
Pantau - Nelayan di wilayah Cirebon, Jawa Barat, merasakan kemudahan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar setelah pemerintah mengintegrasikan basis data nelayan dengan aplikasi XStar milik Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Sobali (57), nelayan asal Cirebon, mengaku kemudahan mendapatkan solar dengan harga terjangkau membantu meringankan biaya operasional untuk melaut.
"Saya atas nama nelayan mengucapkan terima kasih pemerintah yang telah membantu nelayan sehingga kami mudah membeli solar," ujar Sobali dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Manfaat serupa juga dirasakan nelayan lainnya, Rohman (56), yang kini lebih mudah mendapatkan solar bersubsidi untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan.
"Pemerintah benar-benar memberikan kemudahan bagi kami para nelayan," ujarnya.
Pemerintah Integrasikan Data untuk Penyaluran BBM Tepat Sasaran
Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama BPH Migas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, serta PT Pertamina Patra Niaga meresmikan integrasi basis data nelayan dengan aplikasi XStar di Cirebon, Jumat (20/11/2026).
Integrasi tersebut bertujuan meningkatkan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan nelayan yang berhak.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faishol Nurofiq menjelaskan bahwa integrasi data merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas data sekaligus meningkatkan pelayanan kepada nelayan.
Menurutnya, subsidi BBM berperan penting dalam menekan biaya operasional nelayan sehingga kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan dengan biaya lebih terjangkau.
Upaya tersebut juga sejalan dengan prioritas nasional dalam mewujudkan swasembada pangan dan pengembangan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Pemerintah juga patut dan perlu memastikan bahwa nelayan mendapat dukungan, mulai dari BBM untuk melaut, sarana penanganan hasil tangkapan, hingga akses pemasaran yang secara tematik kita kenal melalui Kampung Nelayan Merah Putih," ujar Hanif.
Penyaluran BBM Subsidi untuk 300 Nelayan Capai 198 Ribu Liter per Bulan
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan integrasi data, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi langkah penting untuk mempermudah nelayan memperoleh BBM bersubsidi.
"Ukuran keberhasilan kita adalah ketika nelayan semakin mudah memperoleh BBM. Ini penting agar manfaat program BBM bersubsidi benar-benar dirasakan oleh keluarga para nelayan yang memang berhak menerimanya," kata Wahyudi.
Saat ini, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) 3845120 di Kabupaten Cirebon melayani sekitar 300 nelayan dari Desa Bandengan dan Desa Citemu.
Volume penyaluran BBM di SPBUN tersebut mencapai 198 ribu liter per bulan dan diperkirakan terus meningkat sesuai jumlah nelayan serta frekuensi aktivitas melaut.
Integrasi data tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
Seluruh penyalur di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon telah menggunakan aplikasi XStar sehingga program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dapat diintegrasikan untuk mendukung pelayanan BBM bersubsidi.
"Saat ini pemanfaatannya dilakukan pembaruan (upgrade) terhadap data teknis, agar kelayakan kapal-kapal yang akan melaut setiap hari mendapatkan akses BBM subsidi untuk modal melaut para nelayan," ujar Wahyudi.
BPH Migas Larang Nelayan Menjual Kembali BBM Subsidi
Wahyudi turut menunjukkan surat rekomendasi asli yang digunakan nelayan untuk memperoleh BBM bersubsidi.
Surat rekomendasi tersebut memuat identitas nelayan, spesifikasi kapal, jam operasional harian, akumulasi kebutuhan BBM bulanan, serta nomor SPBU tempat pembelian bahan bakar.
Wahyudi mengingatkan nelayan agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukan, membeli berdasarkan kebutuhan melaut, serta menghindari penyimpanan bahan bakar dalam waktu lama untuk menjaga keselamatan.
"Saya juga titip, karena BBM yang akan digunakan nelayan itu mengandung subsidi dari negara, agar tidak disalahgunakan dan jangan diperjualbelikan kembali," katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat Sumasna, Bupati Cirebon Imron, serta Wakil Direktur II Pertamina Patra Niaga Surya Tri Harto.
- Penulis :
- Aditya Yohan




