HOME  ⁄  Nasional

DPR Akan Panggil Kementerian Haji dan Umrah, Minta Penjelasan Wacana Petugas Haji Nonmuslim

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Akan Panggil Kementerian Haji dan Umrah, Minta Penjelasan Wacana Petugas Haji Nonmuslim
Foto: (Sumber :Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat. Foto : Mares/Andri.)

Pantau - Komisi VIII DPR RI berencana memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk meminta klarifikasi terkait wacana pelibatan petugas nonmuslim dalam penyelenggaraan ibadah haji yang disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan pemerintah perlu menjelaskan jenis pekerjaan, ruang lingkup tugas, dan lokasi penempatan petugas nonmuslim yang dimaksud.

Menurutnya, pelibatan tenaga profesional nonmuslim untuk pekerjaan administratif dan teknis di dalam negeri pada prinsipnya tidak menjadi persoalan.

Namun, ia meminta pemerintah mempertimbangkan secara cermat apabila wacana tersebut mencakup penugasan langsung di Tanah Suci, Arab Saudi.

DPR Pertanyakan Lokasi Penempatan Petugas Haji Nonmuslim

Syahrul menilai wacana pelibatan petugas haji nonmuslim perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara tenaga pendukung yang bekerja di Indonesia dan petugas yang diberangkatkan ke Arab Saudi untuk melayani jemaah haji.

Ia menyebut pekerjaan seperti pengurusan paspor dan pelayanan kesehatan di dalam negeri dapat melibatkan tenaga profesional tanpa membedakan agama.

"Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu," ujar Syahrul.

Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai penempatan petugas di Arab Saudi perlu memperhatikan karakteristik khusus penyelenggaraan ibadah haji.

Syahrul Sebut Tenaga Profesional Nonmuslim Bisa Dilibatkan

Syahrul menegaskan bahwa pandangannya tidak dimaksudkan untuk menolak seluruh keterlibatan tenaga kerja nonmuslim dalam pelayanan haji.

Ia menyatakan tenaga profesional nonmuslim tetap dapat berkontribusi dalam pekerjaan yang bersifat teknis dan administratif sesuai kebutuhan.

Bidang kesehatan dan keimigrasian menjadi contoh pekerjaan pendukung yang menurutnya dapat melibatkan tenaga profesional nonmuslim.

Namun, Syahrul berpandangan bahwa penugasan petugas nonmuslim untuk memberikan pelayanan langsung di Tanah Suci memerlukan pertimbangan berbeda.

"Kalau hal-hal yang sifatnya profesional, silakan saja dari nonmuslim. Misalnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau keimigrasian, itu boleh. Tetapi kalau petugas haji yang sekarang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat dan tidak elok karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam," tegasnya.

Menurut Syahrul, kebijakan penyelenggaraan haji perlu mempertimbangkan profesionalitas pelayanan sekaligus ketentuan dan karakteristik ibadah yang dijalankan jemaah.

Komisi VIII Akan Minta Klarifikasi Kemenhaj

Syahrul menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR akan meminta penjelasan langsung dari Kementerian Haji dan Umrah dalam waktu dekat.

Pemanggilan tersebut bertujuan mengetahui secara pasti maksud wacana yang disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

DPR ingin memastikan apakah pelibatan petugas nonmuslim hanya mencakup pekerjaan pendukung di dalam negeri atau juga penugasan pelayanan haji di Arab Saudi.

"Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini," pungkas Syahrul.

Ia berharap klarifikasi pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai kriteria petugas, pembagian tugas, dan lokasi penempatan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

DPR Minta Kebijakan Haji Pertimbangkan Aspek Keagamaan

Syahrul menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji memiliki ketentuan dan karakteristik tersendiri yang perlu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.

Menurutnya, pertimbangan mengenai toleransi harus ditempatkan bersama kebutuhan pelayanan dan sensitivitas keagamaan masyarakat.

Ia menilai setiap keputusan mengenai penempatan petugas harus memperhatikan kebutuhan jemaah serta ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan ibadah haji.

Komisi VIII DPR berharap penjelasan Kementerian Haji dan Umrah dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus memperjelas arah kebijakan pemerintah.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, pelibatan petugas haji nonmuslim masih berupa wacana yang akan dimintakan klarifikasinya oleh DPR.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026