HOME  ⁄  Nasional

Komisi I DPR Dukung Putusan ICJ soal Genosida Rohingya di Myanmar, Desak ASEAN Ambil Sikap Tegas

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Komisi I DPR Dukung Putusan ICJ soal Genosida Rohingya di Myanmar, Desak ASEAN Ambil Sikap Tegas
Foto: (Sumber :Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta di kompleks parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-DPR).)

Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut baik putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) di Den Haag, Belanda, pada Kamis (19/11/2026), yang menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Sukamta menilai putusan tersebut merupakan kemenangan moral sekaligus tonggak penting dalam penegakan hukum dan keadilan internasional setelah penantian panjang para korban.

"Putusan ICJ ini adalah pengakuan hukum tertinggi di tingkat dunia bahwa apa yang dialami saudara-saudara kita etnis Rohingya bukanlah sekadar konflik internal, melainkan kejahatan genosida yang terstruktur dan sistematis. Keadilan akhirnya menemukan jalannya meski membutuhkan waktu yang panjang," ujar Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Sukamta Desak ASEAN Kawal Pelaksanaan Putusan ICJ

Sukamta meminta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) segera mengambil sikap kolektif yang tegas dalam menyikapi putusan Mahkamah Internasional tersebut.

Putusan ICJ mewajibkan Myanmar memulangkan pengungsi Rohingya secara aman dan bermartabat, menghukum para pelaku, serta memberikan kompensasi kepada korban.

Menurut Sukamta, ASEAN tidak seharusnya menjadikan prinsip nonintervensi sebagai alasan untuk tidak mengambil tindakan terhadap kejahatan kemanusiaan yang telah terbukti secara hukum internasional.

Ia menilai putusan tersebut harus menjadi landasan bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk mendesak Myanmar mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan Mahkamah Internasional.

"Jangan sampai putusan bersejarah ini hanya berhenti di atas kertas tanpa implementasi nyata di lapangan," ujarnya.

Sukamta juga mendorong ASEAN membentuk mekanisme pemantauan khusus untuk memastikan proses pemulangan pengungsi Rohingya berlangsung secara aman dan sukarela.

Mekanisme tersebut juga diharapkan dapat memastikan pemulihan hak kewarganegaraan serta harta benda masyarakat Rohingya.

Putusan ICJ Diharapkan Jadi Preseden Penyelesaian Kasus Genosida di Palestina

Sukamta berharap putusan ICJ terhadap Myanmar menjadi preseden hukum untuk mempercepat penyelesaian perkara genosida lainnya, termasuk gugatan terhadap Israel terkait penderitaan rakyat Palestina di Jalur Gaza.

"Vonis ICJ dalam perkara Gambia melawan Myanmar membuktikan bahwa tidak ada satu pun negara yang kebal hukum atas kejahatan genosida. Kita berharap keberanian dan ketegasan majelis hakim ICJ ini menular dan menjadi energi pendorong untuk segera menuntaskan gugatan genosida terhadap Israel atas penderitaan rakyat Palestina di Gaza," ucapnya.

Ia turut mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus berperan aktif dalam diplomasi internasional guna mengawal pelaksanaan putusan ICJ terkait Rohingya.

Sukamta juga meminta pemerintah memperkuat dukungan hukum dan diplomatik bagi perjuangan kemerdekaan serta keadilan rakyat Palestina.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026