
Pantau - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Telanai Pura Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026) dini hari, untuk memastikan keamanan pangan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta akuntabilitas penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono menegaskan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG untuk mencegah gangguan kesehatan akibat makanan yang dikonsumsi masyarakat.
"Jadi tugas kita adalah kalau tidak tahu diberi tahu, kalau lupa diingatkan. Ini fokus paling utama. Sebelum bicara misi adalah kita bicara terkait keamanan pangan, tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makanan," kata Sudaryono di lokasi sidak.
BGN juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap operasional dapur MBG melalui penambahan tenaga pengawas, pelatihan, sertifikasi higiene dan sanitasi, serta kewajiban pelaporan penggunaan anggaran setiap hari.
BGN Perketat Pengawasan Operasional Dapur MBG
Sudaryono menjelaskan bahwa inspeksi mendadak tidak mungkin dilakukan secara langsung terhadap seluruh dapur MBG yang tersebar di Indonesia.
Oleh karena itu, BGN membangun mekanisme pengawasan terstruktur untuk memastikan setiap SPPG menjalankan ketentuan yang berlaku.
Penguatan pengawasan dilakukan melalui penambahan tim serta penempatan pengawas koki berpengalaman sebagai koordinator di setiap SPPG.
BGN juga menyelenggarakan pelatihan dan menyiapkan tim asistensi yang bertugas mendatangi dapur-dapur MBG.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pengelola dapur terhadap standar operasional, terutama dalam pemilihan bahan baku, pengolahan, dan penyimpanan makanan.
Berdasarkan evaluasi BGN terhadap sejumlah kasus, Sudaryono menyebut masih terdapat kendala yang dipicu oleh penerapan SOP yang tidak berjalan dengan benar.
Sudaryono Soroti Kualitas Bahan Baku dan Penyimpanan Makanan
Sudaryono menyoroti praktik pemilihan bahan baku berkualitas rendah serta penyimpanan makanan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan.
Menurutnya, upaya mendapatkan bahan baku dengan harga murah tidak boleh mengorbankan kualitas makanan yang akan diberikan kepada penerima manfaat program MBG.
Ia mencontohkan pembelian daging ayam dalam kondisi kurang baik maupun kesalahan penyimpanan bahan makanan yang dapat menyebabkan kerusakan.
"Misalnya pemilihan bahan bakunya, misalnya beli ayam, ayamnya belinya yang katakanlah karena ingin harga murah misalnya ayamnya ternyata sudah kondisinya enggak bagus. Atau ayamnya sudah dibeli, sudah diproses, tapi penyimpanannya enggak benar. Yang harusnya ditaruh di freezer (pendingin), ditaruh di ruang terbuka sehingga kondisinya rusak dan lain sebagainya," katanya.
Sudaryono menegaskan bahwa keamanan makanan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum membahas pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Kepatuhan terhadap prosedur pengolahan dan penyimpanan bahan makanan menjadi bagian penting dalam mencegah gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan MBG.
BGN Fokus Benahi Tiga Aspek, Dapur Tak Memenuhi Syarat Dilarang Beroperasi
Sudaryono mengungkapkan bahwa BGN saat ini memfokuskan pembenahan program Makan Bergizi Gratis pada tiga aspek utama.
Aspek pertama adalah penguatan fungsi pengawasan, termasuk memperketat sertifikasi higiene dan sanitasi terhadap seluruh dapur MBG.
Dapur yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi tidak diperbolehkan beroperasi.
Aspek kedua adalah peningkatan fungsi pengaduan, termasuk penanganan persoalan hubungan antara mitra dan yayasan pengelola dapur.
Aspek ketiga adalah penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana negara dapat dipertanggungjawabkan.
Sudaryono menyebut hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung program Makan Bergizi Gratis.
Namun, masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang atau tidak menyetujui program tersebut karena persoalan akuntabilitas, kekhawatiran terhadap korupsi, ketidakjelasan pengadaan, serta transparansi pelaporan anggaran negara.
Seluruh Dapur MBG Wajib Laporkan Penggunaan Dana Setiap Hari
Dalam upaya memperkuat transparansi anggaran, BGN mewajibkan setiap dapur MBG menyusun laporan penggunaan dana harian (LPDH).
Kewajiban tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran dapat dipantau secara terperinci dan transparan.
Sudaryono menjelaskan bahwa keterlambatan pengisian dana operasional di sejumlah dapur terjadi karena pengelola belum mengirimkan LPDH atau ditemukan anomali dalam penggunaan anggaran.
Salah satu contoh anomali yang disampaikan adalah penggunaan anggaran yang seharusnya mencukupi kebutuhan operasional selama 10 hari, tetapi telah habis dalam tujuh hari.
Sudaryono mengakui kewajiban administrasi dan pelaporan tersebut menambah beban pekerjaan kepala dapur maupun akuntan.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Kebijakan BGN Libatkan Masukan KPK, BPK, dan Aparat Penegak Hukum
Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan pengawasan dan pelaporan anggaran program MBG tidak ditetapkan secara sepihak.
Menurutnya, berbagai keputusan yang diambil BGN mempertimbangkan masukan dari lembaga auditor dan aparat penegak hukum.
Lembaga tersebut antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Keputusan apapun yang saya ambil ini itu bukan kemudian saya duduk menerawang terus kemudian saya putuskan ini saja, enggak. Jadi itu juga adalah bagian juga dari masukan beberapa, termasuk masukan dari KPK, kejaksaan, kemudian dari kepolisian, APH, aparat penegak hukum, termasuk dari lembaga-lembaga auditor kita, BPKP maupun BPK," katanya.
Penguatan sistem pelaporan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis.
Mitra SPPG di Jambi Berkomitmen Patuhi Aturan BGN
Mitra SPPG Telanai Pura Pematang Sulur 1, Novellia Dewi, menyatakan pihaknya siap mengikuti berbagai ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Novellia mengaku tidak terkejut dengan aturan yang berlaku dan menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.
Terkait penyesuaian biaya operasional yang kembali menjadi Rp3.000, Novellia mengatakan pihaknya telah menghadapi ketentuan tersebut sejak awal.
Sebagai yayasan yang berada di bawah naungan BGN, pihaknya menilai kepatuhan terhadap petunjuk teknis merupakan kewajiban yang harus dijalankan.
"Kami tidak kaget (terkejut) dengan aturan yang berlaku di Badan Gizi Nasional, dan kami berkomitmen mengikuti apapun itu, juknis (petunjuk teknis) dari BGN," kata dia.
Melalui penguatan pengawasan, sertifikasi higiene dan sanitasi, serta pelaporan anggaran harian, BGN berupaya memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis memenuhi standar keamanan pangan dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- Penulis :
- Aditya Yohan




