HOME  ⁄  Nasional

Anggota DPR Desak BNPB Perkuat Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Jelang Peningkatan Intensitas Hujan Desember 2026

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Anggota DPR Desak BNPB Perkuat Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Jelang Peningkatan Intensitas Hujan Desember 2026
Foto: (Sumber :Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania di kompleks parlemen, Jakarta. ANTARA/HO-DPR RI/am..)

Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi menjelang meningkatnya intensitas hujan pada Desember 2026.

Dini meminta BNPB menggandeng pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan sekaligus memastikan seluruh perangkat kesiapsiagaan bencana berfungsi secara optimal.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman bencana yang hampir sama setiap tahun sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini.

"Karena itu, saya mendorong BNPB dan pemerintah daerah lebih serius melakukan langkah pencegahan. Jangan sampai kita baru sibuk melakukan penanganan ketika masyarakat sudah menjadi korban," kata Dini di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

DPR Dorong Pembaruan Peta Rawan Bencana hingga Tingkat Desa

Dini meminta pemerintah daerah memperbarui pemetaan wilayah rawan bencana hingga tingkat desa dengan mempertimbangkan kondisi geografis, riwayat kejadian bencana, serta potensi ancaman berdasarkan informasi BMKG dan BNPB.

Pemerintah pusat melalui BNPB juga diminta memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terutama terkait ketersediaan personel, peralatan, anggaran, serta kemampuan respons terhadap bencana.

Dini turut menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur penyelamatan diri ketika menghadapi ancaman bencana.

"Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi, lokasi pengungsian, dan tindakan yang harus dilakukan ketika muncul peringatan dini. Jangan sampai peta kerawanannya tersedia, tetapi masyarakat justru tidak memahami cara menyelamatkan diri," katanya.

BNPB Diminta Pastikan Posko Siaga 24 Jam dan Ketersediaan Logistik

Dini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 yang memuat delapan langkah kesiapsiagaan bencana.

Pengawasan tersebut perlu difokuskan pada kesiapan posko siaga 24 jam, personel, peralatan penanggulangan bencana, serta ketersediaan logistik di daerah.

"Komisi VIII akan terus mendorong BNPB melakukan evaluasi kesiapan daerah, terutama di wilayah yang memiliki risiko tinggi. Kami ingin memastikan posko benar-benar beroperasi, petugas siap bergerak, dan kebutuhan logistik tersedia sebelum bencana terjadi," kata dia.

Dini menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim hujan merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah sebagai pihak yang memastikan seluruh upaya perlindungan masyarakat berjalan secara terencana dan terkoordinasi.

Ia juga menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap langkah mitigasi dan penanggulangan bencana.

"Bagi saya, ukuran keberhasilan penanggulangan bencana adalah ketika risiko dapat ditekan dan semakin banyak masyarakat yang terlindungi. Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Kita memiliki waktu untuk bersiap, maka jangan sia-siakan waktu itu," kata dia.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026