibahas adalah integrasi otomatis perusahaan yang telah terdaftar dalam sistem Administrasi Hukum Umum sebagai anggota Kadin.
Menurutnya, perluasan keanggotaan harus sejalan dengan penguatan peran Kadin dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami mendukung revisi ini salah satunya adalah memberikan peran yang lebih, keberpihakan Kadin harus lebih terhadap UMKM,” katanya.
Adisatrya menjelaskan bahwa kebutuhan pelaku usaha besar dan UMKM memiliki perbedaan yang perlu diperhatikan.
Pelaku usaha besar umumnya membutuhkan dukungan kebijakan yang mendukung kegiatan bisnis, sedangkan UMKM juga memerlukan pembinaan dan pendampingan untuk berkembang.
“Kalau UMKM untuk berkembang itu mungkin lebih di antara kebijakan, tapi justru lebih di antara pembinaan, pendampingan,” ujarnya.
Penambahan Anggota Harus Diikuti Pembenahan Internal
Adisatrya mengingatkan bahwa perluasan keanggotaan akan meningkatkan tanggung jawab Kadin dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha.
Semakin banyak anggota yang bergabung dan aktif menggunakan layanan organisasi, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas tata kelola Kadin.
Menurutnya, peningkatan jumlah anggota juga berpotensi memunculkan lebih banyak kritik terhadap kinerja internal organisasi.
“Jadi Kadin harus bisa merespons. Jadi akan muncul juga tanggung jawab dari Kadin ini. Saya kira Kadin harus siap dengan ekspektasi yang lebih tinggi. Terus juga tentu keanggotaan yang bertambah pasti kritikan terhadap internal Kadin juga akan lebih tinggi. Jadi pembenahan di internal Kadin sendiri juga harus secara paralel,” paparnya.
Ia menilai pembenahan tata kelola internal perlu berjalan bersamaan dengan upaya memperluas keterwakilan pelaku usaha dalam Kadin.
DPR Soroti Kewenangan Pemerintah dalam Pengesahan AD/ART Kadin
Adisatrya juga menyoroti ketentuan mengenai pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin oleh pemerintah.
Menurutnya, penggunaan istilah persetujuan perlu dikaji karena dapat membuka kemungkinan pemerintah menolak keputusan yang telah diambil secara internal oleh organisasi.
“Kalau kata disetujui, kan berarti juga bisa tidak disetujui. Jadi sifatnya mungkin kalau lebih administratif persetujuan apa disahkan oleh pemerintah mungkin kami setuju untuk menjaga independensi Kadin,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar kewenangan pemerintah dalam pengesahan AD/ART tidak sampai memengaruhi substansi keputusan organisasi.
Hal tersebut mencakup hasil pemilihan ketua umum maupun perubahan aturan internal yang telah diputuskan melalui mekanisme organisasi.
“Kalau sifatnya itu konstitutif, kan akhirnya bisa tidak setuju dengan ketua umum yang baru dipilih atau perubahan AD/ART, mereka bisa menahannya di situ pemerintah. Jadi ini kan juga yang harus kita perhatikan terkait independensi dari Kadin sendiri,” pungkas Adisatrya.
Dalam rapat tersebut, Adisatrya juga meminta pandangan pakar mengenai perlu tidaknya mekanisme konsultasi antara Kadin dan DPR diatur secara khusus dalam undang-undang.
Ia mempertanyakan apakah konsultasi tersebut perlu diformalkan atau cukup dilakukan melalui komunikasi dan pemanggilan sesuai kebutuhan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




