HOME  ⁄  Nasional

DPR Sebut Aset Pelaku Investasi Bodong Bisa Dirampas Lewat UU Perampasan Aset, Hasilnya Dikembalikan kepada Korban

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

DPR Sebut Aset Pelaku Investasi Bodong Bisa Dirampas Lewat UU Perampasan Aset, Hasilnya Dikembalikan kepada Korban
Foto: (Sumber :Arsip foto - Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym..)

Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan aset pelaku investasi bodong dapat menjadi sasaran perampasan berdasarkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Menurut Abdullah, ketentuan tersebut juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak terhadap masyarakat luas.

Ketentuan mengenai perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Perampasan Aset.

"Kita sudah memutuskan bahwa pelaku penipuan menggunakan teknologi informasi bisa dirampas aset pelakunya," kata Abdullah di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Investasi Bodong hingga Judi Online Jadi Sasaran Perampasan Aset

Abdullah menjelaskan sejumlah tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dapat dikenakan perampasan aset meliputi kasus perjudian daring, investasi, jasa perjalanan haji dan umrah, serta kripto.

Ia menilai ketentuan tersebut menjadi langkah positif di tengah maraknya kasus penipuan berkedok investasi yang merugikan masyarakat.

"Apa yang diatur dalam UU Perampasan Aset itu tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah maraknya kasus-kasus penipuan investasi bodong yang merugikan nasabah investornya," katanya.

Hasil Rampasan Aset Dapat Dikembalikan kepada Korban

Abdullah mengatakan UU Perampasan Aset juga mengatur pengembalian hasil rampasan aset kepada korban tindak pidana penipuan maupun penggelapan.

Ketentuan tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan kerugian masyarakat akibat berbagai kasus penipuan.

"Ini tentu menjadi kemajuan bagi aturan hukum kita," katanya.

Meski demikian, Abdullah belum merinci mekanisme pengajuan pengembalian aset maupun tahapan yang harus ditempuh korban untuk memperoleh kembali kerugiannya dalam keterangan tersebut.

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Bergulir

Sebelumnya, DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

RUU Perampasan Aset akhirnya disetujui menjadi undang-undang setelah bergulir selama 18 tahun di DPR RI.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026