HOME  ⁄  Nasional

KPAI Desak Batas Usia Pemilih Pemula Diubah Menjadi 18 Tahun untuk Cegah Eksploitasi Politik Anak

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

KPAI Desak Batas Usia Pemilih Pemula Diubah Menjadi 18 Tahun untuk Cegah Eksploitasi Politik Anak
Foto: (Sumber :Anggota KPAI Sylvana Maria Apituley. ANTARA/HO-KPAI.)

Pantau - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah dan DPR RI mengubah batas usia pemilih pemula serta kewajiban memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) menjadi 18 tahun dan menghapus status perkawinan sebagai syarat pemilih.

Usulan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia sebagai upaya melindungi anak dari keterlibatan dan eksploitasi dalam politik praktis.

Anggota KPAI Sylvana Maria Apituley meminta norma perlindungan anak diintegrasikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

"Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI," kata Sylvana saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

KPAI Soroti Ketidaksesuaian Batas Usia Pemilih dengan UU Perlindungan Anak

Sylvana menyoroti ketentuan batas usia pemilih dan kewajiban memiliki KTP-el yang saat ini masih ditetapkan pada usia 17 tahun.

"Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang 'sudah atau pernah kawin' berapa pun usianya," kata Sylvana Apituley.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, setiap orang yang belum berusia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak.

Menurut Sylvana, penyelarasan batas usia pemilih menjadi 18 tahun dan penghapusan status perkawinan sebagai syarat pemilih diperlukan untuk mencegah mobilisasi anak demi kepentingan politik orang dewasa.

"Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa," ujarnya.

KPAI Identifikasi 15 Bentuk Eksploitasi Anak dalam Politik

Sylvana menilai eksploitasi politik terhadap anak bukan sekadar insiden, melainkan pola berulang dalam setiap penyelenggaraan pilkada, pemilu, hingga pembahasan RUU yang dianggap kontroversial.

KPAI telah mengidentifikasi 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik, mulai dari mobilisasi massa kampanye, pelibatan anak sebagai bintang iklan dan juru bicara calon, hingga menjadikan anak sebagai sasaran politik uang.

"Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan," kata Sylvana Apituley.

Sylvana juga menyoroti keterlibatan sekitar 300 hingga 400 pelajar dalam demonstrasi terkait RUU Pilkada pada Agustus 2024, dengan 85 anak di antaranya diamankan.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026