HOME  ⁄  Nasional

Adian Napitupulu Soroti Dana Penjual yang Ditahan TikTok Shop dan Tokopedia Selama Empat Tahun, DPR Siapkan Mediasi

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Adian Napitupulu Soroti Dana Penjual yang Ditahan TikTok Shop dan Tokopedia Selama Empat Tahun, DPR Siapkan Mediasi
Foto: (Sumber :Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu saat memimpin RDPU bersama manajemen PT Tokopedia (TikTok Shop) di Gedung DPR, Jakarta. Senin, (18/11/2026). Foto: Septamares/jk.)

Pantau - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti dugaan penahanan dana milik para penjual kembali (reseller) oleh platform TikTok Shop/Tokopedia yang disebut telah berlangsung selama empat tahun tanpa penyelesaian.

Adian meminta pemerintah mengambil langkah tegas melalui penguatan regulasi dan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan dana milik pelaku usaha.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah BAM DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama manajemen PT Tokopedia (TikTok Shop) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 18 November 2026.

Menurut Adian, penjelasan manajemen platform dalam rapat tersebut belum menjawab substansi pengaduan yang sebelumnya disampaikan para penjual kepada DPR.

Adian Pertanyakan Perbedaan Data Pengaduan Penjual

Adian mengaku menemukan perbedaan antara data yang disampaikan manajemen TikTok Shop/Tokopedia dan informasi pengaduan yang diterima BAM DPR RI.

Ia menyoroti angka 217 yang disebut dalam rapat karena dinilai tidak sesuai dengan jumlah pengadu yang memberikan kuasa melalui Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

“Pandangan saya, mereka memanipulasi. Ada pengaduan dari PERADI dengan yang memberikan kuasa kepada mereka, jumlahnya berbeda dengan angka yang tadi disampaikan, yaitu 217. Jadi yang mereka sampaikan tadi di luar dari PERADI,” ujar Adian.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Adian terhadap data yang dipaparkan dalam rapat dan belum menjadi kesimpulan resmi mengenai adanya manipulasi.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menilai perbedaan data perlu diperjelas agar penyelesaian pengaduan dapat dilakukan secara menyeluruh.

DPR Soroti Dana Penjual yang Disebut Ditahan Empat Tahun

Adian menyatakan masih terdapat dana milik penjual yang belum dikembalikan meskipun persoalan tersebut disebut telah berlangsung selama empat tahun.

Menurutnya, penahanan dana dalam jangka waktu panjang tidak dapat dibenarkan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Sampai hari ini ternyata belum ada yang selesai. Setelah empat tahun, uang para reseller ini masih ditahan oleh platform. Bagi saya itu tidak benar. Negara harus bertindak, membuat regulasi yang tegas dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kesewenang-wenangan platform. Masa empat tahun uang orang ditahan? Mereka bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa,” tegasnya.

Ia meminta negara memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut karena berkaitan dengan hak ekonomi para pelaku usaha yang menggunakan layanan perdagangan elektronik.

Adian juga menilai pemerintah perlu memastikan perusahaan penyedia platform tidak bertindak melampaui kewenangan yang diatur dalam hukum.

Adian Tegaskan Perusahaan Tidak Bisa Menggantikan Kewenangan Negara

Adian mempertanyakan dasar kewenangan platform dalam menahan dana milik penjual ketika terjadi dugaan pelanggaran atau sengketa.

Menurutnya, apabila penahanan dana dimaksudkan sebagai bentuk sanksi, tindakan tersebut harus memiliki dasar dan mekanisme hukum yang sah.

“Kalau penahanan uang itu bagian dari mekanisme sanksi, maka yang bisa memberikan sanksi terhadap sebuah pelanggaran bukan platform, tetapi negara. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan memiliki kewenangan lebih besar daripada negara. Menahan uang orang bertahun-tahun itu adalah sanksi, dan menurut saya itu tidak bisa dilakukan begitu saja,” katanya.

Ia menegaskan bahwa penentuan kesalahan seseorang atau suatu pihak merupakan kewenangan pengadilan.

Adian menilai mekanisme internal perusahaan tidak boleh menggantikan proses hukum dalam penyelesaian sengketa.

“Semua orang bisa menuduh siapa pun melakukan apa pun. Tetapi yang memiliki kewenangan membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah hanyalah pengadilan. Tidak ada mekanisme lain yang lebih tinggi dari itu. Kalau platform menahan uang reseller, mekanisme apa yang dipakai? Mekanisme pengadilan atau mekanisme internal perusahaan? Itu tidak bisa. Kalau memang ada sengketa, bawa ke pengadilan. Jangan menahan uang orang seenaknya,” pungkasnya.

BAM DPR Jadwalkan Mediasi Pekan Depan

BAM DPR RI berencana mempertemukan pihak pengadu dan manajemen TikTok Shop/Tokopedia dalam agenda mediasi pada pekan berikutnya.

Langkah tersebut disiapkan setelah DPR memperoleh keterangan bahwa persoalan yang disampaikan para penjual ternyata belum terselesaikan.

“Kita akan coba mediasi. Saya berpikir tadi dari penjelasan mereka persoalan itu sudah selesai, ternyata belum. Ketika kami konfirmasi kepada pihak pengadu, mereka menyatakan belum selesai,” ungkap Adian.

Mediasi tersebut diharapkan menjadi forum untuk memperjelas perbedaan keterangan dan membahas penyelesaian sengketa dana para penjual.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum terdapat hasil mediasi maupun keputusan hukum yang menetapkan adanya pelanggaran oleh pihak platform.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026