
Pantau — Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya tuntas lewat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sebagai senjata baru pemulihan keuangan negara.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta membeberkan terobosan krusial berupa mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture).
Aturan tegas ini mengunci celah hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang meninggal dunia, menderita sakit permanen, atau melarikan diri.
“Selama ini, kalau tersangka sudah meninggal, kasusnya tidak dilanjutkan. Kali ini, walaupun tersangkanya meninggal, terdakwanya meninggal, maka asetnya bisa dirampas,” tegas I Nyoman Parta dalam keterangannya.
Legislator PDIP itu memastikan proses perampasan aset tanpa vonis pidana tetap berjalan melalui pemeriksaan pengadilan guna mencegah kesewenang-wenangan aparat.
Selain tindak pidana korupsi, payung hukum baru ini menyasar kejahatan narkotika, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga kasus investasi bodong berskala luas.
“Contoh yang terakhir ini adalah seringnya masyarakat menjadi korban dari investasi bodong, pelakunya susah disentuh, dan harta korbannya tidak bisa dipulihkan,” jelasnya.
Nyoman turut menggarisbawahi keberadaan badan berkompeten yang bertugas mengamankan, merawat, menilai, hingga menjual aset sitaan tindak pidana.
Pembentukan badan tersebut menjawab persoalan klasik berupa hilangnya kuantitas serta anjloknya nilai ekonomi barang rampasan selama proses hukum berlangsung.
“Ketika lembaga peradilan telah melakukan penyitaan, barang dari hasil sitaan itu sering menjadi persoalan: jumlahnya menjadi berkurang, nilainya menjadi sangat kecil, maupun merawatnya juga mengalami kesusahan,” ungkapnya.
Di akhir keterangannya, Nyoman menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen masyarakat atas kritik serta desakan berkelanjutan selama proses legislasi berlangsung.
Sinergi publik dan parlemen terbukti melahirkan regulasi progresif demi menjamin pengembalian kerugian negara maupun harta korban kejahatan.
- Penulis :
- Khalied Malvino




