
Pantau - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengajak pemerintah daerah, organisasi perempuan, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat kerja sama dalam mencegah serta menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyusul laporan 35.978 kasus kekerasan sepanjang 2025.
Ajakan tersebut disampaikan Arifah saat melakukan kunjungan kerja ke Ternate, Maluku Utara, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Arifah menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak hingga tingkat keluarga dan masyarakat.
"Pemerintah tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Sekuat apa pun regulasi yang kita buat, tidak akan maksimal kalau kita tidak bergandengan tangan. Salah satunya untuk menjangkau itu kita punya Puspaga, kemudian ada PATBM, ada relawan, ada Forum PUSPA. Ini semuanya kita tunjukkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses," kata Arifah.
Menurut dia, kolaborasi diperlukan agar upaya pencegahan kekerasan dan layanan pendampingan korban dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
KemenPPPA Catat 35.978 Kasus Kekerasan Sepanjang 2025
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sebanyak 35.978 kasus kekerasan dilaporkan sepanjang 2025.
Arifah menilai kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menimbulkan luka fisik maupun gangguan psikologis, tetapi juga dapat berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia.
Menurut dia, korban kekerasan berisiko mengalami hambatan dalam pendidikan dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri.
Kekerasan juga dapat membatasi peluang perempuan untuk berdaya secara sosial maupun ekonomi.
Arifah mengingatkan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara serius karena berkaitan dengan masa depan generasi penerus bangsa.
"Kalau kasus-kasus perempuan dan anak tidak kita tangani dengan sungguh-sungguh, maka ini sebetulnya ancaman akan hilangnya generasi yang berkualitas," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Pemerintah Perkuat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Arifah menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Selain melalui peraturan perundang-undangan, pemerintah menyediakan berbagai layanan edukasi, pencegahan, dan pendampingan bagi masyarakat.
Layanan tersebut mencakup Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Relawan SAPA, dan Forum PUSPA.
Keberadaan layanan tersebut ditujukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, pendampingan, serta akses perlindungan ketika menghadapi kasus kekerasan.
Arifah menegaskan bahwa efektivitas regulasi dan layanan perlindungan tetap membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat.
Maluku Utara Miliki Sembilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Dalam kunjungannya ke Ternate, Arifah mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah memiliki sembilan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Unit layanan tersebut berada di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Keberadaan UPTD PPA menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan layanan penanganan dan pendampingan bagi perempuan serta anak yang mengalami kekerasan.
Arifah juga menyampaikan bahwa KemenPPPA terus memperjuangkan keberlanjutan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NFPPA).
Pada 2026, dukungan anggaran tersebut disalurkan kepada 305 pemerintah daerah untuk memperkuat penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan bagi masyarakat.
Menteri PPPA Ajak Keluarga Jadi Garda Terdepan Pencegahan Kekerasan
Arifah meminta organisasi kemasyarakatan perempuan dan para pemangku kepentingan di Maluku Utara berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman.
Menurut dia, upaya pencegahan kekerasan perlu dimulai dari lingkungan keluarga sebelum diperluas ke masyarakat sekitar.
Orang tua diharapkan memberikan pendidikan kepada anak agar tidak melakukan kekerasan sekaligus membekali mereka dengan kemampuan melindungi diri.
"Saya berharap Ibu dan Bapak semua merasa terpanggil untuk melindungi anak-anak dan perempuan kita. Kita mulai dari keluarga kita dulu. Ajarkan anak kita untuk tidak menyakiti orang lain, berikan mereka perisai untuk melindungi diri, kemudian ajak tetangga sekitar untuk sama-sama menjaga," kata Arifah Fauzi.
KemenPPPA berharap keterlibatan keluarga, masyarakat, organisasi perempuan, dan pemerintah daerah dapat memperkuat pencegahan kekerasan sekaligus meningkatkan akses layanan perlindungan bagi korban.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




