
Pantau - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) agar memiliki landasan konstitusional yang jelas dan selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rieke menekankan bahwa RUU BPIP harus memiliki batas kewenangan yang jelas serta menjadi instrumen penguatan negara, bukan sekadar penguatan kelembagaan.
"RUU-BPIP harus menjadi instrumen penguatan Republik bukan sekedar penguatan organisasi," tegas Rieke.
Ia menilai pembinaan ideologi Pancasila perlu berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah serta didukung pelaksanaan program yang efektif dan akuntabel.
Dorong Harmonisasi RUU BPIP dengan Satu Data Indonesia
Rieke menekankan pentingnya keterpaduan antara kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan basis data pembangunan nasional.
Ia berharap harmonisasi RUU BPIP dengan kebijakan Satu Data Indonesia dapat memastikan perumusan kebijakan dan penganggaran memiliki landasan data yang akurat serta berorientasi pada hasil.
Menurutnya, Pancasila harus menjadi arah kebijakan negara, sedangkan Satu Data Indonesia menjadi dasar faktual dalam perencanaan pembangunan nasional.
Rieke juga menilai keadilan sosial perlu dijadikan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam mengukur kinerja BPIP.
Tekankan Pentingnya Sejarah dan Cita-Cita Kemerdekaan
Rieke menegaskan bahwa pandangan yang disampaikannya bukan bertujuan mengajak bangsa Indonesia kembali ke masa lalu.
Ia menekankan pentingnya menjadikan sejarah sebagai ingatan kolektif bangsa agar masyarakat tidak kehilangan pemahaman mengenai alasan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan




