HOME  ⁄  Nasional

DPR Minta Kemenag Perkuat Pengawasan Perlindungan Santri, Jangan Hanya Berhenti pada Penerbitan Juknis

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Minta Kemenag Perkuat Pengawasan Perlindungan Santri, Jangan Hanya Berhenti pada Penerbitan Juknis
Foto: (Sumber :Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hj. Mahdalena. ANTARA/HO-DPR Fraksi PKB.)

Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena meminta Kementerian Agama (Kemenag) memastikan perlindungan terhadap santri tidak hanya berhenti pada penerbitan petunjuk teknis (juknis) Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri, tetapi disertai pengawasan dan pelaksanaan nyata di lingkungan pesantren.

"Kemenag harus memastikan pengawasan berjalan maksimal hingga tingkat kantor wilayah dan kabupaten/kota. Jangan sampai regulasi hanya berhenti di atas kertas tanpa pelaksanaan yang nyata," kata Mahdalena dikutip di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai penerbitan juknis merupakan langkah penting untuk memperkuat perlindungan santri sekaligus menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

"Santri harus pulang dari pesantren membawa ilmu, akhlak dan masa depan, bukan membawa luka. Karena itu, perlindungan santri harus menjadi tanggung jawab bersama dan negara harus benar-benar hadir," ujarnya.

DPR Dorong Penerapan Lima Mekanisme Perlindungan Santri

Mahdalena menilai penerapan sistem perlindungan santri perlu didukung pengawasan berkala yang menyentuh langsung kondisi pesantren di lapangan.

Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan upaya pencegahan kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual di lingkungan pesantren berjalan efektif.

Ia juga meminta Kemenag memastikan lima mekanisme perlindungan santri, yakni SafeNorma, SafeKader, SafeLapor, SafeMitra, dan SafeIndeks, dapat diterapkan secara menyeluruh.

Menurutnya, penerapan mekanisme tersebut membutuhkan dukungan berupa pelatihan bagi pengasuh pesantren, pendampingan teknis, serta penyediaan saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses santri.

DPR Soroti Kesiapan Anggaran dan Sumber Daya Pesantren

Selain pengawasan, Mahdalena menyoroti kesiapan anggaran sebagai faktor penting dalam mendukung penerapan sistem perlindungan santri.

Ia meminta Kemenag memperhatikan keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang masih dihadapi sejumlah pesantren di daerah.

Mahdalena menilai anggaran pembinaan dan pendampingan perlu dialokasikan secara tepat sasaran agar penerapan sistem perlindungan santri tidak menjadi beban administratif bagi pengelola pesantren.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said menyampaikan bahwa juknis tersebut menjadi acuan nasional bagi pesantren dalam membangun sistem perlindungan santri yang melekat pada tata kelola lembaga.

Sistem tersebut dirancang agar perlindungan santri berjalan secara berkelanjutan melalui upaya pencegahan, bukan sekadar penanganan setelah kasus kekerasan terjadi.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026