
Pantau - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperketat pengawasan keselamatan di area dermaga, khususnya saat kendaraan memasuki kapal, guna mencegah kecelakaan selama angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.
Permintaan tersebut disampaikan Nurdin saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (20/11/2026).
Nurdin menyoroti insiden dua kendaraan yang terjatuh saat hendak memasuki kapal pada periode Nataru tahun sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan selama libur akhir tahun.
“Jembatan penyeberangan dari darat ke kapal itu harus menjadi perhatian penuh dan paling tidak SDM-nya juga harus disiapkan secara baik,” ujar Nurdin.
Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menilai kesiapan petugas dalam mengatur kendaraan yang naik dan turun kapal menjadi faktor penting untuk mencegah kecelakaan, terutama saat terjadi peningkatan volume kendaraan.
Minta ASDP Siapkan Posko dan Antisipasi Antrean Kendaraan
Nurdin meminta ASDP menyiapkan posko khusus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan antrean kendaraan selama periode Nataru 2026/2027.
Keberadaan posko tersebut diharapkan dapat memperkuat pemantauan operasional sekaligus mempercepat penanganan gangguan pelayanan maupun kondisi darurat.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengaturan arus kendaraan menuju Pelabuhan Merak, terutama dari arah Jakarta, untuk mencegah penumpukan kendaraan.
Nurdin menyoroti antrean kendaraan pada periode sebelumnya yang mencapai 12 jam dan meminta ASDP menekan waktu tunggu penyeberangan.
“Paling tidak dua sampai tiga jam itu masih bisa normal. Ini akan dipersiapkan dengan baik oleh ASDP,” ungkapnya.
Ia turut meminta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) memperkuat koordinasi lintas sektor dengan seluruh penyelenggara transportasi, termasuk ASDP, sektor penerbangan, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Kemenhub Siapkan Uji Kelaiklautan 2.140 Kapal
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan uji kelaiklautan terhadap 2.140 kapal pada 1–30 November 2026 untuk memastikan kesiapan angkutan Nataru.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 460 merupakan kapal roll-on/roll-off (Ro-Ro) yang melayani angkutan penyeberangan antarpulau.
Pemeriksaan meliputi kelengkapan alat keselamatan, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, kondisi mesin dan navigasi, serta kesiapan awak kapal dalam menghadapi keadaan darurat.
Mahkamah Pelayaran menyampaikan bahwa temuan hasil pemeriksaan kapal akan dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko keselamatan.
Pemenuhan rekomendasi hasil pemeriksaan ditetapkan paling lambat 15 Desember 2026.
Kapal yang belum memenuhi rekomendasi hingga batas waktu tersebut tidak diperbolehkan beroperasi sampai seluruh persyaratan keselamatannya terpenuhi.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi VI DPR RI ingin memastikan kebijakan dan investasi BUMN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjamin kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan angkutan Nataru 2026/2027.
- Penulis :
- Aditya Yohan




