HOME  ⁄  Nasional

Baleg DPR Susun Prolegnas 2027, Bob Hasan Minta RUU Prioritas Berikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Baleg DPR Susun Prolegnas 2027, Bob Hasan Minta RUU Prioritas Berikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Foto: (Sumber :Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).Foto: Mares/jk.)

Pantau - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027 harus mengutamakan regulasi yang memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bob Hasan seusai Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, penentuan rancangan undang-undang yang masuk daftar prioritas harus mempertimbangkan dampak aturan terhadap kehidupan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif.

Bob Hasan menilai pembentukan undang-undang perlu diarahkan untuk menghadirkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

“Pada intinya setiap undang-undang itu harus berdampak pada masyarakat,” ujar Bob Hasan.

Baleg DPR Akan Evaluasi Undang-Undang yang Belum Berikan Keadilan

Bob Hasan menjelaskan bahwa penyusunan Prolegnas 2027 perlu diawali dengan evaluasi terhadap berbagai undang-undang yang telah berlaku.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah regulasi yang ada sudah mampu menjawab persoalan hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Apabila ditemukan aturan yang belum memberikan rasa keadilan, revisi undang-undang dapat menjadi langkah untuk memperbaiki ketentuan tersebut.

“Revisi itu adalah untuk bagaimana adanya sistem undang-undang tersebut, sahnya undang-undang tersebut, tetapi tidak ada pencapaian rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu berarti ada kekosongan hukum di situ,” jelas Bob Hasan.

Politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai keberadaan undang-undang secara formal belum cukup apabila penerapannya tidak menghasilkan manfaat yang diharapkan masyarakat.

Karena itu, pembaruan hukum perlu memperhatikan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan aturan di lapangan.

Prolegnas 2027 Juga Akan Memuat RUU Baru

Selain revisi terhadap undang-undang yang telah berlaku, Baleg DPR membuka ruang bagi pembentukan regulasi baru dalam Prolegnas Prioritas 2027.

Bob Hasan menjelaskan bahwa undang-undang baru diperlukan untuk mengatur persoalan yang belum memiliki landasan hukum memadai.

Menurutnya, kebutuhan tersebut harus dipertimbangkan bersama usulan revisi undang-undang agar agenda legislasi dapat menjawab perkembangan masyarakat.

“Selain itu pun juga ada undang-undang yang baru atau non-existing yang dimulai dari nol itu juga menjadi penting,” tutur legislator dari daerah pemilihan Lampung II tersebut.

Ia menegaskan bahwa penyusunan daftar prioritas harus mempertimbangkan kebutuhan pembaruan hukum secara menyeluruh.

DPR Siapkan Mekanisme Pembentukan UU Jalur Cepat

Dalam upaya mendukung agenda legislasi, Baleg DPR juga menyiapkan pembaruan tata cara pembentukan undang-undang.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang memuat mekanisme Fast Track Legislation atau pembentukan undang-undang melalui jalur cepat.

Mekanisme tersebut dirancang untuk memungkinkan percepatan proses legislasi dalam kondisi yang memerlukan penanganan lebih cepat.

Meski demikian, Bob Hasan menegaskan bahwa percepatan pembentukan undang-undang tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk berpartisipasi.

“Fast Track Legislation pada intinya tidak menghilangkan, mengenyampingkan tentang partisipasi publik atau partisipasi publik yang bermakna,” ungkapnya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat tetap harus dijamin meskipun proses penyusunan dan pembahasan regulasi dilakukan melalui mekanisme yang lebih cepat.

Bob Hasan Tegaskan Partisipasi Publik Harus Tetap Terbuka

Bob Hasan menyatakan bahwa keterbukaan menjadi prinsip penting dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang.

Masyarakat harus tetap memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan mengenai materi, pasal, dan norma yang akan diatur dalam rancangan undang-undang.

Ia menjelaskan bahwa penghimpunan pendapat publik bahkan dapat dilakukan sebelum proses pembentukan undang-undang dimulai.

“Yang terpenting adalah bahwa keterbukaan. Keterbukaan dalam konteks penyusunan, pembahasan sampai dengan penyelesaian undang-undang,” tegasnya.

Menurut Bob Hasan, keterlibatan masyarakat diperlukan agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab persoalan hukum dan kebutuhan publik.

Baleg bersama komisi dan fraksi di DPR diharapkan dapat menyusun daftar RUU Prioritas 2027 berdasarkan urgensi pembentukan aturan serta manfaat yang akan dirasakan masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, pembaruan hukum diharapkan tidak hanya menghasilkan regulasi baru, tetapi juga memperkuat perlindungan hak dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026