HOME  ⁄  Nasional

DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Badan Pengawas Independen Akan Dibentuk untuk Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Badan Pengawas Independen Akan Dibentuk untuk Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Foto: (Sumber :Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro (kiri) dan Mohammad Rano Alfath (kedua kiri) bersiap untuk memimpin rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz.)

Pantau - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengamanatkan pembentukan badan pengawas independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum maupun pihak yang memiliki kekuasaan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembentukan badan pengawas tersebut merupakan bagian dari penguatan mekanisme pengawasan dalam penerapan aturan perampasan aset.

Ketentuan itu disampaikan Habiburokhman dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

"Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR," kata Habiburokhman.

Menurut dia, pengawasan independen diperlukan untuk memastikan pelaksanaan perampasan aset tetap mengedepankan prinsip keadilan dan tidak digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

Badan Pengawas Independen Ditunjuk Presiden dengan Persetujuan DPR

Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset mengatur pembentukan pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan DPR RI.

Mekanisme tersebut dirancang sebagai salah satu instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan perampasan aset.

Menurut dia, keberadaan pengawas independen menjadi bagian penting dari upaya memperkuat perlindungan terhadap hak warga negara.

Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan proses perampasan aset tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum.

Habiburokhman menegaskan bahwa penyusunan RUU tersebut mengedepankan asas keadilan, pemulihan, dan komitmen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Ia menyebut penguatan protokol pengawasan dilakukan setelah DPR menerima berbagai masukan masyarakat selama pembahasan rancangan undang-undang.

DPR Terima Kekhawatiran RUU Dipakai untuk Menekan Lawan Politik

Habiburokhman mengungkapkan bahwa salah satu perhatian masyarakat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset adalah potensi penyalahgunaan aturan oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Kekhawatiran tersebut mencakup kemungkinan penggunaan kewenangan perampasan aset untuk menekan lawan politik maupun melakukan pemerasan terhadap masyarakat.

"Kami mendapat masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya atau digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara," katanya.

Menurut Habiburokhman, masukan tersebut menjadi perhatian Komisi III DPR dalam merumuskan mekanisme perlindungan dan pengawasan.

Pembentukan pengawas independen merupakan salah satu langkah yang dimasukkan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

DPR juga berupaya memastikan bahwa kewenangan perampasan aset tidak dapat dijalankan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.

RUU Atur Pembuktian Berimbang dan Transparan

Selain pembentukan badan pengawas independen, RUU Perampasan Aset juga memuat ketentuan mengenai kewajiban pembuktian yang berimbang dan transparan.

Habiburokhman menjelaskan bahwa mekanisme pembuktian tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan dalam proses perampasan aset.

Prinsip pembuktian berimbang dimaksudkan untuk memastikan proses hukum dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan bagi pihak yang terlibat.

Sementara itu, transparansi menjadi salah satu unsur yang ditekankan dalam pelaksanaan ketentuan perampasan aset.

Kedua mekanisme tersebut melengkapi pengawasan independen yang diamanatkan dalam rancangan undang-undang.

Habiburokhman menegaskan bahwa penguatan pengawasan dilakukan agar aturan perampasan aset dapat diterapkan sesuai tujuan pembentukannya.

RUU Perampasan Aset Disetujui Setelah 18 Tahun Bergulir

Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026).

Persetujuan tersebut menjadi perkembangan penting setelah rancangan regulasi itu bergulir selama 18 tahun di parlemen.

RUU tersebut mengatur perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Dalam pembahasannya, DPR menekankan perlunya keseimbangan antara upaya pemulihan aset dan perlindungan terhadap hak warga negara.

Habiburokhman menyatakan bahwa pengawasan independen serta pembuktian yang berimbang dan transparan menjadi bagian dari ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan aturan.

Dengan disetujuinya RUU tersebut dalam rapat paripurna, DPR menuntaskan pembahasan rancangan regulasi yang telah lama menjadi agenda legislasi nasional.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026