HOME  ⁄  Nasional

DPR Berhasil Mediasi 64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi yang Terkena PHK, Kini Kembali Bekerja dengan Gaji UMR dan BPJS

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Berhasil Mediasi 64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi yang Terkena PHK, Kini Kembali Bekerja dengan Gaji UMR dan BPJS
Foto: (Sumber :Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat ditemui awak media usai audiensi bersama pimpinan DPR dan perwakilan Konfederasi KASBI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: Yoga/Karisma.)

Pantau - Sebanyak 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi yang sebelumnya menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) kini kembali bekerja setelah pimpinan DPR RI dan Komisi VI DPR memfasilitasi mediasi dengan manajemen perusahaan.

Para pekerja tersebut memperoleh status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR), serta kepesertaan BPJS berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada 13 November 2026.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan penyelesaian tersebut merupakan hasil komunikasi antara perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan yang berlangsung sekitar satu bulan.

Anggia menyampaikan perkembangan itu seusai audiensi bersama pimpinan DPR dan perwakilan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pekerja Mengaku Delapan Tahun Tanpa Kejelasan Status

Anggia menjelaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan tersebut bermula dari ketidakjelasan hubungan kerja yang dialami sejumlah pekerja selama bertahun-tahun.

Sebagian besar pekerja disebut telah bekerja sekitar delapan tahun tanpa memperoleh kepastian status kepegawaian.

Selain persoalan kontrak kerja, para pekerja juga menghadapi masalah upah yang berada di bawah UMR, tidak adanya kepesertaan BPJS, serta pembayaran lembur yang dinilai tidak sesuai.

“Sebagian besar mereka sudah bekerja delapan tahun, tetapi tidak punya kontrak yang jelas. Hubungan kerjanya tanpa status, tidak jelas statusnya sebagai apa. Upahnya juga di bawah UMR, kemudian tidak ada BPJS. Banyak yang lembur dengan pembayaran yang tidak sesuai,” ujar Anggia.

Persoalan tersebut dialami pekerja dalam lingkungan usaha PT Krakatau Baja Konstruksi, yang merupakan entitas penerima penggabungan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (KPdP) di grup PT Krakatau Steel (Persero).

Menurut Anggia, kondisi hubungan kerja tersebut menjadi perhatian DPR karena menyangkut pemenuhan hak normatif pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mediasi DPR Hasilkan Kesepakatan pada 13 November

Anggia mengatakan DPR kemudian mempertemukan perwakilan pekerja dengan manajemen perusahaan untuk mencari penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tersebut.

Proses komunikasi dan pembahasan berlangsung sekitar satu bulan sebelum para pihak mencapai kesepakatan pada 13 November 2026.

Melalui kesepakatan tersebut, sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya terancam kehilangan pekerjaan memperoleh kepastian untuk kembali bekerja.

Perusahaan juga menyepakati pemberian status PKWT, pembayaran upah sesuai UMR, serta kepesertaan BPJS bagi para pekerja.

“Alhamdulillah, per tanggal 13 kemarin, 64 pekerja yang semestinya diberhentikan itu menjadi PKWT. Dengan gaji UMR, kemudian BPJS juga sudah ada, dengan status yang jelas. Alhamdulillah sudah ditemukan jalan untuk kesejahteraan para pekerja,” jelasnya.

Anggia menegaskan bahwa penyelesaian tersebut merupakan bagian dari upaya DPR memastikan hak-hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan hukum.

DPR Akan Kawal Peluang Pekerja Menjadi Karyawan Tetap

Meski telah tercapai kesepakatan, Anggia menyatakan DPR belum menghentikan pengawasan terhadap perkembangan hubungan kerja para pekerja.

Menurutnya, pemberian status PKWT merupakan solusi sementara di tengah proses pembenahan internal perusahaan.

Komisi VI DPR akan terus mengawal agar para pekerja memperoleh kepastian hubungan kerja yang lebih baik pada masa mendatang.

Salah satu target yang diharapkan adalah perubahan status dari PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.

“Sementara ini kita PKWT dulu, nanti harapannya dan kita terus kawal, saya juga sudah ngomong dan Pak Dasco minta juga untuk kita kawal, nanti kita akan jadikan PKWTT. Pekerjaan tetap, karyawan tetap,” ungkapnya.

Anggia menambahkan bahwa pengawalan tersebut juga menjadi perhatian pimpinan DPR RI agar penyelesaian persoalan pekerja tidak berhenti pada kesepakatan awal.

KASBI Sebut 64 Pekerja Sebelumnya Diberhentikan Sepihak

Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno membenarkan bahwa sebagian besar pekerja telah bekerja sekitar delapan tahun tanpa kejelasan status hubungan kerja.

Menurutnya, para pekerja juga belum memperoleh sejumlah hak normatif sebagaimana diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.

Sunarno menyebut terdapat 64 pekerja yang sebelumnya mengalami pemberhentian secara sepihak.

Ia juga mengungkapkan bahwa serikat pekerja sempat menghadapi persoalan sebelum akhirnya kembali diperbolehkan menjalankan aktivitasnya.

“Ada 64 orang yang diberhentikan secara sepihak, dan serikat buruhnya juga diberangus. Namun, sekarang sudah dipekerjakan kembali dan serikat pekerjanya diperbolehkan,” kata Sunarno.

Pernyataan tersebut disampaikan Sunarno sebagai keterangan pihak serikat pekerja mengenai kondisi yang mereka alami sebelum mediasi.

Serikat Buruh Harap BUMN Penuhi Hak Pekerja

Sunarno menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR dan Komisi VI yang telah memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan manajemen Krakatau Steel.

Menurutnya, pertemuan dan musyawarah tersebut membuka jalan bagi penyelesaian persoalan yang sebelumnya dihadapi para pekerja.

Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan pemenuhan hak normatif buruh di lingkungan perusahaan milik negara.

KASBI juga mengharapkan perusahaan BUMN beserta grup usahanya menjalankan hubungan industrial sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Komisi VI DPR menyatakan akan terus mengawal perkembangan penyelesaian persoalan tersebut, termasuk upaya memberikan kepastian status kerja dan perlindungan bagi para pekerja.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026