HOME  ⁄  Nasional

Wamendagri Ribka Haluk Kawal Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua, Targetkan Pusat Pemerintahan Beroperasi 2028

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Wamendagri Ribka Haluk Kawal Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua, Targetkan Pusat Pemerintahan Beroperasi 2028
Foto: Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk (sumber: Kemendagri)

Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat daerah otonomi baru (DOB) Papua agar dapat beroperasi pada 2028.

Ribka turut mengapresiasi komitmen Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mendukung pembangunan infrastruktur di empat DOB Papua.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PU (Pekerjaan Umum) atas komitmen pembangunan infrastruktur empat DOB Papua," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ribka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua bersama Kementerian PU di Jakarta, Kamis.

Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di empat DOB Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur pemerintahan di empat provinsi tersebut.

Dorong Kepastian Anggaran Pembangunan pada 2027

Ribka menilai pembangunan fasilitas pemerintahan menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan mengingat pembangunan infrastruktur di tiga DOB Papua lainnya telah berjalan.

Ribka juga mendorong adanya kepastian anggaran pada 2027, khususnya untuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan dan penyelesaian Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan.

"Saya juga mendorong penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh kawasan pusat pemerintahan DOB Papua dapat beroperasi pada tahun 2028," ujarnya.

Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan Direncanakan Dilelang pada 2027

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait kebutuhan anggaran pembangunan.

Apabila kepastian anggaran telah diperoleh, pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan direncanakan dapat dilelang lebih awal pada 2027.

Pembangunan tersebut direncanakan menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multiyears dengan periode pelaksanaan 2027–2028.

Melalui skema tersebut, proses pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Rapat tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Pantja Dharma Oetojo, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU Adenan Rasyid, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026