
Pantau - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng rakyat Minyakita untuk pengolahan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono mengatakan larangan penggunaan kedua komoditas pangan tersebut telah ditegaskan sejak hari pertama dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.
"Harusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG," kata Sudaryono di Jambi, Jumat.
Larangan tersebut bertujuan memastikan komoditas pangan yang mendapatkan dukungan kebijakan harga dari pemerintah tetap tersedia bagi masyarakat sesuai peruntukannya.
Kebijakan itu juga bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di masyarakat.
Sudaryono menjelaskan bahwa larangan penggunaan kedua komoditas tersebut untuk kebutuhan dapur MBG telah diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) program.
"Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Enggak boleh," tambah dia.
BGN Minta Masyarakat Laporkan Pelanggaran
Sudaryono meminta masyarakat, termasuk kalangan media dan warganet, turut membantu mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan.
Apabila ditemukan SPPG yang menggunakan beras SPHP atau Minyakita, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada BGN untuk ditindaklanjuti.
BGN membuka sejumlah kanal pengaduan untuk menampung informasi mengenai dugaan pelanggaran tersebut melalui surat, pos elektronik, dan pesan WhatsApp.
Pengawasan terhadap penggunaan bahan baku merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola Program MBG.
Pembenahan tersebut bertujuan memastikan pengadaan bahan pangan berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
BGN Targetkan MBG Jangkau 78 Juta Penerima Manfaat
Hingga saat ini, Program MBG telah melayani sekitar 58 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
BGN akan mempercepat penyaluran Program MBG dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Program MBG nantinya ditargetkan menjangkau 78 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Target tersebut mencakup sekitar 57 juta peserta didik mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga satuan pendidikan lainnya.
Sementara itu, sekitar 21 juta penerima manfaat lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sudaryono menegaskan komitmen BGN untuk terus melakukan pembenahan serta menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program MBG.
"Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan," katanya.
- Penulis :
- Leon Weldrick




