
Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat perlindungan pekerja sektor perikanan melalui penyelarasan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pengawasan bersama antarinstansi dan negara anggota ASEAN guna mencegah kecelakaan kerja dan meningkatkan standar ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker Ismail Pakaya mengatakan langkah tersebut bertujuan memastikan pekerja perikanan memperoleh perlindungan yang efektif.
Penguatan kerja sama itu dibahas dalam lokakarya bertajuk Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Ismail, pengawasan terpadu diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan penangkapan ikan komersial.
“Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja, sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan,” ujar Ismail dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Kemnaker Dorong Pengawasan Bersama di Sektor Perikanan
Kemnaker mendorong pelaksanaan pengawasan bersama atau joint inspection untuk memperkuat penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja di sektor perikanan.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas instansi serta kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN.
Ismail menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan ketentuan K3 diterapkan secara efektif di tempat kerja.
Penerapan aturan tersebut diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang berpotensi dialami pekerja perikanan.
Selain memperkuat pengawasan, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan lebih efektif.
Penyelarasan regulasi menjadi bagian dari upaya memperkuat standar perlindungan pekerja di kawasan Asia Tenggara.
ASEAN Perkuat Standar K3 Melalui Rencana Kerja 2022–2030
Ismail mengatakan negara-negara ASEAN telah menyusun sejumlah pedoman untuk meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Pedoman tersebut mencakup pekerja sektor informal serta pekerja yang menjalankan aktivitas di bidang perikanan.
Penguatan perlindungan dilakukan melalui Rencana Kerja ASEAN OSHNET periode 2022–2030.
“Komitmen regional ini diwujudkan melalui implementasi Rencana Kerja ASEAN OSHNET (2022-2030), pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga,” katanya pula.
Menurut Ismail, koordinasi antarlembaga diperlukan agar kebijakan perlindungan pekerja dapat diterapkan secara konsisten.
Kerja sama regional juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dan memperkuat pencegahan risiko di tempat kerja.
Keselamatan Kerja Menjadi Hak Dasar Pekerja
Ismail menjelaskan bahwa Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah menetapkan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai salah satu prinsip dan hak mendasar di tempat kerja pada 2022.
Ketetapan tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam memperkuat perlindungan seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor perikanan.
Menurut dia, pemenuhan hak atas keselamatan kerja merupakan bagian dari upaya mewujudkan pekerjaan yang layak.
Penguatan perlindungan pekerja perikanan juga sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang mengakui hak-hak pekerja sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan K3 tidak hanya tersedia dalam regulasi, tetapi juga dilaksanakan melalui pengawasan yang efektif.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya kondisi kerja yang lebih aman bagi pekerja sektor perikanan.
Kemnaker Apresiasi Dukungan ASEAN dan ILO
Kemnaker menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO atas dukungan dalam penguatan standar ketenagakerjaan di kawasan Asia Tenggara.
“Kemnaker turut memberikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO atas dukungan serta kolaborasi aktif dalam memajukan standar ketenagakerjaan dan K3 bagi pekerja sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya lagi.
Ismail menilai kerja sama tersebut penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan dan meningkatkan penerapan standar keselamatan kerja.
Pemerintah Indonesia berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan perlindungan pekerja perikanan.
Melalui pengawasan terpadu dan penyelarasan regulasi, Kemnaker berupaya mencegah kecelakaan kerja, meningkatkan perlindungan tenaga kerja, serta mendukung kegiatan perikanan yang berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




